LombokPost - Indonesia kembali memperingati Hari Disabilitas Internasional setiap 3 Desember 2025, sebuah momentum global yang sejatinya bukan sekadar seremoni tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi cermin bagi bangsa, bahwa di tengah gegap gempita pembangunan, masih ada jutaan warga negeri ini yang hidup seolah tidak pernah benar-benar kita lihat.
Mereka hadir, tetapi tidak dihitung. Mereka ada, namun tidak dianggap. Di ruang kebijakan publik, layanan kesehatan, pasar tenaga kerja, hingga pendidikan, para penyandang disabilitas masih menjadi kelompok yang paling sering tersisihkan.
Ironisnya, ini terjadi di negara yang bangga menyebut dirinya menjunjung asas “Kesehatan untuk Semua”. Sayangnya, bagi penyandang disabilitas, semboyan itu masih terasa seperti janji yang jauh dari kenyataan.
Kisah Sunyi yang Tidak Kita Dengar
Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Rani (nama samaran), seorang remaja tunarungu yang tumbuh di kota besar. Dengan bahasa isyarat yang cepat namun penuh kesedihan, ia berkata, “Yang membuat saya sedih bukan karena saya tidak bisa mendengar, tetapi karena tidak ada yang mau mendengarkan.” Kalimat itu sederhana, tapi menampar.
Rani pernah ditolak di beberapa fasilitas kesehatan disebuah daerah karena ketiadaan penerjemah bahasa isyarat. Bahkan ketika ia berusaha menuliskan keluhannya di secarik kertas, petugas hanya melambaikan tangan sambil berkata, “Tunggu sebentar ya.” Yang mereka sebut “sebentar” ternyata menjadi tiga jam yang penuh kecemasan. Tidak ada empati. Tidak ada komunikasi. Tidak ada ruang bagi dirinya untuk sekadar dipahami sebagai pasien.
Cerita serupa juga dialami seorang pria penyandang disabilitas daksa di salah satu provinsi besar di Indonesia yang harus merangkak hampir empat kilometer menuju puskesmas karena kursi rodanya tidak mungkin melewati jalan desa yang dipenuhi lubang dan batu.
Di Sumatera, seorang anak autisme dikurung di kamar bertahun-tahun karena keluarganya tidak tahu bagaimana mendampinginya.
Ketidaktahuan dan kurangnya edukasi membuat anak itu kehilangan masa kecilnya bukan karena kondisinya, melainkan karena lingkungan yang salah memahami. Semua kisah ini nyata, sunyi dan selama ini dibiarkan.
Wajah Buram Akses Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
Menurut laporan WHO, lebih dari 1,3 miliar penduduk dunia hidup dengan disabilitas. Di Indonesia, jumlahnya lebih dari 22 juta jiwa populasi sebesar dua provinsi. Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil fasilitas kesehatan yang benar - benar layak bagi mereka.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa banyak rumah sakit dan puskesmas tidak memiliki jalur kursi roda standar, petunjuk arah dengan huruf braille, ataupun ruang pelayanan yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan privasi. Pelatihan tenaga kesehatan tentang komunikasi inklusif juga masih sangat terbatas; kebanyakan petugas tidak terlatih melayani pasien tunarungu, tunanetra, maupun penyandang disabilitas intelektual.
Paradoksnya, kelompok ini justru memiliki risiko kesehatan lebih tinggi, mulai dari komplikasi penyakit kronis hingga masalah kesehatan mental. Namun, ketika mencoba mengakses layanan kesehatan, mereka yang paling rentan justru menjadi yang paling sulit mendapatkan pertolongan. Kesehatan, yang seharusnya menjadi hak dasar, berubah menjadi tantangan berat.
Lingkungan yang Belum Ramah: Aksesibilitas yang Sekadar Pajangan
Jika kita berjalan di trotoar kota mana pun, pemandangan yang sama akan terlihat. Jalur kuning guiding block bagi tunanetra sering berakhir di tiang listrik, etalase toko, ataupun got terbuka. Banyak gedung pemerintah dan fasilitas publik memasang cerukan kecil sekadar formalitas, tetapi tidak benar-benar memenuhi standar aksesibilitas internasional.
