Oleh: Jannus TH Siahaan
(Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, Dosen, Peneliti Sosial dan Kebijakan Publik, dan Konsultan Komunikasi)
LombokPost--BELUM lama ini, NTB menjadi sorotan nasional. Bukan karena gelaran MotoGP Mandalika mendadak pindah skedul ke Mei 2025, tapi karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merasa perlu untuk mengingatkan NTB atas capaian pertumbuhan ekonominya yang kurang memuaskan di kuartal pertama tahun ini, yakni terkontraksi sekira 1,47 persen.
“Sapaan” Mendagri Tito Karnavian tersebut bergulir bebas di ruang publik NTB, sejauh yang saya amati belakangan. Pun tak sedikit yang ngoceh out of context.
Dari sisi ekonomi, kontraksi adalah hal yang biasa. Perekonomian berjalan di dalam siklus naik turun, akibat berbagai dorongan dan tekanan.
Apalagi fluktuasi angka pertumbuhan tersebut terjadi dalam rentang waktu “kuartalan” alias per tiga bulan.
Artinya, pertumbuhan kuartal pertama tahun ini yang terkontraksi tersebut bukanlah gambaran dari tren besar ekonomi NTB.
Jika dipaksakan untuk menganggap demikian, maka sangat berpotensi misleading. Alih-alih menjadikannya sebagai isu politik, tentu sangat kurang tepat.
Penjelasan BPS NTB menunjukkan bahwa kontraksi terjadi karena pertama, penurunan drastis kontribusi sektor pertambangan, yang selama ini memang memiliki porsi sangat besar di dalam struktur kontributor PDRB NTB.
Menurut BPS, tidak ada ekspor terjadi di tiga bulan pertama tahun ini, sehingga memberikan “deflasionary pressure” kepada PDRB NTB, mengingat peran penting sektor pertambangan untuk NTB selama ini.
Saya sangat meyakini bahwa faktor yang satu ini tidak terkait dengan pemerintahan daerah, terutama pemerintahan provinsi.
Namun publik harus pula mengetahui bahwa penurunan kontribusi sektor pertambangan tersebut bersifat temporal di satu sisi dan tidak menyebabkan badai PHK di sisi lain.
Kedua, tekanan berat lainnya datang dari sisi fiskal, yang terkait dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat sedari awal tahun.
Kebijakan ini tidak saja membuat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota harus berhitung ulang secara hati-hati tentang rencana belanjanya, bahkan tak sedikit yang menunda belanjanya, tapi juga memberikan imbas sektoral yang cukup besar kepada NTB yang sedang menggelorakan sektor pariwisata.
Pemotongan anggaran perjalanan dinas pemerintah, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, ternyata cukup memukul sektor pariwisata, yang merentang dari aktivitas akomodasi kepariwisataan, tour dan travel, rental kendaraan, hingga pada penjualan UMKM yang terkait dengan sektor pariwisata.
Pukulan tersebut tidak hanya terasa di NTB, terutama Pulau Lombok, tapi hampir di semua daerah di Indonesia yang bergantung kepada sektor pariwisata.
Kedua sebab utama tersebut, cilakanya, berlangsung pada dua sektor yang selama ini berperan cukup signifikan di NTB.
Otomatis, kontributor utama yang tersisa di NTB selain dua sektor tersebut adalah sektor pertanian.
Dan sebagaimana diketahui, untuk kuartal pertama tahun ini, momen konsumsi dan produksi belum terjadi, yakni lebaran dan masa panen raya.
Keduanya baru terjadi di kuartal kedua tahun 2025.
Walhasil, terjadi penipisan kontribusi dari sektor-sektor andalan di NTB, yang dalam hemat saya, tidak terkait secara langsung dengan kinerja pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun lepas dari perdebatan soal kontraksi ekonomi NTB tersebut, terbesit beberapa pelajaran yang berharga bagi NTB, setelah sapaan Mendagri itu.
Pertama, ketergantungan NTB kepada sektor pertambangan harus segera diatasi.
Sektor pertambangan memang memiliki daya ungkit (leverages) ekonomi yang cukup besar.
Hal itu terbukti di mana pun di dunia ini. Namun sektor pertambangan juga bukan tanpa risiko, mulai dari risiko lingkungan, risiko structural imbalances yang berpotensi mendatangkan kutukan sumber daya alam (resources curses) di daerah, sampai pada risiko kehabisan cadangan yang menyebabkan penghentian masif aktivitas pertambangan dengan segala turunannya, lalu mendadak menyebabkan tekanan ekonomi luar biasa kepada perekonomian daerah.
Artinya, urgensi untuk melakukan diversifikasi sektoral di NTB sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal nampaknya sangat menyadari hal tersebut.
