Oleh : Nanda Wijaya
Advokasi PC Lakpesdam NU Lombok Barat
LombokPost - Dalam beberapa waktu terakhir, Sekotong tidak benar-benar berada dalam kondisi baik.
Curah hujan yang tinggi, banjir yang datang berulang, serta angin puting beliung telah merusak rumah dan aset warga.
Sebagian masyarakat bahkan memilih mengungsi ke perbukitan bukan karena ingin, melainkan karena rasa waswas terhadap banjir susulan yang tak bisa diprediksi.
Dalam situasi semacam ini, bencana tidak berhenti sebagai peristiwa alam. Ia perlahan menjelma menjadi krisis sosial.
Aset bergerak milik warga alat kerja, ternak kecil, hingga persediaan dagang rusak atau hilang. Bagi rumah tangga miskin, kehilangan semacam ini bukan sekadar kerugian sementara.
Ia sering kali menjadi titik balik menuju kemiskinan yang lebih dalam.
Ketika bencana datang kembali sebelum pemulihan benar-benar selesai, kemiskinan tidak lagi bersifat insidental, melainkan struktural.
Yang paling terdampak justru kelompok yang sejak awal berada pada posisi rapuh : perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
Dalam banyak keluarga, perempuan menjadi penyangga terakhir saat krisis mengurus rumah, anak, dan lansia, sekaligus memastikan keluarga tetap bertahan dengan sumber daya yang kian menipis.
Sementara itu, lansia dan difabel menghadapi risiko berlapis : keterbatasan mobilitas, akses layanan yang terganggu, serta kerap terlewat dari skema bantuan yang dirancang seragam.
Dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, kondisi ini tidak bisa dibaca secara fatalistik.
Bencana memang tidak sepenuhnya dapat dicegah, tetapi dampaknya selalu bisa dipilih : apakah berhenti sebagai musibah, atau berubah menjadi ketidakadilan yang dibiarkan.
Ketika kelompok yang sama terus-menerus menjadi korban, persoalannya bukan lagi hujan, melainkan cara kita merespons.
Di titik inilah persoalan Sekotong melampaui isu penanganan bencana semata. Ia menyentuh soal keberpihakan. Apakah kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial cukup lentur untuk melindungi mereka yang paling rentan? Ataukah justru terlalu kaku, datang terlambat, dan sibuk mengejar laporan administratif?
Jika ditarik pada tujuan dasar pembangunan atau dalam istilah maqāṣid al-syarī‘ah, perlindungan atas jiwa, harta, dan martabat situasi ini jelas menyalakan alarm.
Rasa aman warga terganggu. Sumber penghidupan rusak. Anak-anak kehilangan ritme belajar.
Rumah tangga rentan dipaksa bertahan dengan cadangan yang semakin menipis. Semua ini menandakan bahwa pembangunan belum sepenuhnya hadir pada saat ia paling dibutuhkan.
Bantuan darurat tentu penting. Namun jika berhenti di sana, ia hanya meredam gejala, bukan memutus siklus.
Sekotong membutuhkan lebih dari sekadar logistik: kebijakan yang sadar risiko, perlindungan sosial yang adaptif, serta pemulihan ekonomi yang benar-benar menyasar rumah tangga paling bawah.
Dalam tradisi Aswaja, membela mustaḍ‘afīn bukanlah agenda tambahan, melainkan inti dari keadilan sosial.
Masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang bebas dari bencana, tetapi yang mampu melindungi anggotanya ketika bencana datang. Sekotong hari ini sedang menguji sejauh mana nilai itu benar-benar hidup dalam kebijakan bukan hanya dalam pidato.
Jika krisis ini dibaca dengan jernih, Sekotong dapat menjadi pelajaran penting: bahwa pembangunan yang tidak berangkat dari kerentanan akan selalu datang terlambat.
Namun pembangunan yang berpihak, meski di tengah keterbatasan, masih memiliki peluang untuk menyelamatkan martabat warga. Di situlah ukuran sejati keberpihakan diuji.
Editor : Kimda Farida