Jannus TH Siahaan
(Doktor Sosiologi dari Univeritas Padjadjaran, Peneliti dan Pengamat Kebijakan Publik)
LombokPost--Setahun lebih kepemimpinan Lalu Muhamad Iqbal di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyajikan drama teknokrasi yang berkelindan dengan gesekan politik lokal.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, mantan diplomat yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Turki ini membawa gaya kepemimpinan yang kontras dengan pendahulunya yang cenderung kaku, berorientasi pada target, dan sangat formalistis.
Visi "NTB Makmur Mendunia" yang diusungnya bukan hanya jargon politik, tapi juga upaya reposisi strategis provinsi ini dalam rantai nilai global.
Namun, di balik ambisi internasionalisasi tersebut, satu tahun pertama ini justru lebih banyak dihabiskan untuk memadamkan api di dapur sendiri, mulai dari guncangan fiskal, resistensi birokrasi, hingga skandal politik yang menyeret hubungan eksekutif dan legislatif ke titik yang kurang mengenakkan.
Membaca anatomi ekonomi NTB selama setahun terakhir seperti melihat dua sisi mata uang yang berbeda.
Di satu sisi, ada angka pertumbuhan fantastis sebesar 12,49 persen pada triwulan IV 2025, yang menempatkan NTB sebagai jawara pertumbuhan di kawasan Balinusra. Angka ini seolah menjadi justifikasi keberhasilan narasi "Gerak Cepat" yang didengungkan pemerintah provinsi.
Namun, sisi lain menunjukkan realitas yang berbeda bahwa pertumbuhan ekonomi tahunan 2025 secara keseluruhan hanya bertengger di angka 3,22 persen.
Posisi ini menempatkan NTB di peringkat ke-36 dari 38 provinsi di Indonesia. Ketimpangan statistik ini berakar pada ketergantungan kronis terhadap sektor ekstraktif.
Lonjakan di akhir tahun dipicu hampir sepenuhnya oleh beroperasinya fasilitas smelter di Sumbawa Barat dan ekspor mineral yang kembali bergulir setelah sempat terkontraksi hebat pada pertengahan tahun.
Ketergantungan pada sektor tambang menjadi pedang bermata dua di mana tambang mampu menyulut pertumbuhan kilat, namun gagal menciptakan stabilitas jika harga komoditas atau kebijakan ekspor tidak pasti.
Di sektor riil, sektor pertanian cukup berhasil menunjukkan geliat dan harapan bagi masyarakat akar rumput. Produksi padi yang melonjak menjadi 2 juta ton pada akhir 2025 dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 128 mencerminkan keberhasilan intervensi melalui asuransi pertanian dan stabilisasi harga gabah.
Sementara di sektor pariwisata, pergeseran dari sekadar mengejar kuantitas ke arah pariwisata berkualitas mulai diupayakan melalui penguatan konektivitas internasional.
Namun, tantangan besar tetap ada pada bagaimana mendistribusikan manfaat ekonomi dari gemerlap sirkuit internasional dan smelter raksasa ke kantong-kantong kemiskinan yang masih cukup luas.
Dengan angka kemiskinan yang masih bertahan di level 11,78 persen, penurunan tipis sebesar 0,13 persen dari tahun sebelumnya terasa seperti langkah siput di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin melambung tinggi.
Salah satu capaian yang patut mendapat catatan adalah lompatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB yang kini mencapai skor 73,97.
Untuk pertama kalinya, NTB masuk dalam kategori "Tinggi" secara nasional, sebuah pencapaian psikologis yang sangat penting bagi provinsi yang selama dekade terakhir sering kali terjebak di papan bawah.
Kenaikan standar hidup layak dan pengeluaran per kapita menjadi motor utama kenaikan ini.
Namun, di tengah kemajuan statistik manusia tersebut, terselip kebijakan pendidikan yang memicu kegaduhan luar biasa.
Keputusan untuk menghentikan pendanaan beasiswa luar negeri dari APBD menunjukkan keberanian, atau mungkin kejujuran yang pahit, dari seorang gubernur yang sadar akan keterbatasan ruang fiskal.
Argumentasi bahwa pendidikan tinggi bukan kewenangan provinsi melainkan pusat, sementara ribuan ruang kelas SMA dan SMK di NTB masih dalam kondisi memprihatinkan, adalah logika teknokrasi yang tak terbantahkan.
Masalahnya, kebijakan ini menabrak sentimentalitas publik yang sudah terlanjur memuja program beasiswa tersebut sebagai ikon kemajuan daerah.
Upaya memindahkan skema beasiswa ke luar anggaran pemerintah (off-budgeting) merupakan jalan tengah diplomatik, namun efektivitasnya dalam jangka panjang masih harus diuji di hadapan ribuan pemuda yang kini kehilangan akses pendanaan langsung dari daerah.
Dinamika politik pun menjadi panggung yang paling riuh selama setahun terakhir.
Alih-alih mencapai konsolidasi politik yang tenang pasca-Pilkada, relasi antara Gubernur Iqbal dengan legislatif justru diwarnai oleh turbulensi.
Kasus dugaan gratifikasi "dana siluman" Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB yang melibatkan belasan anggota dewan telah mencoreng wajah pemerintahan.
Fakta persidangan yang mengungkap adanya pembagian uang sebesar Rp 2,6 miliar kepada anggota dewan untuk menghalangi program unggulan gubernur adalah indikasi kuat betapa dalamnya jurang komunikasi politik di gedung Udayana.
Gubernur Iqbal, yang menanggapi laporan hukum terhadap dirinya dengan sikap dingin dan "santai", seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak akan tunduk pada intimidasi politik gaya lama.
Namun, sebagai pemimpin, ketidakmampuan membangun jembatan komunikasi yang sehat dengan legislatif berisiko menyandera agenda-agenda pembangunan strategis di masa depan.
Restrukturisasi birokrasi yang dilakukan juga tidak luput dari kontroversi.
Penerapan meritokrasi dengan memberikan tenggat waktu kinerja enam bulan bagi pejabat adalah eksperimen yang sangat berani di tengah budaya birokrasi Indonesia yang cenderung statis.
Langkah demosi terhadap kepala dinas yang dianggap tidak kompeten mengirimkan pesan jelas tentang standar profesionalisme yang diinginkan gubernur.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini menciptakan kegelisahan di internal ASN.
Ketegangan ini memuncak ketika gubernur menempuh jalur hukum terhadap warga maupun akun media sosial yang dianggap menyebarkan data pribadi dan melakukan penghinaan personal.
Meskipun pemerintah provinsi berkali-kali menegaskan bahwa laporan tersebut adalah tindakan pribadi
Editor : Kimda Farida