LombokPost - Berdasarkan data BPS NTB, pada Triwulan I 2025, ekonomi NTB mengalami kontraksi sebesar −1,47 persen year-on-year (y-o-y) dibanding Triwulan I 2024. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi kontributor utama kontraksi tersebut, dengan penurunan mendalam mencapai lebih dari 30 persen.
Sejatinya, jika data sektor tambang dikeluarkan, ekonomi NTB sebenarnya mencatatkan pertumbuhan positif yang relatif kuat pada sektor non-tambang, seperti sektor pertanian, perdagangan, UMKM dan jasa. Sektor-sektor non tambang ini menunjukkan geliat yang cukup baik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.
Meskipun negatif, pesimisme masih bisa dikurangi kala itu, karena seiring dengan pemberlakuan kebijakan efisiensi oleh pusat yang ternyata memang berimbas cukup signifikan bagi daerah di satu sisi dan kepemimpinan baru yang masih “fresh” di tingkat provinsi serta daerah-daerah di NTB di sisi lain.
Namun di Triwulan II 2025, ekonomi NTB ternyata masih belum mampu berlari kencang. Data menunjukkan bahwa terjadi kontraksi y-o-y sebesar −0,82 persen, meskipun pada beberapa sektor utama sudah mulai menunjukkan pemulihan aktivitas produksi dan permintaan secara perlahan.
Agak mirisnya, seiring dengan data pertumbuhan tersebut, dari sisi inflasi, misalnya pada Juli 2025 NTB secara year on year (y-o-y), juga tercatat cukup tinggi, yakni sebesar 3,05 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 2,37 persen, meskipun secara bulan ke bulan (m-to-m), inflasi NTB pada Juli tersebut hanya sekitar 0,17 persen, yang menunjukkan kenaikan harga moderat.
Tak lupa pula, rencana strategis Pemprov NTB untuk mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi pun belum terlalu terlihat gaungnya di tataran operasional. Data awal menunjukkan sektor pariwisata, yang biasanya menjadi motor pertumbuhan NTB selain pertambangan, belum sepenuhnya pulih akibat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
Selain itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung masyarakat pedesaan juga terdampak anomali iklim yang cukup berpengaruh terhadap produktivitas agrikultural NTB. Kondisi ini menimbulkan tekanan serius terhadap indikator ekonomi makro daerah, sehingga ikut menjadi penyebab utama dari angka pengangguran yang masih tinggi di satu sisi dan melemahnya daya beli masyarakat NTB secara umum di sisi lain.
Sementara itu, berbagai program percepatan pembangunan ekonomi yang dijanjikan pemerintah provinsi dan daerah sejak awal tahun dinilai belum memperlihatkan dampak nyata. Misalnya, proyek infrastruktur dan industrialisasi di kawasan Mandalika masih terkendala pembiayaan dan minimnya investasi baru.
Tak pelak, hal ini ikut menambah kekecewaan publik kepada sosok gubernur baru, terutama dari kelompok pemuda dan pelaku UMKM yang merasa kurang mendapatkan dukungan signifikan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi belakangan ini. Sentimen ini, dalam hemat saya, ikut menjadi bahan bakar bagi aksi-aksi penolakan kebijakan pemerintah provinsi yang dianggap lamban dalam memberikan solusi.
Lihat saja, beberapa waktu belakangan, demonstrasi dan penolakan mulai marak di beberapa kota, terutama Mataram dan Lombok Tengah. Gelombang protes datang dari kalangan mahasiswa, buruh, serta komunitas pariwisata yang menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran serta kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat.
Kritik utama yang dilontarkan adalah strategi gubernur yang belum terlalu jelas di dalam mengantisipasi ketergantungan berlebihan pada sektor pertambangan dan pariwisata internasional, tanpa memperkuat basis ekonomi lokal seperti pertanian modern, industri pengolahan hasil bumi, atau diversifikasi energi terbarukan.
