LombokPost - Setiap 17 Agustus-an, lapangan-lapangan di negeri ini kembali ramai. Merah Putih berdiri di tengah, anak-anak sekolah datang sejak pagi hari, guru, pegawai, aparat dan masyarakat pun ikut berbaris. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan, teks Proklamasi dibacakan, lalu kita diajak mengingat orang-orang yang dahulu kehilangan kenyamanan, harta, bahkan nyawa agar generasi setelah mereka bisa hidup sebagai manusia merdeka.
Di lapangan yang sama, matahari sebenarnya jatuh pada semua kepala. Hanya saja, tidak semua kepala menerima panas dengan cara yang sama. Di bagian depan biasanya ada kursi, tenda, meja dan air minum. Sementara di belakang dan di tengah lapangan, banyak orang tetap berdiri mengikuti upacara sampai selesai.
Kita sudah terlalu akrab dengan pemandangan seperti ini. Saking biasanya, mungkin kita tidak pernah lagi merasa ada sesuatu yang perlu dipikirkan.
Tentu saja, tenda itu bukan masalah. Kursi juga bukan masalah. Pejabat memang perlu dihormati dan acara resmi memang punya aturan keprotokolan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 bahkan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan berdasarkan jabatan atau kedudukan. Semua itu diperlukan supaya acara berjalan tertib. Hanya saja, penghormatan kepada jabatan kadang bergerak lebih jauh dari sekadar urusan protokol. Secara perlahan ia ikut menentukan siapa yang lebih dahulu dipikirkan kenyamanannya.
Padahal panas tidak mengenal pangkat. Rasa lelah juga tidak mengenal eselon. Matahari tidak pernah bertanya siapa kepala dinas, siapa guru, siapa siswa dan siapa masyarakat biasa sebelum menyentuh kulit mereka.
Dari urusan sederhana tentang tenda inilah sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih besar untuk kita lihat, yaitu cara kita memperlakukan kekuasaan.
Upacara sejak dulu dipakai untuk mengajari generasi muda tentang negara. Mereka belajar berdiri ketika bendera dinaikkan, belajar diam ketika lagu kebangsaan dinyanyikan, belajar menghormati perjuangan orang-orang sebelum mereka. Bagus. Semua itu memang perlu. Hanya saja, anak-anak tidak belajar dari pidato dan buku pelajaran saja. Mereka juga belajar dari apa yang setiap tahun mereka lihat sendiri.
Mereka melihat siapa yang duduk dan siapa yang berdiri. Siapa yang berteduh dan siapa yang berpanas-panasan. Siapa yang menunggu dan siapa yang ditunggu.
Mungkin beberapa jam setelah upacara mereka sudah lupa isi pidato inspektur upacara. Namun pengalaman tentang siapa yang memperoleh perlakuan berbeda bisa tersimpan jauh lebih lama.
Kalau pemandangan semacam ini terus kita anggap biasa, tanpa sadar jabatan bisa terbaca sebagai jalan menuju keistimewaan. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin banyak orang yang sibuk melayani. Semakin penting seseorang dianggap, semakin sedikit ketidaknyamanan yang boleh ia rasakan.
Padahal mestinya kita membayangkan jabatan dari arah yang berbeda. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin banyak orang yang berada di bawah kewenangannya, semakin besar pula kegelisahannya ketika melihat mereka belum nyaman.
Mungkin di sinilah sisa watak feodal itu masih hidup. Bentuknya tentu tidak lagi seperti zaman kerajaan. Tidak ada mahkota, tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat yang bersimpuh. Ia hadir lebih dengan lebih halus. Kita merasa tidak enak kalau pejabat menunggu lima menit, sementara ratusan orang menunggu lebih lama dianggap biasa. Kita segera mencari tempat teduh ketika tamu kehormatan merasa panas, sementara peserta yang berdiri di lapangan diminta bertahan atas nama disiplin.
Yang menarik, semua perlakuan itu belum tentu diminta oleh pejabat. Kadang justru kita sendiri yang sibuk menyiapkannya. Kita merasa begitulah seharusnya menghormati orang yang punya kedudukan. Kalau begitu, persoalannya memang tidak cukup diarahkan kepada pejabat. Cara kita sendiri memandang jabatan juga perlu diperiksa.
Dan di sinilah perayaan kemerdekaan terasa sedikit ironis. Kita sedang mengenang hari ketika bangsa ini keluar dari penjajahan dan menolak diperlakukan sebagai manusia kelas dua. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, kita masih cukup nyaman melihat perlakuan kepada manusia dibedakan karena kedudukannya.
Tentu jawabannya bukan menyuruh pejabat keluar dari tenda lalu ikut dijemur. Itu juga tidak masuk akal. Keadilan tidak harus diwujudkan dengan membuat lebih banyak orang menderita.
Kalau panas bisa dikurangi, pikirkan sebanyak mungkin orang. Kalau upacara terlalu panjang, buat lebih efektif. Kalau tempat teduh dan air minum bisa diperluas, mengapa tidak? Upacara tidak akan kehilangan kekhidmatannya hanya karena orang-orang yang mengikutinya diperlakukan lebih manusiawi.
Para pejuang dahulu menderita karena keadaan memaksa mereka berjuang. Mereka tidak berkorban supaya penderitaan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Justru mereka ingin orang-orang yang hidup setelah mereka merasakan kehidupan yang lebih baik.
Kemerdekaan mungkin memang perlu diperiksa sampai ke hal-hal kecil seperti ini. Kita sudah lama merdeka dari penjajah. Yang masih terus kita pelajari adalah bagaimana merdeka dari kebiasaan melihat jabatan sebagai penentu nilai seseorang.
Sebab kursi akan berganti pemilik. Pangkat akan selesai. Jabatan akan ditinggalkan. Yang tetap tinggal adalah manusianya.
Dan mungkin kemerdekaan baru benar-benar terasa ketika kenyamanan tidak lagi lebih dahulu bertanya: Anda punya jabatan apa? (*)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post