Riset dari ILO menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil gedung pemerintahan yang bisa disebut ramah disabilitas secara layak. Hal ini mencakup sekolah, kampus, rumah ibadah, terminal, hingga pusat perbelanjaan. Alih-alih memudahkan mobilitas, lingkungan fisik justru menimbulkan risiko jatuh, cedera, dan kecemasan. Pembangunan kita sering kali terjebak pada estetika, bukan pada esensi. Pembangunan yang memanjakan pandangan, tetapi menyulitkan kehidupan mereka yang seharusnya paling dibantu.
Stigma yang Lebih Menyakitkan daripada Disabilitas Itu Sendiri
Masalah terbesar penyandang disabilitas sering kali bukan kondisi tubuh atau mental mereka, melainkan stigma yang mengelilingi mereka sepanjang hidup. Kita masih sering mendengar komentar seperti “Kasihan, ya,” atau “Dia pasti tidak bisa apa-apa,” kalimat-kalimat yang terdengar simpatik tetapi sesungguhnya merendahkan. Sikap ini mematikan kesempatan mereka untuk berkembang.
Semua kajian terbaru dalam bidang sosial dan kesehatan publik menunjukkan bahwa disabilitas tidak otomatis membuat seseorang tidak mampu. Justru lingkungan yang tidak ramah dan masyarakat yang minim empati-lah yang menciptakan hambatan paling besar. Penyandang disabilitas bukan tidak berdaya; merekalah yang diberdayakan secara keliru oleh sistem yang gagal melindungi.
Arah Perubahan yang Kita Butuhkan
Jika bangsa ini ingin benar-benar maju, maka inklusi tidak boleh berhenti sebagai jargon dalam dokumen pemerintah. Perubahan harus dimulai dari penyediaan layanan kesehatan yang benar-benar inklusif mulai dari tenaga kesehatan yang terlatih, ketersediaan penerjemah bahasa isyarat, hingga rehabilitasi medis yang terjangkau di seluruh kabupaten, bukan hanya kota besar.
Perubahan itu juga perlu diwujudkan melalui lingkungan fisik yang sesuai standar, bukan sekadar formalitas. Setiap gedung, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas umum harus dibangun dengan prinsip bahwa semua warga, tanpa kecuali, berhak hidup dan bergerak dengan aman.
Selain itu, edukasi masyarakat harus diperkuat agar keluarga tidak lagi mengurung, menyembunyikan, atau merasa malu memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas. Masyarakat perlu memahami cara mendampingi, bukan sekadar mengasihani. Dunia kerja juga harus membuka pintu lebih lebar melalui pendampingan, adaptasi alat kerja, dan kebijakan inklusif yang memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.
Dan di atas semua itu, pemerintah harus hadir sebagai pengawas, bukan hanya peresmian simbolik. Program inklusi tidak boleh berhenti pada publikasi seremonial, melainkan diwujudkan melalui implementasi yang terukur dan terus dievaluasi.
Penutup: Mari Belajar Melihat Lagi
Hari Disabilitas Internasional sejatinya bukan hanya tentang penyandang disabilitas tetapi tentang kita semua. Tentang empati yang sering kali hilang. Tentang tata kota yang hanya memikirkan yang kuat. Tentang sistem kesehatan yang tidak selalu adil. Tentang bangsa yang sedang diuji kemanusiaannya.
Bangsa yang besar bukan diukur dari tingginya gedung-gedungnya, melainkan dari caranya merangkul mereka yang paling sering diabaikan. Sebelum kita meminta dunia menjadi inklusif, kita perlu belajar satu hal yang paling sederhana: melihat. Melihat mereka yang selama ini “tidak terlihat”. Melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Karena hanya dengan melihat, kita bisa mulai menyembuhkan. (*)
Editor : Jelo Sangaji