Selain tekanan publik, sepanjang pengamatan saya, gubernur juga menghadapi tantangan politik dari isu dana “pokir” (pokok-pokok pikiran) di DPRD NTB. Pokir yang digadang-gadang sebagai kanal aspirasi masyarakat sering kali dikritik sebagai sarana distribusi anggaran yang rawan praktik politisasi dan konflik kepentingan.
Perseteruan antara eksekutif dan legislatif terkait alokasi pokir ini menimbulkan ketegangan baru, karena sebagian besar anggota DPRD menilai pemerintah provinsi kurang transparan dan tidak responsif dalam menyalurkan anggaran sesuai kesepakatan. Situasi ini memperlemah soliditas politik, bahkan sudah masuk pada level mengganggu program pembangunan, mulai dari level perencanaan hingga implementasi.
Di tengah kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, datanglah aksi demonstrasi besar-besaran di NTB sebagai efek dari aksi serupa di Jakarta. Aksi unjuk rasa diwarnai anarkisme di NTB, yang mencapai puncaknya pada 30 Agustus 2025, memang tidak bisa dilepaskan dari momentum nasional yang terbentuk akibat aksi besar-besaran di Jakarta dan kota-kota lain antara 28-31 Agustus 2025.
Di Jakarta, tuntutan buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang meluas menolak outsourcing, meminta kenaikan upah minimum, dan menolak PHK massal mendapat perhatian luas setelah insiden-insiden kekerasan di sekitar gedung DPR/MPR, termasuk korban jiwa seperti pejuang berasal dari kalangan ojol bernama Affan Kurniawan dan pelajar Andika Lutfi Falah.
Pun isu dari pusat seperti kebijakan ketenagakerjaan, transparansi politik, dan distribusi anggaran ikut menjadi katalis pergerakan di daerah-daerah, termasuk Bumi Gora. Bahkan di NTB sendiri, unjuk rasa yang awalnya berjalan secara relatif damai berubah menjadi insiden yang lebih serius ketika massa membakar gedung DPRD Provinsi NTB setelah bergerak dari Polda NTB menuju kantor DPRD di Mataram.
Tindakan anarkis tersebut menunjukkan bahwa kepekaan dan ketegangan lokal terhadap isu-isu seperti anggaran pokok pikiran (pokir), kebijakan pengelolaan anggaran, dan perasaan ketidakadilan ekonomi telah mencapai titik didih dimana demonstran tidak hanya meniru pola aksi di Jakarta, tetapi mengadaptasi bentuk aksi yang lebih keras sebagai bentuk teknis dari ekspresi frustrasi.
Peristiwa ini mencerminkan bahwa isu-isu nasional tidak hanya disuarakan dari pusat, tetapi juga telah meresap hingga ke akar rumput lokal, sehingga tuntutan reformasi dan akuntabilitas perlu dijawab bukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi kini juga oleh pemerintah daerah, termasuk gubernur, DPRD NTB, kepala-kepala daerah lainnya, dan aparat keamanan lokal.
Artinya, dengan latar regional dan lokal yang dijelaskan di atas, setelah demonstrasi besar-besaran yang akhirnya ikut menyapa NTB, pertama, beban dan tanggung jawab Gubernur bertambah dengan isu-isu baru yang serupa dengan yang disuarakan di Jakarta. Kedua, pesimisme publik yang awalnya masih terbilang cukup bisa dimaklumi, kini justru bertambah tinggi, setelah muculnya aksi demonstrasi.
Oleh karena itu, dalam hemat saya, sikap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang bersedia menemui para mahasiswa di salah satu kafe di Mataram baru-baru ini, selain perlu diacungi jempol, adalah juga bagian dari upaya menurunkan tensi politik di akar rumput agar tidak membuka peluang aksi serupa terulang lagi yang berpotensi semakin mengikis optimisme yang telah dibangun oleh gubernur sejak awal tahun.
