LombokPost - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini berada pada posisi strategis dalam lanskap pembangunan kelautan dan perikanan nasional, khususnya melalui komoditas unggulan udang vaname (Litopenaeus vannamei).
Berdasarkan data terbaru, NTB mencatatkan produksi lebih dari 196.644 ton udang vaname per tahun, dengan luas lahan budidaya potensial mencapai 27.929,5 hektare.
Namun, hingga saat ini baru sekitar 17,6 persen lahan tersebut yang dimanfaatkan secara aktif.
Prestasi ini menempatkan NTB sebagai produsen udang vaname terbesar di Indonesia, melampaui sejumlah provinsi lain yang selama ini menjadi pemain utama dalam sektor budidaya perikanan.
Sayangnya, capaian luar biasa dalam aspek produksi ini belum diiringi dengan optimalisasi manfaat ekonomi bagi daerah.
Ironisnya, meskipun NTB berperan sebagai produsen utama, sebagian besar hasil produksinya justru dikirim ke luar daerah—khususnya ke Pulau Jawa—untuk kegiatan pengolahan dan ekspor.
Ketergantungan ini menunjukkan bahwa sistem produksi udang vaname di NTB masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara vertikal.
Akibatnya, daerah hanya menerima manfaat minimal dalam bentuk serapan tenaga kerja dan nilai tambah, sementara dampak negatifnya berupa limbah cair dan padat tetap harus ditanggung oleh masyarakat lokal.
Padahal, limbah padat seperti kepala udang memiliki potensi ekonomi besar jika diolah menjadi produk bernilai tinggi, seperti tepung udang, pakan ikan, atau komoditas bioindustri lainnya.
Berdasarkan simulasi, jika hanya 10 persen dari total produksi udang diolah secara hilir di dalam daerah, maka potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan mencapai Rp 22,4 triliun per tahun, menciptakan lebih dari 1.500 lapangan kerja harian, dan menghasilkan nilai ekonomi dari limbah kepala udang hingga Rp81,5 miliar per tahun.
Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam tata kelola rantai nilai komoditas udang di NTB. Tanpa kebijakan hilirisasi yang terencana dan terintegrasi, NTB akan terus berada dalam posisi marjinal sebagai pemasok bahan mentah, tanpa kendali dalam proses pengolahan dan distribusi produk.
Oleh karena itu, pembangunan strategi hilirisasi dan industrialisasi berbasis potensi daerah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda. Strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan volume produksi, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam pengolahan, pemasaran, serta pemanfaatan produk sampingan dan limbah secara berkelanjutan. Pendekatan ini merupakan bagian penting dari upaya transformasi struktural ekonomi NTB, dari sektor primer menuju sektor agromaritim industri yang lebih maju dan adaptif terhadap tantangan global.
Hilirisasi juga menjadi kunci dalam mendorong ekonomi biru yang inklusif, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Visi besar yang diusung dalam RPJMD, yaitu “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”, menempatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah.
Konsep “provinsi kepulauan” ini secara eksplisit mengintegrasikan pengelolaan wilayah daratan dan lautan ke dalam satu sistem pembangunan yang utuh, dengan subsektor budidaya udang vaname sebagai motor penggerak utama. Dalam kerangka tersebut, NTB tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, tetapi juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menciptakan nilai tambah dalam skala regional maupun nasional.
RPJMD NTB 2025–2029 memuat dua misi pembangunan yang sangat relevan dengan pengembangan industri udang vaname, yakni memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan pendapatan per kapita, serta membangun ekosistem industri komoditas unggulan berbasis pertanian, peternakan, dan perikanan menuju agromaritim berkelanjutan.
Melalui program unggulan “NTB Agro Maritim”, pemerintah provinsi menargetkan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu yang mampu membuka lapangan kerja berbasis budidaya udang, sekaligus mengembangkan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan benih dan pakan, pengelolaan tambak berkelanjutan, hingga pengolahan dan ekspor produk ke pasar global. Sasaran yang ditetapkan juga mencakup peningkatan ekspor produk daerah, penguatan ekonomi hijau, serta perbaikan sistem tata kelola pangan dan daya saing hasil laut.
