LombokPost - Persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama berdekade-dekade menyerupai sebuah teka-teki struktural yang pelik. Sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, NTB sering kali terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang tampak megah di permukaan, namun rapuh di akar rumput.
Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kerap melonjak tinggi berkat ekspor mineral, namun angka kemiskinan cenderung bergeming. Terjadi diskoneksi lebar antara deru mesin industri alat berat di pertambangan dengan isi dompet petani di pelosok desa. Menilik performa ekonomi sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, kita melihat sebuah anomali positif. Ada pergeseran paradigma dari sekadar mengejar pertumbuhan "tinggi" menuju pertumbuhan yang "inklusif". Fenomena ini ditandai dengan keberhasilan memutus ketergantungan kronis pada sektor ekstraktif dan mulai bergeraknya sektor-sektor padat karya yang menjadi tulang punggung hidup rakyat banyak.
Secara historis, ekonomi NTB adalah sandera dari volatilitas sektor pertambangan. Pada periode 2018-2023, sektor ini menjadi primadona pertumbuhan, namun sifatnya yang padat modal (capital intensive) membuat serapan tenaga kerja sangat minim, hanya sekitar 1,33 persen. Akibatnya, sedalam apa pun lubang tambang digali, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan berjalan lambat karena sirkulasi ekonomi tidak menyentuh pasar-pasar tradisional secara merata.
Baca Juga: Jaga Kondusivitas, Satpol PP NTB Kawal Aksi Massa AKSARA di Kejati
Tahun 2025 menghadirkan realitas yang kontras. Sektor pertambangan justru tercatat terkontraksi hingga minus 20,05 persen. Biasanya, bagi daerah dependen tambang, angka ini adalah alarm krisis. Namun, yang terjadi di NTB justru sebuah paradoks kesejahteraan: angka kemiskinan turun lebih cepat ke level 11,38 persen. Fenomena ini mengonfirmasi bahwa mesin pertumbuhan NTB telah berganti; dari sekadar menggali bumi menjadi mengolah hasil bumi.
Kunci keberhasilan transisi ekonomi ini terletak pada akurasi intervensi terhadap sektor pertanian yang menampung 35,37 persen tenaga kerja NTB. Di era Iqbal-Dinda, sektor ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 5,03 persen, dengan subsektor tanaman pangan melonjak hingga 7,86 persen. Pertanian bukan lagi sekadar angka statistik, melainkan benteng pertahanan ekonomi rakyat yang kini diperkuat secara nyata.
Ketepatan sasaran ini terlihat jelas saat kita membedah profil kemiskinan daerah. Data BPS mengonfirmasi bahwa 32,50 persen penduduk miskin di NTB menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Artinya, mayoritas "wajah" kemiskinan di NTB adalah wajah para petani. Maka, ketika kebijakan pemerintah fokus membenahi hulu pertanian melalui pompanisasi dan optimalisasi lahan, dampaknya menyerupai "operasi bedah" yang langsung memotong akar kemiskinan di sumber utamanya.
Baca Juga: Mutiara Ikon Kebanggaan NTB, Bhumi Pearl Jewelry Lombok Gebrak Pasar Asia
Bukti mutakhir dari revitalisasi ini tercermin dalam angka produksi padi yang melampaui target nasional. Berdasarkan rilis Januari 2026, produksi padi NTB tahun 2025 mencapai 1.698.283 ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat tajam 16,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh perluasan areal tanam dari 281 ribu hektare menjadi 322 ribu hektare. Sebuah hasil nyata dari kerja kolektif yang memastikan sawah-sawah di lumbung pangan kita tetap basah meski di tengah tantangan iklim.
Keunggulan teknis ini dibarengi dengan peningkatan produktivitas rata-rata. Peningkatan dari 51,59 kuintal menjadi 52,59 kuintal per hektare menunjukkan bahwa petani kita kian berdaya. Penggunaan benih unggul bersertifikat dan alokasi pupuk subsidi yang tepat sasaran terbukti menjadi stimulus efektif bagi pendapatan riil rumah tangga petani di tingkat tapak.
Namun, hulu yang kuat harus disambut hilir yang sehat. Industri makanan dan minuman di NTB mencatatkan pertumbuhan 7,15 persen, level tertinggi sejak 2018. Inilah wujud nyata hilirisasi tingkat tapak (grassroots industrialization). Hasil panen petani tidak lagi "terbang" ke luar daerah dalam bentuk bahan mentah, melainkan mulai diolah menjadi produk bernilai tambah yang menyerap tenaga kerja lokal. Strategi ini memastikan nilai ekonomi tetap berputar di dalam Bumi Gora.
Baca Juga: Menuju Kemandirian Energi Terbarukan di NTB, Investasi EBT NTB Terkendala Bahan Baku dan Pasar
Sinkronisasi antara sawah dan pabrik pengolahan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi rakyat bawah. Ketika produksi padi melonjak hampir 17 persen dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah disesuaikan menjadi Rp 6.500 per kilogram, daya beli petani meningkat drastis. Hal ini terkonfirmasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang menyentuh angka 126,34, menandakan hasil penjualan produk tani sudah mampu melampaui biaya produksi dan kebutuhan konsumsi harian mereka.
Dari sisi ketenagakerjaan, terjadi pergeseran kualitas di mana proporsi pekerja formal meningkat menjadi 31,58 persen. Perubahan ini krusial karena sektor formal menawarkan stabilitas pendapatan dan perlindungan sosial yang lebih baik. Lapangan kerja yang tercipta mulai bergeser ke arah manufaktur dan jasa produktif yang lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi global.
Pencapaian yang paling layak diapresiasi adalah kemampuan NTB memangkas jarak (gap) kemiskinan dengan rata-rata nasional menjadi hanya 3,13 persen. Angka ini memberikan pesan kuat bahwa NTB kini sedang berlari lebih cepat dari rata-rata kemajuan nasional. Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,53 poin dalam setahun terakhir membuktikan bahwa formula ekonomi "berbasis rakyat" bekerja dengan akurasi tinggi.
Sebagai penutup, naskah pembangunan NTB hari ini memberikan pelajaran berharga. Pertumbuhan ekonomi sejati bukanlah tentang seberapa banyak kekayaan yang bisa digali dari perut bumi, melainkan tentang seberapa besar nilai tambah yang bisa diciptakan dari tangan-tangan rakyatnya sendiri. Dengan menempatkan kedaulatan pangan dan hilirisasi padat karya sebagai motor utama, NTB kini sedang menapaki jalan menuju ekonomi yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga mekar secara rasa di hati rakyatnya. (*)
Editor : Redaksi