Selain itu, nampaknya Gubernur Iqbal pun sangat menyadari bahwa dirinya berlatar diplomat, bukan aktivis murni, sehingga harus mulai belajar menyelami dunia aktivisme politik akar rumput di NTB, agar lebih mudah menyerap aspirasi, lebih terstruktur di dalam mengelola modal sosial, dan bisa lebih terukur di dalam membangun kembali suasana optimis di NTB.
Namun demikian, dalam hemat saya, solusi-solusi jangka pendek dan menengah di bidang ekonomi harus segera ditemukan oleh pemerintah provinsi dan daerah, agar kuartal ketiga dan keempat tahun ini ekonomi NTB tidak terkontraksi lagi.
Belanja pemerintah provinsi harus direalisasikan semaksimal mungkin di satu sisi dan belanja di daerah tingkat dua, baik kota dan kabupaten, juga harus didorong untuk direalisasikan secara optimal, produktif, dan terukur. Setidaknya, dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan empat, optimisme publik dari sisi ekonomi bisa dibangun kembali. Bahkan lebih dari itu, optimisme para calon investor, yang dalam pengamatan saya, masih menunda-nunda untuk berinvestasi di NTB karena faktor angka pertumbuhan yang belum membaik dan stabilitas sosial politik yang belum terjamin, bisa dibangun kembali.
Sebagaimana sudah sama-sama diketahui, salah satu masalah utama di NTB adalah lapangan pekerjaan. Sehingga jawaban yang paling masuk akal untuk menjawab tantangan itu adalah dengan akselerasi investasi di NTB, karena penyedia lapangan pekerjaan dominan memang pihak swasta.
Seiring dengan itu, mengoptimalkan belanja produktif daerah yang berimbas pada pembukaan lapangan kerja baru juga perlu didorong sedemikian rupa.
Inflasi pun demikian. Normalisasi inflasi di NTB harus dicapai segera. Pertumbuhan pendapatan masyarakat NTB tidak setinggi di daerah perkotaan Pulau Jawa atau Bali, sehingga secara substansial harga-harga yang naik terlalu tinggi dipastikan akan berimplikasi buruk untuk daya beli masyarakat dan akan mempertebal pesimisme publik NTB atas situasi yang akan datang.
Dan secara politik, rekonsiliasi dengan DPRD perlu disegerakan. Sintesis dari dialektika dana Pokir harus didapat secepat mungkin. Kedua belah pihak perlu mulai sama-sama fokus pada kepentingan masyarakat NTB dan mengurangi “pertempuran politik” yang tidak perlu, agar kemarahan massa tidak kembali memuncak dan semakin merugikan NTB secara ekonomi.
Jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana, sebaiknya segera ditangani oleh institusi penegak hukum terkait. Namun isu soal transparansi dan akuntabilitas harus diselesaikan segera oleh DPRD dan Pemprov NTB, karena menyangkut isu utama yang menjadi sorotan kemarahan publik di NTB dan di daerah-daerah lain belakangan ini. Publik perlu mengetahui duduk perkara dana ini beserta data-data yang terkait dengannya.
Bagaimanapun bukankah dana tersebut berasal dari rakyat, sehingga publik NTB memang perlu mengetahuinya. Pendeknya, secara pribadi, saya sebagai peneliti yang sudah terbilang cukup lama meneliti di NTB, berharap situasi di akar rumput dan dunia pergerakan politik di NTB segera tenang dan menemukan titik terang yang lebih meyejukkan, agar keseimbangan baru berupa stabilitas sosial politik di NTB tercapai dan bisa menjadi modal awal baru untuk memperbaiki performa ekonomi daerah, di mana investasi baru mulai bergeliat, lapangan pekerjaan baru semakin banyak tercipta, dan harga-harga semakin stabil. Bismillah! (*)
Editor : Siti Aeny Maryam