Oleh: Jannus TH Siahaan
Visi menjadikan NTB sebagai bagian dari komunitas global memang tak mudah, apalagi untuk ikut menjadi pemain aktif yang memberikan makna, warna, dan kontribusi tersendiri di pentas global .
Dan saya cukup yakin, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sangat menyadari itu di saat memimpikan visi “NTB Mendunia”.
Sehingga langkah untuk menuju ke sana tentu harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan terukur, mulai dari langkah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, setidaknya dalam rentang waktu lima tahun.
Kabar baiknya, dalam beberapa bulan kepemimpinan beliau, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal sudah memperlihatkan arah yang cukup jelas untuk menuju ke sana. Sebut saja misalnya event-event bertaraf nasional dan internasional yang terus diperjuangkan untuk hadir di NTB, di luar event-event yang digagas oleh pemerintah pusat. Yang terbaru adalah upaya NTB untuk ikut di dalam jejaring global supply chain, di mana beberapa komoditas ekspor khas NTB terus ditingkatkan geliatnya, baik ke Amerika Serikat, ke Jepang, maupun ke Eropa. Demikian pula frekuensi penerbangan dari dan menuju Lombok yang juga terus digenjot.
Namun demikian, dengan latar diplomat, yang notabene sudah makan asam garam pergaulan global, tentu apa yang diimpikan oleh Lalu Muhamad Iqbal atas tanah kelahirannya, hanya bisa dicapai dengan upaya perbaikan internal terlebih dahulu, sebelum “go global”.
Langkah-langkah strategis untuk meningkatkan daya saing lokal dan provinsial tak pelak harus menjadi syarat utamanya terlebih dahulu, sebelum benar-benar ikut menjadi pemain aktif di tingkat dunia.
Pengalaman sudah membuktikan bahwa membawa event global ke NTB, jika tidak diikuti dengan tindak lanjut strategis di tingkat daerah, hanya akan menjadi seremoni dan perhelatan semata. Sebut saja event Motor GP, misalnya.
Secara teknis matematis, dana yang dikeluarkan pemerintah pusat jauh lebih besar dibanding dengan yang dihasilkan. Pun kunjungan di saat event berlangsung juga lebih banyak ditopang oleh kunjungan yang dimobilisasi (mobilized visit), bukan kunjungan mandiri.
Sementara yang dibutuhkan oleh NTB, terutama di dalam konteks pariwisata, adalah keberlanjutan kunjungan, baik dalam bentuk penambahan pengunjung baru maupun pengulangan kunjungan yang sudah pernah terjadi.
Sehingga “branding” daerah melalui event seperti Motor GP masih jauh dari cukup untuk menjadikan NTB sebagai pemain global. Branding melalui event hanya sebagian kecil langkah di dalam daftar inventaris langkah yang harus diambil oleh daerah.
Event semacam itu baru mampu memasukkan NTB sebagai salah satu titik di dalam peta dunia. Sementara untuk menjadikan titik tersebut sebagai titik aktif yang bisa menebar pesona di tingkat dunia di satu sisi dan meraup berbagai manfaat dari dinamika ekonomi dunia di sisi lain akan menjadi tugas utama dari kepemimpinan daerah, terutama dari seorang gubernur, yakni Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam hemat saya, di sinilah tantangan terbesarnya bagi seorang Gubernur NTB ke depannya di dalam mewujudkan visi besar tersebut. Dan saya cukup yakin, Lalu Muhamad Iqbal sudah memiliki imajinasi dan bayangan atas itu semua.
Hanya saja berbagai kendala dan tantangan di tingkat daerah terlebih harus diselesaikan. Tantangan pertama tentu berada di ranah politik lokal, bukan di ranah ekonomi.
Artinya, memenangkan kontestasi tidak berarti tugas seorang pemimpin daerah sudah selesai di ranah politik. Sama sekali masih jauh dari selesai. Dan diakui atau tidak, setelah pemilihan usai, kepemimpinan politik seorang gubernur dimulai dari ranah politik, di mana tiga fungsi utama kepemimpinan politik, sebagaimana dikenal di dalam kajian-kajian kepemimpinan politik, harus terlebih dahulu dijalankan.
Pertama, mobilisasi politik. Seorang pemimpin politik harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang ada, terutama sumber daya politik, untuk mendukung pemerintahan barunya. Kedua, orkestrasi politik. Sebagaimana sudah diketahui, perbedaan visi politik dan kepentingan ekonomi politik di daerah bukanlah hal yang baru. Adanya kontestasi, yang ternyata diikuti oleh lebih dari dua konstestan tempo hari, membuktikan bahwa politik di NTB tidaklah monoton dan monolitik. Sehingga setelah kontestasi berlangsung, orkestrasi politik sangat dibutuhkan.
Dengan kata lain, kemampuan seorang pemimpin baru di dalam meramu dan mengorkestrasikan berbagai perbedaan yang ada sangatlah diperlukan. Semua pihak harus mau berdamai dan melupakan kompetisi pilkada, diberi peran dan “mainan” sesuai dengan kapasitasnya, termasuk pihak yang tidak berada di dalam pemerintahan sekalipun.
Dan terakhir adalah konsolidasi politik. Semua sumber daya yang ada harus dikonsolidasikan tentunya. Semua aktor dan pemain, baik yang di dalam pemerintahan maupun yang ada di luar pemerintahan, sejatinya perlu dikonsolidasikan di bawah satu bendera dan visi yang sama, yakni visi kepemimpinan daerah untuk memajukan daerahnya yaitu Bumi Gora.