Meskipun NTB memiliki keunggulan komparatif yang kuat, tantangan struktural tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan hilirisasi yang efektif. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan infrastruktur pascapanen seperti fasilitas rantai dingin (cold storage) dan logistik distribusi; rendahnya kapasitas sumber daya manusia di sektor hilir dan teknologi pengolahan; serta fragmentasi kelembagaan yang menyebabkan koordinasi antar pelaku sektor—baik pemerintah, pembudidaya, maupun pelaku usaha—tidak berjalan optimal. Dalam konteks ini, RPJMD telah memberikan arah transformasi struktural yang lebih progresif dengan menempatkan hilirisasi industri, pendekatan ekonomi biru, dan pembangunan berbasis desa sebagai fondasi utama dalam pengembangan ekonomi daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi konkret yang mampu mengakselerasi transformasi industrialisasi udang vaname di NTB. Pertama, diperlukan pembentukan Task Force Agromaritim NTB lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan sektor swasta untuk memperkuat koordinasi dan perencanaan pembangunan hilirisasi secara terpadu.
Gugus tugas ini berperan sebagai pusat kendali pengambilan kebijakan, dengan melibatkan pemerintah daerah, eksportir, investor, akademisi, dan lembaga keuangan agar seluruh rantai produksi hingga ekspor dapat dikelola secara efisien dan terintegrasi. Legalitas formal melalui surat keputusan gubernur, dukungan anggaran yang memadai, serta pemanfaatan sistem informasi produksi-ekspor secara real time menjadi prasyarat keberhasilan task force ini.
Strategi kedua adalah peluncuran NTB Agromaritime Investment Map, yaitu peta investasi berbasis data spasial interaktif yang menyajikan informasi lengkap mengenai potensi budidaya, kebutuhan teknologi, hambatan infrastruktur, dan peluang pasar ekspor. Peta ini bertujuan memberikan transparansi informasi kepada calon investor domestik dan asing, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan investasi.
Agar tidak menjadi dokumen mati, peta ini harus terus diperbarui secara berkala dan dikembangkan melalui kemitraan aktif dengan Kementerian Investasi/BKPM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB.
Strategi ketiga adalah pengembangan Center of Excellence (CoE) agromaritim di masing-masing pulau utama di NTB, yakni Lombok dan Sumbawa. Keberadaan CoE bertujuan memperkuat kapasitas riset, inovasi teknologi, dan pelatihan vokasional yang relevan dengan karakteristik ekoregional setempat.
CoE Lombok, misalnya, dapat difokuskan pada pengembangan teknologi pengolahan dan ekspor, sementara CoE Sumbawa diarahkan untuk riset genetika udang dan sistem budi daya berkelanjutan. Kemitraan triple helix antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi kunci keberhasilan CoE, yang perlu didukung pula oleh unit inkubasi bisnis agar inovasi dapat diadopsi secara cepat oleh UMKM dan eksportir lokal.
Ketiga strategi tersebut merupakan pendekatan yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem hilirisasi udang vaname di NTB. Dengan memperkuat kelembagaan lintas sektor melalui pembentukan task force, membuka ruang investasi yang transparan melalui peta investasi digital, serta memperluas basis inovasi teknologi melalui CoE agromaritim, NTB tidak hanya berpotensi mengurangi ketergantungan pada peran sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga dapat menjelma sebagai pusat industri udang kelas dunia. Jika strategi ini dikawal secara konsisten dengan dukungan regulasi, anggaran, dan kemitraan strategis, maka NTB berpeluang besar menjadi model nasional dalam pembangunan agromaritim berkelanjutan yang berorientasi ekspor dan berbasis ekonomi biru. (Dr. Muhammad Marzuki, Dosen Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mataram)
Editor : Pujo Nugroho