Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Anatomi Keputusasaan: Membedah Fenomena Bunuh Diri di Kabupaten dan Kota Bima dalam Dekapan Era Digital

Redaksi • Jumat, 3 April 2026 | 12:40 WIB
Apen Makese
Apen Makese
LombokPost - Meningkatnya angka bunuh diri di Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, belakangan ini bukan sekadar deretan angka statistik yang kelam dalam laporan kepolisian.
Secara akademis dan kemanusiaan, fenomena ini tidak boleh direduksi sebatas “nasib buruk”, kurangnya iman, atau sekadar manifestasi keputusasaan personal yang terisolasi.
Sebaliknya, ia merupakan sinyalemen kuat adanya disfungsi struktural dan tekanan psikis yang tengah menghimpit masyarakat. Melalui kacamata filsafat, sosiologi, dan psikologi, kita dipaksa untuk melihat bahwa tindakan mengakhiri hidup adalah hasil interaksi kompleks antara rapuhnya sistem sosial dan guncangan kondisi psikologis individu di tengah arus modernitas yang menderu.

Baca Juga: Pegawai Honorer di Kota Bima Nyambi Jadi Pengedar Sabu

Dilema Anomie dan Distorsi “Maja Labo Dahu”

Dalam diskursus sosiologi klasik, Emile Durkheim menyebutnya sebagai Anomie, sebuah keadaan tanpa norma atau runtuhnya keteraturan sosial yang terjadi akibat perubahan masyarakat yang terlalu cepat.

Di Bima, fenomena ini menemukan bentuknya yang unik. Masyarakat Bima memiliki nilai luhur Maja Labo Dahu (Malu dan Takut) yang secara tradisional berfungsi sebagai kontrol moral dan penjaga integritas sosial.

Baca Juga: Wali Kota Bima Minta Sekolah Efisien Gunakan Dana BOS

Namun, di era kontemporer, nilai ini mengalami distorsi makna yang fatal. Dahulu, “Malu” adalah rem agar seseorang tidak berbuat nista; kini, “Malu” sering kali bergeser menjadi tekanan sosial untuk selalu tampil sukses secara materi demi menjaga gengsi di mata publik.

Individu yang gagal memenuhi ekspektasi “sukses”, akhirnya merasa teralienasi. Durkheim menegaskan bahwa bunuh diri mencerminkan tingkat integrasi dan regulasi di dalam masyarakat.

Ketika masyarakat hanya menghargai pencapaian luar (ekstrinsik) dan abai terhadap kondisi batin (intrinsik), maka individu yang terpuruk akan merasa tidak memiliki tempat lagi untuk bersandar.

Baca Juga: ASN Kota Bima Dilarang Gunakan Elpiji 3 Kg, Ini Alasannya!

Krisis Eksistensi dalam Jeratan Ekonomi

Menilik pandangan eksistensialisme Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus, “Hanya ada satu masalah filosofis yang benar-benar serius, dan itu adalah bunuh diri.” Menurut Camus, bunuh diri adalah pengakuan bahwa hidup ini terlalu sulit atau tidak lagi memiliki makna. Di Bima, runtuhnya makna hidup ini sering kali berkelindan dengan realitas ekonomi yang pahit.

Ketika makna hidup direduksi sebatas pencapaian materi, jabatan, kekayaan, atau status sosial, maka kegagalan ekonomi bukan lagi sekadar masalah “dompet kosong”, melainkan krisis eksistensi yang mendalam. Bunuh diri menjadi pelarian keliru dari hidup yang dianggap tidak lagi memiliki “proyek” atau masa depan.

Kegagalan ekonomi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi gengsi berujung pada sanksi sosial berupa gunjingan. Bagi sebagian orang, rasa malu akibat gunjingan tetangga jauh lebih menyakitkan dan mematikan daripada kemiskinan itu sendiri.

Trias Kognitif Negatif dan Stigma Kesehatan Mental

Secara psikologis, mayoritas kasus bunuh diri di Bima yang melibatkan tindakan gantung diri merupakan muara dari akumulasi depresi yang tidak tertangani (untreated depression). Merujuk pada teori Aaron Beck, fenomena ini berkaitan erat dengan hopelessness (keputusasaan) yang dipicu oleh Trias Kognitif Negatif: persepsi buruk terhadap diri sendiri, dunia di sekitarnya, hingga masa depan. Ironisnya, upaya pemulihan mental di daerah ini kerap terbentur oleh dinding tebal bernama stigma. Gangguan kejiwaan sering kali disalahpahami sebagai bentuk kurangnya religiositas atau bahkan pengaruh supranatural (guna-guna). Akibatnya, individu yang menderita depresi enggan mencari bantuan profesional. Mereka takut dicap “gila” atau dianggap tidak beriman. Di sinilah letak tragedi itu, penderitaan yang seharusnya bisa diobati secara medis-psikologis justru dipendam sendiri hingga meledak dalam bentuk tindakan fatal.

