Gubernur Iqbal dan KONI NTB

Jannus TH Siahaan

(Pengamat Sosial Politik, Konsultan Kebijakan dan

Komunikasi, dan Doktor Sosiologi dari Universitas

Padjadjaran)

Pemanggilan ketua KONI NTB oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal setelah Porprov XII 2026 sebenarnya secara simbolik bukan hanya sebagai teguran seorang kepala daerah kepada organisasi olahraga. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana seorang gubernur semestinya membangun kekuatan sosial-politiknya tanpa harus terjebak dalam politik kepartaian.

Iqbal meminta evaluasi terhadap KONI NTB setelah Porprov 2026 diwarnai sejumlah persoalan. Kericuhan terjadi di beberapa cabang olahraga. Ada polemik pencoretan sembilan atlet taekwondo Sumbawa setelah sebelumnya memperoleh ID Card. Ada persoalan pemindahan venue kickboxing, masalah transportasi atlet, protes terhadap keputusan perangkat pertandingan, serta problem koordinasi antara KONI dan sejumlah Pengprov cabang olahraga. Semua itu belum termasuk persoalan kesiapan fasilitas olahraga dan pembiayaan menuju PON 2028.

KONI tentu memiliki pembelaan. Tidak adil menyimpulkan sebuah penyelenggaraan gagal hanya karena sejumlah pertandingan bermasalah. Ribuan pertandingan berlangsung dan sebagian besar berjalan normal. Tetapi argumen tersebut tentu tidak menghapus persoalan yang ada. Dalam tata kelola olahraga, beberapa insiden serius justru dapat menjadi indikator adanya kelemahan sistemik.

Sebagaimana diketahui, Porprov bukan hanya pesta olahraga empat tahunan, tapi juga semacam laboratorium sebelum NTB menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur pada PON 2028. Jika pada level provinsi saja masih muncul persoalan koordinasi, kepastian teknis, integritas pertandingan dan manajemen konflik, maka alarm tersebut memang layak dibunyikan sejak dini mulai sekarang.

Karena itu, langkah Miq Iqbal memanggil pengurus KONI dan mendorong pembenahan patut didukung. Bahkan, dalam konteks NTB hari ini, gagasan agar Iqbal sendiri memimpin KONI justru tak perlu dicurigai sebagai ambisi kekuasaan. Sebaliknya, gagasan tersebut bisa menjadi pilihan yang rasional jika tujuannya adalah mempercepat reformasi tata kelola olahraga daerah.

Ada alasan sederhana. KONI membutuhkan koordinasi, sumber daya, disiplin organisasi dan kemampuan menghubungkan kepentingan olahraga dengan pemerintah. Dan seorang gubernur memiliki sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan ketua organisasi, yakni kewenangan politik, akses birokrasi, kemampuan mengonsolidasikan pemerintah kabupaten dan kota, serta pengaruh terhadap arah kebijakan dan anggaran daerah.

Dalam situasi normal, memang ada argumen kuat agar gubernur tidak merangkap sebagai ketua organisasi olahraga. Tetapi NTB sedang memasuki situasi yang tidak sepenuhnya normal. PON 2028 sudah berada di depan mata, meskipun diliputi isu pembatalan karena faktor anggaran. Tapi mari kembali ke rencana awal dengan asumsi PON 2028 tetap dilaksanakan. Sehingga Infrastruktur harus dibenahi. Pembinaan atlet harus diperkuat. Hubungan dengan cabang olahraga harus dirapikan. Sistem kompetisi harus lebih profesional. Koordinasi antara pemerintah, KONI, cabang olahraga dan daerah kabupaten/kota harus memiliki satu arah strategis.

Dalam kondisi seperti itu, kepemimpinan gubernur di tubuh KONI justru dapat memperpendek rantai koordinasi. Tentu saja ada syaratnya. KONI tidak boleh berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi. Independensi teknis olahraga, mekanisme seleksi atlet, profesionalisme perangkat pertandingan dan tata kelola anggaran harus tetap dijaga. Gubernur sebagai ketua KONI harus mampu membedakan antara kewenangan politik dan kewenangan teknis olahraga. Jika garis itu dijaga, maka keterlibatan langsung gubernur dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan.

Lebih jauh lagi, pilihan Iqbal masuk ke KONI memiliki arti politik yang lebih luas. Beberapa bulan lalu, pernah saya menulis di media ini tentang gagasan agar Iqbal tidak tergesa-gesa mengejar posisi ketua partai politik di NTB. Alasannya sederhana tetapi sangat masuk akal bahwa Iqbal datang ke kursi gubernur dengan dukungan lintas partai. Posisi politik paling kuat baginya justru ketika ia tidak sepenuhnya menjadi milik satu partai. LMI adalah Bapak NTB.

Seorang gubernur yang didukung banyak partai politik memiliki modal politik yang unik karena dapat menjadi simpul pertemuan berbagai kekuatan, bukan hanya salah satu pemain di antara mereka. Jika terlalu cepat mengambil alih kepemimpinan sebuah partai, modal tersebut berisiko menyusut, lalu berisiko berubah dari figur yang dapat diterima banyak kelompok menjadi figur yang diasosiasikan dengan satu kendaraan politik.

Apalagi, politik elektoral di Indonesia sedang menghadapi persoalan kepercayaan. Partai politik tidak selalu menjadi institusi yang paling dipercaya masyarakat. Karena itu, seorang kepala daerah yang ingin mempertahankan legitimasi sosialnya tidak harus selalu membangun kekuatan melalui struktur partai. Ada jalan lain, yakni politik non-partai.

