Oleh : Anggota FPRB NTB Lalu Akhmad Rifaat, S.T., ME.M
LombokPost - Provinsi NTB adalah rumah yang indah sekaligus rentan. Di balik kemegahan gunung-gunung dan eksotisme pantainya, daerah ini menyimpan alarm bencana yang terus berbunyi.
Data sistem informasi SiAGA NTB (https://siaga.ntbprov.go.id) mencatat 769 kejadian bencana dalam lima tahun terakhir. Artinya, rata-rata 154 kali setahun atau setiap dua hingga tiga hari sekali, satu sudut di NTB dilanda bencana.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang kerentanan 400 desa di Lombok dan Sumbawa yang menuntut kesiapsiagaan lebih dari sekadar kata-kata.
Paradoks Air: Kering di Kemarau, Tenggelam di Musim Hujan
Bencana hidrometeorologi atau bencana yang disebabkan oleh kombinasi faktor hidrologi (air) dan meteorologi (cuaca/iklim) adalah dua faktor yang dominan membentuk wajah kebencanaan di NTB. Sebanyak 87 persen dari seluruh kejadian bencana di NTB adalah bencana yang dipicu oleh air dan cuaca. Banjir menjadi ancaman terbesar dengan 302 kejadian (39,3 persen), disusul cuaca ekstrem seperti angin kencang dan puting beliung sebanyak 209 kejadian (27,2 persen), serta tanah longsor 91 kejadian (11,8 persen). Sisa 13,2 persen adalah bencana lain seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan gempa bumi.
Tren kejadian bencana di NTB mengingatkan kita pada sebuah paradoks: NTB sering disebut sebagai daerah kering, namun justru banjir yang paling sering melanda. Di satu sisi kekurangan air saat kemarau, di sisi lain kelebihan air saat musim hujan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jawabannya terletak pada karakteristik iklim ekstrem yang kita alami. Ketika hujan turun, intensitasnya sangat tinggi dalam waktu singkat, sementara kondisi tanah yang keras akibat kemarau panjang tidak mampu menyerap air dengan efektif. Selain itu, faktor-faktor seperti alih fungsi lahan, penggundulan hutan di daerah hulu, dan sistem drainase yang buruk di perkotaan turut berkontribusi. Kombinasi ini menciptakan kondisi yang ideal untuk terjadinya banjir.
Tren tahunan bencana di NTB menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan peningkatan intensitas yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Tahun 2022 relatif tenang dengan sekitar 90 kejadian, namun tahun 2023 menjadi titik balik dengan lonjakan tajam mencapai 165 kejadian. Pola ini berlanjut di tahun 2024 dan mencapai puncak pada tahun 2025 dengan sekitar 180 kejadian. Fluktuasi ini sangat dipengaruhi oleh pola iklim global seperti El Nino dan La Nina yang mempengaruhi curah hujan di wilayah Indonesia bagian timur. Saat El Nino terjadi, NTB mengalami kekeringan berkepanjangan, sedangkan ketika La Nina melanda, banjir dan tanah longsor menjadi ancaman utama. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan di NTB, dengan cuaca yang semakin tidak menentu dan ekstrem.
Tidak semua wilayah di NTB memiliki risiko yang sama. Berdasarkan data dari Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTB dan tren kejadian selama tahun 2021-2025, terdapat zona rawan bencana yang memerlukan perhatian khusus.
Kabupaten Bima merupakan daerah paling rentan dengan sekitar 89 kejadian bencana dalam lima tahun terakhir, yang sebagian besar berupa banjir. Lombok Tengah menempati posisi kedua dengan 55 kejadian, didominasi oleh cuaca ekstrem.
Sementara itu, Lombok Barat, Kota Bima, dan Sumbawa masing-masing mencatat sekitar 40 hingga 36 kejadian, yang didominasi banjir. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi bencana tidak dapat disamaratakan, setiap daerah memerlukan strategi yang berbeda sesuai dengan karakter ancaman yang dihadapi.
Berdasarkan data lima tahun ini, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Pertama, NTB sangat rentan terhadap bencana yang dipicu oleh air dan cuaca. Kedua, frekuensi dan intensitas bencana cenderung meningkat dari waktu ke waktu.
Ketiga, tidak semua daerah memiliki risiko yang sama. Terdapat daerah-daerah kritis yang membutuhkan perhatian khusus. Keempat, dampak bencana sangat luas, tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Membangun Benteng Ketangguhan: Dari Teknologi hingga Kearifan Lokal
Bagi pemerintah daerah, data lima tahun ini harus menjadi bahan refleksi dan aksi nyata. Visi yang diusung Gubernur NTB 2025-2029 adalah "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia". Syarat utama untuk mewujudkan kemakmuran berkelanjutan adalah ketangguhan bencana, yang bermakna kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan, kearifan lokal dan infrastruktur yang memadai.
Kapasitas kelembagaan kebencanaan, khususnya BPBD Provinsi NTB perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan sarana-prasarana. Koordinasi antara BPBD provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat karena penanggulangan bencana membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas level pemerintahan.
Penempatan pejabat BPBD seringkali tidak berdasarkan kompetensi teknis kebencanaan. Kepala daerah harus menempatkan SDM profesional pada posisi strategis di BPBD agar lembaga ini dapat bekerja proaktif dalam mitigasi bencana, sehingga koordinasi di semua tingkat pemerintahan lebih efektif untuk mewujudkan NTB tangguh bencana.
Untuk memperkuat ketangguhan NTB menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, diperlukan langkah-langkah strategis terintegrasi yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pertama, optimalisasi aplikasi SiAGA NTB sebagai sistem peringatan dini terpadu yang mudah diakses, didukung sosialisasi dan simulasi rutin agar masyarakat siap merespons.
Kedua, pembangunan infrastruktur hijau di wilayah rawan bencana yang berfungsi ganda: mengurangi banjir sekaligus menyimpan cadangan air untuk musim kemarau. Ketiga, pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai melalui restorasi hutan di daerah hulu dan rehabilitasi lahan kritis dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaannya.
Dalam upaya membangun ketangguhan bencana yang berkelanjutan, NTB memiliki aset berharga yang kadang terlupakan yaitu kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti efektif dalam menghadapi tantangan alam. Tradisi seperti "Begibung" di Lombok, yaitu musyawarah kolektif untuk respons cepat terhadap bencana, serta praktik “Ngaha Aina Ngoho” di Kabupaten Bima yang mengajarkan prinsip pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak serakah, menjadi contoh nyata bagaimana nilai-nilai lokal dapat mendorong pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Implementasi sinergis dari pilar-pilar tersebut sangat penting untuk mentransformasi NTB menjadi wilayah yang tangguh menghadapi bencana sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Sebanyak 769 bencana dalam lima tahun terakhir bukanlah sekadar deretan angka untuk diratapi, melainkan lonceng peringatan yang memanggil kita untuk bertindak. Mewujudkan visi 'NTB Makmur Mendunia' tanpa memperhitungkan ketangguhan bencana adalah seperti membangun istana di atas pasir. Dengan memadukan teknologi, penguatan kelembagaan dan kearifan lokal masyarakat, kita tidak hanya sedang menyelamatkan lingkungan, tetapi sedang mengamankan masa depan anak cucu kita di bumi Gora ini. (*)
Editor : Kimda Farida