Simulakra Digital: Standar Sukses yang Semu

Fenomena ini kian multidimensional di era digital. Jean Baudrillard berbicara tentang hyperreality (hiper-realitas), di mana realitas buatan di layar kaca dan media sosial menjadi lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Media sosial berperan besar dalam menciptakan standar hidup semu yang memicu perasaan rendah diri (insecurity). Standar sukses yang dipamerkan di dunia maya, gaya hidup mewah, perjalanan mahal, dan keberhasilan instan, menjadi “hakim” yang kejam bagi realitas ekonomi masyarakat Bima yang mungkin sedang berjuang melawan kegagalan panen, jeratan utang rentenir, atau sempitnya lapangan kerja bagi pengangguran terdidik. Perpaduan antara realitas ekonomi yang sulit dan tuntutan gaya hidup digital menciptakan beban ganda. Rasa malu (Maja) tidak lagi menjadi rem moral, melainkan beban eksistensial yang meremukkan tulang punggung ketahanan mental.

Merekonstruksi “Sorge”: Masyarakat sebagai Ruang Kepedulian

Filsuf Martin Heidegger menekankan pentingnya Sorge (kepedulian) sebagai inti dari keberadaan manusia. Manusia butuh merasa “berada di rumah” (Heimat) dalam dunianya. Fenomena bunuh diri menunjukkan adanya individu yang merasa “tidak lagi memiliki rumah” secara batiniah di tanah kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret yang menyentuh akar permasalahan. Pertama, Rekonstruksi Budaya. Kita harus mengembalikan esensi Maja Labo Dahu sebagai sistem pendukung (support system) berbasis empati, bukan sebagai alat penghakiman sosial. Masyarakat harus belajar kembali bagaimana cara menjadi pendengar tanpa harus menjadi hakim moral bagi kegagalan orang lain. Kedua, Literasi Kesehatan Mental yang Masif. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus berkolaborasi dengan tokoh agama dan komunitas untuk mengedukasi bahwa depresi adalah kondisi medis yang valid. Menangani depresi secara klinis tidaklah menegasikan religiositas seseorang; keduanya bisa berjalan beriringan.

Peran Negara dan Jaring Pengaman Ekonomi

Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh hanya menjadi penonton dalam tragedi ini. Harus ada intervensi struktural terhadap pemicu utama seperti utang informal, judi online, dan kemiskinan ekstrem. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) harus terintegrasi dengan penguatan akses lapangan kerja dan perlindungan bagi pelaku UMKM. Lebih jauh, eksekutif dan legislatif perlu merumuskan layanan kesehatan mental yang terjangkau hingga ke tingkat Puskesmas. Deteksi dini terhadap kecenderungan bunuh diri harus menjadi prioritas dalam program aksi daerah. Menyediakan bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat rentan adalah langkah preventif untuk mencegah tumbuhnya benih-benih keputusasaan.

Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa, fenomena bunuh diri di Bima hanyalah “puncak gunung es” dari rapuhnya ketahanan mental individu di bawah tekanan struktur sosial-ekonomi kontemporer. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan individu yang pergi, sementara sistem yang menghimpit mereka tetap dibiarkan tegak berdiri. Penanganan masalah ini menuntut kolaborasi lintas sektor, seperti penguatan ekonomi rakyat, edukasi kesehatan mental, dan pemutusan rantai stigma.

Pada akhirnya, tugas kolektif kita adalah memastikan bahwa setiap warga Bima merasa memiliki “rumah” untuk pulang, sebuah ruang di mana kegagalan diterima dengan tangan terbuka dan penderitaan jiwa didengar dengan penuh saksama, sebelum seseorang merasa bahwa tali adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Hidup terlalu berharga untuk berakhir dalam sunyi, dan kita memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada lagi nyawa yang hilang karena merasa sendirian di tengah keramaian.

Editor : Redaksi
#fenomena #psikologis #Kota Bima #sosial #integritas