Dalam konteks ini, KONI merupakan salah satu pintu yang sangat strategis. Olahraga memiliki daya jangkau sosial yang luar biasa. Olahraga menyentuh anak muda, keluarga, sekolah, komunitas, kabupaten dan kota, dunia pendidikan, pengusaha, organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh lokal. Olahraga juga relatif lebih mudah diterima sebagai ruang kebersamaan karena tidak secara inheren membelah masyarakat berdasarkan afiliasi politik.

Seorang gubernur yang memimpin KONI dapat membangun apa yang dalam politik disebut sebagai modal sosial (social capital), jaringan kepercayaan, hubungan antarkelompok dan reputasi sebagai penggerak kepentingan publik. Dari modal sosial itu lahir modal politik. Tentu ini bukan berarti KONI harus dipolitisasi. Justru sebaliknya. Iqbal perlu menunjukkan bahwa jabatan tersebut digunakan untuk menghasilkan prestasi, memperbaiki organisasi, membangun fasilitas, memperluas pembinaan atlet dan mempersiapkan PON 2028. Jika berhasil, keuntungan politik akan muncul dengan sendirinya sebagai konsekuensi dari kinerja, bukan karena mobilisasi politik.

Bahkan pola yang sama bisa dikembangkan di luar olahraga. Jika memungkinkan secara hukum dan etika organisasi, Iqbal dapat mengambil peran strategis dalam berbagai organisasi sosial yang memiliki legitimasi luas seperti asosiasi olahraga, lembaga seni dan kebudayaan, organisasi kemasyarakatan, forum pendidikan, atau jaringan alumni perguruan tinggi terkemuka di NTB. Tidak semuanya harus dipimpin langsung. Sebagian cukup ditempatkan pada figur-figur yang memiliki kedekatan pemikiran dan kepercayaan dengannya.

Dengan cara demikian, seorang gubernur dapat memiliki apa yang sering tidak dimiliki politisi partai, yakni jaringan sosial yang luas tetapi tidak terlalu partisan. Inilah bentuk politik yang lebih halus sekaligus lebih tahan lama. Kekuasaan tidak hanya dibangun melalui struktur formal, tetapi melalui kepercayaan. Tidak hanya melalui kartu anggota partai, tetapi melalui hubungan dengan komunitas. Tidak hanya melalui mesin politik, tetapi melalui reputasi.

Bagi Iqbal, strategi tersebut juga memiliki keuntungan lain. Iqbal bisa tetap dikenal sebagai bagian dari orbit politik Presiden Prabowo Subianto tanpa harus menjadi ketua partai politik tertentu di NTB. Hubungan politik dengan pusat tetap dapat dipelihara melalui jalur pemerintahan dan komunikasi politik, sementara basis sosial di daerah dibangun melalui organisasi-organisasi non-partai. Posisi tersebut bahkan dapat membuat Iqbal lebih leluasa menjadi jembatan antara Jakarta dan NTB karena tidak perlu kehilangan akses kepada partai-partai pendukung pemerintah pusat, tetapi juga tidak perlu mengikat seluruh identitas politiknya kepada satu partai.

Dalam politik lokal, kemampuan menjadi titik temu sering kali lebih berharga daripada kemampuan menguasai satu kubu. Karena itu, jika Iqbal akhirnya benar-benar memimpin KONI NTB, tugas pertamanya seharusnya bukan mengumpulkan kekuasaan, tapi membuktikan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memperbaiki organisasi. Bersihkan tata kelola. Perjelas kewenangan. Benahi hubungan dengan cabang olahraga. Pastikan seleksi atlet transparan. Tingkatkan kualitas perangkat pertandingan. Perbaiki fasilitas dan transportasi. Bangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Dan jadikan PON 2028 sebagai target bersama, bukan proyek politik pribadi. Jika itu berhasil, Iqbal akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada jabatan ketua partai, yakni reputasi.

Pendeknya, politik yang paling kuat sejatinya bukan selalu politik yang paling bising. Seorang gubernur tidak harus menguasai semua partai untuk memiliki kekuatan politik, juga tidak harus menjadi ketua semua organisasi untuk memiliki basis sosial. Yang dibutuhkan adalah cukup banyak simpul kepercayaan yang membuat masyarakat melihatnya sebagai milik bersama. Dalam konteks itulah KONI dapat menjadi langkah pertama yang masuk akal.

Pun Iqbal tidak perlu buru-buru menjadi ketua partaI. Beliau justru perlu menunjukkan bahwa seorang gubernur dapat memiliki kekuatan politik tanpa harus menjadi milik eksklusif sebuah partai politik. Iqbal tetap dapat menjadi gubernur bagi semua partai, sekaligus memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Jika olahraga NTB berhasil dibenahi, atlet berprestasi, organisasi menjadi profesional, dan PON 2028 berjalan sukses, kemenangan Iqbal bukan hanya kemenangan seorang ketua KONI, tapi juga menjadi bukti bahwa modal sosial dapat menjadi sumber kekuasaan politik yang lebih bersih, lebih luas, dan mungkin lebih tahan lama daripada sekedar kepemilikan atas sebuah kendaraan partai.

Karena pada akhirnya, ukuran seorang pemimpin yang bijaksana dan bermanfaat bukan seberapa banyak organisasi yang ia pimpin, tapi juga seberapa banyak hidup yang ia perbaiki. (*)

Editor : Kimda Farida
Sumber : tulisan opini

Gubernur Iqbal dan KONI NTB

Artikel Terkait

Berita Terkini