Beliau cukup memahami bahwa kinerja sektoral juga sangat berkaitan dengan performa daerah di dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di satu sisi dan juga berkaitan dengan masa depan SDM NTB di sisi lain.
Sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan diversifikasi sektoral yang matang dan strategis, sekaligus visioner dan membumi.
Lalu Iqbal terbukti telah memberikan ruang yang cukup besar kepada sektor dominan untuk bertumbuh secara baik, yakni sektor pertanian, di dalam rencana strategisnya.
Dalam kajian dan penelitian saya selama lebih dari setahun di Bumi Gora, sektor pertanian memang selayaknya diberi ruang yang besar.
Bukan saja karena sektor pertanian sebagai sektor dominan di NTB, tapi juga sektor ini telah terbukti secara strategis didapuk oleh pemerintah pusat melalui visi swasembada pangan nasional sebagai sektor yang akan mendapatkan banyak prioritas dan keberpihakan.
Oleh karena itu, NTB pada umumnya dan Lalu Iqbal pada khususnya, memang semestinya harus memanfaatkan momen ini secara baik dengan menjadikan sektor dominan ini sebagai sektor yang akan berguna untuk menekan angka kemiskinan.
Selain diversifikasi sektoral, juga diperlukan diversifikasi komoditas unggulan. Untuk komoditas padi, misalnya, sudah tak diragukan lagi bahwa NTB adalah salah satu lumbung pangan nasional.
Sehingga komoditas yang satu ini harus benar-benar dijaga dan dikembangkan sedemikian rupa.
Lalu untuk komoditas jagung, misalnya, saat ini ada begitu banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas jagung.
Padahal di NTB, panen jagung hanya berlangsung sekali. Sehingga sering sekali muncul masalah harga di saat panen raya berlangsung.
Mau tak mau, salah satu pintu masuk awal adalah menjaga agar stabilitas harga tetap terjaga di satu sisi dan harga tersebut “mencukupi” di mata petani jagung di sisi lain.
Mencukupi berarti jauh di atas biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh petani jagung.
Pintu masuk kedua tentu dengan melakukan intervensi agar biaya produksi petani jagung bisa ditekan sedemikian rupa, baik melalui subsidi (bibit, pupuk, pestisida, dll), pengenalan bibit unggul, penggunaan teknologi tepat guna pengolahan lahan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
Semakin lebar disparitas biaya produksi dengan harga jual komoditas jagung, maka akan semakin baik untuk tingkat kesejahteraan petani jagung.
Dan yang tidak kalah menariknya, ada komoditas tebu di Kabupaten Dompu, yang ternyata sudah terbukti ampuh di dalam mendatangkan kesejahteraan dan keberlimpahan kepada petani tebu.
Potensi perkebunan tebu di Kabupaten Dompu sangatlah besar, namun belum terlalu tergarap secara optimal.
Dalam kalkulasi yang saya lakukan selama penelitian di Dompu, jika potensi perkebunan tebu tergarap secara maksimal, maka berpotensi untuk memberikan kontribusi kepada PDRB Dompu sekira 5-7 persen dan kepada PDRB NTB sekira 1-2 persen.
Kalkulasi tersebut baru secara nominal dari potensi produksi tebu dan gula, belum menghitung multiplier effect-nya.
Tentu bisa dibayangkan jika ribuan petani tebu meningkat drastis pendapatan dan kesejahteraannya, maka mereka semua akan mengubah nominal konsumsi dan investasinya, yang pada gilirannya akan ikut menggerakkan perekonomian daerah secara signifikan.
Hal yang sama tentu akan terjadi di subsektor pertanian lainnya, misalnya seperti peternakan dan perikanan.
Dengan kata lain, di sini saya ingin menyampaikan bahwa sektor pertanian juga tak kalah potensialnya untuk mendatangkan kesejahteraan di satu sisi dan menekan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB di sisi lain.
Namun untuk bisa mencapai level tersebut, sektor pertanian harus diberi ruang yang cukup lebar untuk berkembang di dalam RPJMD NTB dan RPJMD Daerah di satu sisi dan di dalam APBD di sisi lain.
Strategi diversifikasi komoditas melalui perencanaan pengembangan komoditas per komoditas harus dijabarkan secara strategis dan detail sekaligus applicable.
Dan sejauh pengamatan saya sejak awal tahun, Gubernur Lalu Iqbal cukup “aware” dengan potensi sektor pertanian dan potensi komoditas per komoditas di NTB.
Pun beliau nampaknya sudah memiliki rumusan strategis khusus untuk itu. Semoga. (*)
Editor : Kimda Farida