Dinamika interaksional dari implementasi ketiga fungsi kepemimpinan politik ini akan menentukan konsistensi dan stabilitas Lalu Muhamad Iqbal di dalam perjalanan menuju realisasi visi strategisnya. Karena diakui ataupun tidak, soliditas dukungan dari semua pihak, yang dibangun melalui realisasi tiga fungsi kepemimpinan politik ini, adalah landasan dasar dari implementasi visi misi seorang Gubernur di satu sisi dan faktor penentu diterima atau tidaknya hasil perjuangan gubernur di ranah lain, seperti di ranah ekonomi, sosial, dan budaya, di sisi lain.
Setelah “beres” di ranah politik, barulah kemudian masuk ke ranah programatik. Dalam hemat saya, “pertarungan” utama akan ada di ranah ekonomi. Disparitas ekonomi antara NTB dan pusat, terutama daerah-daerah lain yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional (rata-rata berada di Jawa), masih terbilang cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari jauhnya perbedaan pendapatan formal masyarakat di NTB dengan di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu indikator jelasnya adalah tingkat Upah Minimum, misalnya.
Oleh karena itu, visi penuntasan kemiskinan di NTB, yang sering digaungkan oleh gubernur sejak awal menjabat, harus satu arah strategis dengan visi pemberdayaan ekonomi rakyat NTB secara keseluruhan. Membawa sebanyak-banyaknya program bantuan sosial dari pusat ke daerah memang bisa menjadi alat bantu. Tapi harus diingat bahwa bantuan sosial bukanlah senjata pemberdayaan, tapi hanya sekedar alat untuk meringankan beban masyarakat.
Senjata utama di dalam pembedayaan ekonomi masyarakat adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau penciptaan kesempatan berusaha yang “fair” dengan level playing field yang terukur. Logika ekonominya sangatlah sederhana. Semakin banyak masyarakat yang berpendapatan layak, maka akan semakin sejahtera NTB. Sesederhana itu saja. Sehingga penguatan kapasitas serap perekonomian daerah atas tenaga kerja yang ada di NTB adalah kuncinya.
Dan lagi-lagi harus diakui, penyedia lapangan pekerjaan selama ini, baik secara nasional maupun lokal, adalah sektor swasta (private sector). Sehingga mau tak mau, instrumen strategis untuk mencapai itu adalah dengan mendorong dan mengakselerasi investasi di daerah. Kegagalan memahami logika ekonomi semacam ini, atau pengabaian logika ekonomi ini, kerap kali berujung ironis di daerah.
Banyak daerah, terutama di tingkat kabupaten dan kota, terjebak ke dalam logika penyediaan lapangan pekerjaan langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sebelumnya sempat menjadi relawan politik kepala daerah. Walhasil, logika penyediaan lapangan pekerjaan dimaknai secara naif dengan “mengangkat tenaga honor yang sangat banyak” untuk berbagai institusi pemerintah dan institusi semi pemerintah di daerah. Bahkan saya pernah menemui fakta di salah satu Rumah Sakit Daerah di salah satu kabupaten di NTB dimana tenaga honornya lebih banyak dibanding tenaga kerja tetapnya.
Padahal jika kita kembali kepada data yang ada bahwa penyedia lapangan pekerjaan mayoritas adalah swasta, maka peningkatan investasi di daerah adalah jalan utamanya. Dalam konteks inilah langkah ekonomi dari gubernur NTB sangat diperlukan.
Peningkatan ekspor ke luar negeri adalah salah satu langkah strategis ke arah sana. Pembesaran pasar untuk komoditas daerah ke pentas global akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar dan kesempatan kerja yang lebih luas di daerah.
Lebih dari itu, perumusan langkah penguatan ekonomi daerah yang berdasarkan potensi dan sumber daya yang memang benar-benar ada di daerah juga sangat penting sifatnya. Merangkai kebijakan ekonomi daerah dari perspektif keunggulan komparatif semacam ini tidak bisa tidak akan sangat mendorong percepatan peningkatan pendapatan daerah. Komoditas-komoditas unggulan di NTB harus diberi ruang untuk tumbuh progresif di satu sisi dan dikelola dengan seksama di sisi lain, agar tidak memberikan efek negatif.
Sebut saja misalnya di sektor pertanian. Padi, jagung, tebu dan gula, rumput laut, dan peternakan, perlu diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Sehingga visi NTB sebagai sentrapangan nasional bisa diturunkan ke ranah teknis sebagai senjata untuk menyejahterakan masyarakat di satu sisi dan menyediakan sebanyak-banyaknya kesempatan kerja serta peluang usaha di sisi lain. Semua itu, jika berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Gubernur NTB Lalu Iqbal, akan berakhir dengan pembesaran PDRB daerah di satu sisi dan menekan angka kemiskinan dengan sendirinya di sisi lain.
Jadi pendeknya, di sini saya ingin menyampaikan bahwa relasi kepemimpinan politik di daerah dengan visi ekonomi daerah sangatlah kuat, tak bisa dipisahkan. Keberhasilan kepemimpinan daerah dalam menjalankan tiga fungsi utama kepemimpinan politiknya akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemimpin tersebut di dalam mewujudkan visi ekonomi strategisnya ke depan.
Dan saya masih percaya bahwa Dr. Lalu Muhamad Iqbal nampaknya sedang berada di jalan strategis tersebut. Semoga!
Editor : Kimda Farida