Oleh: Diman, S.Pd
(Guru dan Pemerhati Pendidikan)
Ketegangan geopolitik akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memicu kekhawatiran global terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Isu kenaikan harga dan potensi kelangkaan BBM pun menciptakan kegelisahan di berbagai daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
Merespons situasi ini, pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah. Di Kabupaten Sumbawa, muncul slogan “pejabat bersepeda”, sementara di daerah lain aparatur sipil negara (ASN) didorong bekerja dari rumah (work from home/WFH) guna menekan konsumsi BBM sektor non-prioritas.
Namun, pertanyaan mendasarnya sederhana: seberapa efektif kebijakan tersebut?
Alih-alih meredam konsumsi, respons yang cenderung simbolik justru berpotensi memicu kepanikan publik. Ketika isu kelangkaan BBM direspons dengan langkah penghematan yang terkesan darurat, masyarakat dapat bereaksi berlebihan melalui panic buying. Akibatnya, stok BBM di SPBU lebih cepat habis dan konsumsi justru meningkat.
Di titik ini, penting melihat persoalan secara lebih rasional dan berbasis data. Jumlah ASN bukanlah pengguna BBM terbesar di NTB. Dengan demikian, menjadikan ASN sebagai fokus utama penghematan tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Pengalaman sebelumnya juga menunjukkan keterbatasan pendekatan ini. Pemerintah NTB telah lebih dulu menerapkan sistem lima hari kerja di sektor birokrasi. Namun, kebijakan tersebut tidak secara signifikan menurunkan konsumsi BBM. Jika dampaknya minim, mengapa pendekatan serupa terus diulang?
Baca Juga: Langkah Strategis Pemkab Lobar Antisipasi Banjir Senggigi
Sebaliknya, sektor pendidikan justru memiliki kontribusi besar terhadap konsumsi energi. Data menunjukkan jumlah siswa di NTB dari jenjang TK hingga SMA/SMK mencapai sekitar 1,1 juta orang, dengan sekitar 200 ribu siswa di tingkat SMA/SMK. Jumlah guru pun mencapai hampir 130 ribu orang.
Artinya, setiap hari terdapat lebih dari satu juta pergerakan individu dari sektor pendidikan saja. Mayoritas pelajar, khususnya di tingkat menengah, menggunakan kendaraan bermotor.
Gambaran ini semakin kuat jika melihat data kendaraan. Berdasarkan data BPS 2024, jumlah kendaraan di NTB mencapai sekitar 2,3 juta unit, dengan lebih dari 2,1 juta di antaranya merupakan sepeda motor. Selebihnya terdiri dari mobil penumpang, bus, dan truk.
Dominasi kendaraan pribadi ini menunjukkan tingginya mobilitas harian masyarakat, yang salah satunya ditopang oleh aktivitas pendidikan.
Dalam konteks ini, kebijakan lima hari sekolah memiliki potensi dampak yang jauh lebih signifikan. Mengurangi satu hari aktivitas sekolah berarti mengurangi ratusan ribu hingga jutaan pergerakan kendaraan dalam satu hari. Dalam logika efisiensi energi, langkah ini jauh lebih berdampak dibandingkan kebijakan WFH ASN atau imbauan bersepeda bagi pejabat.
Selain itu, terdapat ketidaksinkronan kebijakan yang cukup mencolok. ASN telah menerapkan lima hari kerja dengan alasan work-life balance, namun siswa masih bersekolah hingga hari Sabtu. Akibatnya, tujuan keseimbangan kehidupan keluarga tidak tercapai—orang tua libur, sementara anak tetap beraktivitas di sekolah.
Di banyak daerah lain, terutama di Pulau Jawa, kebijakan lima hari kerja telah diselaraskan dengan lima hari sekolah. Sinkronisasi ini terbukti tidak hanya efisien, tetapi juga memperkuat kualitas kehidupan keluarga.
Sekolah adalah Kompas, Bukan Pagar Betis
Dari perspektif pendidikan, kekhawatiran bahwa lima hari sekolah akan menurunkan kualitas pembelajaran perlu ditinjau ulang. Berbagai teori perkembangan kognitif menegaskan bahwa efektivitas belajar tidak ditentukan oleh lamanya waktu, melainkan oleh kualitas metode pembelajaran.
Anak usia sekolah dasar, misalnya, idealnya belajar sekitar empat jam per hari, tingkat SMP sekitar lima jam, dan SMA maksimal enam jam. Selebihnya, anak membutuhkan waktu untuk berkembang secara sosial, emosional, dan kreatif.
Baca Juga: BREAKING: Iran–AS Sepakat Gencatan Senjata Total, Shehbaz Sharif Undang “Islamabad Talks”!
Dengan kata lain, 30 Jam perminggu cukup disekolah, jadi pengurangan satu hari sekolah tidak serta-merta menurunkan kualitas pendidikan, selama pengelolaan pembelajaran dilakukan secara efektif.
Di era modern yang semakin terbuka, sekolah tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang tertutup yang membatasi anak, melainkan sebagai “kompas” yang membimbing mereka menemukan arah kehidupan.
Krisis energi seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang kebijakan secara lebih berani dan rasional. Bukan sekadar respons simbolik, tetapi langkah strategis yang menyentuh akar persoalan.
Sudah saatnya pemerintah daerah NTB mempertimbangkan kebijakan lima hari sekolah secara serius. Selain berpotensi menghemat energi, kebijakan ini juga dapat menyelaraskan kehidupan keluarga serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
Jika diperlukan, pemerintah dapat menginisiasi forum bersama dengan para bupati, akademisi, pemerhati pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk membahas implementasi kebijakan ini secara komprehensif di seluruh NTB.
Jika tujuan akhirnya adalah efisiensi dan kesejahteraan, maka kebijakan harus mampu menjawab keduanya sekaligus. Seperti pepatah, sekali mendayung, dua pulau terlampaui: efisiensi energi tercapai, dan perkembangan kognitif anak tetap terjaga.
Editor : Kimda Farida