LombokPost – Dinamika bursa calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026–2030 kembali menjadi perhatian. Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal masuk sebagai calon resmi memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai proses pencalonan hingga arah kontestasi organisasi olahraga tersebut.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada soal terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi. Menurut dia, proses pencalonan Gubernur Iqbal perlu menjadi bahan evaluasi, terutama bagi tim yang sejak awal mendorongnya maju dalam bursa Ketua KONI NTB.
Analis politik yang akrab disapa Didu itu mempertanyakan bagaimana persyaratan pencalonan bisa luput dari perhatian tim pemenangan. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah pengalaman calon dalam memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI.
Baca Juga: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Resmi Daftar Calon Ketua KONI NTB
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Kalau serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” ujar Didu, Rabu (20/8).
Menurutnya, dukungan dari sejumlah cabang olahraga memang penting dalam kontestasi Ketua KONI NTB. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pemenuhan seluruh persyaratan organisasi.
“Jangan hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi juga harus memastikan kandidatnya memenuhi syarat untuk masuk dalam kontestasi,” katanya.
Baca Juga: Di Tengah Riuh Pemilihan Ketua KONI NTB, Gubernur Iqbal Serukan Damai Demi PON 2028
Didu menilai kegagalan Gubernur Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB semestinya menjadi evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencalonan.
Apalagi, sebelumnya dukungan terhadap Iqbal disebut cukup kuat. Karena itu, menurut Didu, persoalan pemenuhan syarat seharusnya dapat diketahui sejak awal sebelum dukungan dan konsolidasi digerakkan.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” ujarnya.
Baca Juga: Contohkan Erick Tohir, Muazzim Akbar Tegaskan Dukungan untuk Lalu Iqbal Maju Jadi Ketua KONI NTB
Ia juga menilai evaluasi tidak hanya perlu diarahkan kepada kandidat, tetapi juga kepada tim yang mengantarkan kandidat tersebut ke arena kontestasi.
Di sisi lain, Didu mengajak publik melihat dinamika bursa Ketua KONI NTB secara lebih luas. Ia menyebut kemungkinan munculnya kandidat alternatif sebagai salah satu hal yang menarik untuk dicermati, meski belum bisa disebut sebagai fakta ataupun kesimpulan adanya skenario tertentu.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Sebelumnya, Mori Hanafi juga sempat masuk dalam bursa pencalonan bersama Gubernur Iqbal. Namun, dalam perkembangan proses tersebut, kedua nama tersebut akhirnya tidak menjadi kandidat.
Baca Juga: Dukungan ke Iqbal Pimpin KONI NTB Menguat, Kasdiono Sebut Ketua KONI Harus Penguasa dan Pengusaha
Setelah itu, muncul nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai salah satu figur yang diperbincangkan dalam kontestasi Ketua KONI NTB. Mohan diketahui merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB. Di bidang olahraga, dia juga tercatat sebagai Ketua Wushu NTB.
Rangkaian tersebut kemudian menjadi perhatian Didu. Ia mengatakan publik wajar mencermati dinamika tersebut, tetapi tetap harus menghindari kesimpulan yang tidak didukung bukti.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” tuturnya.
Baca Juga: Bidik Target 5 Besar PON 2028, Mori Hanafi Resmi Daftar Calon Ketua KONI NTB
Didu menegaskan, istilah “Kuda Troya” yang sebelumnya digunakan merupakan metafora dalam membaca dinamika politik, bukan tuduhan bahwa telah terjadi rekayasa dalam proses pemilihan Ketua KONI NTB.
Menurut dia, publik tetap membutuhkan transparansi agar seluruh tahapan kontestasi berlangsung terbuka dan tidak menimbulkan persepsi bahwa organisasi olahraga tersebut diarahkan untuk kepentingan figur atau kelompok tertentu.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” katanya.
Baca Juga: Pathul, Iqbal dan Mori Masuk Bursa Ketua KONI NTB
Ia menilai pertanyaan mengenai siapa yang paling diuntungkan dari perubahan peta pencalonan merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar. Namun, seluruh dugaan tersebut tetap harus dibedakan dari fakta yang telah terkonfirmasi.
Pada akhirnya, Didu berharap kontestasi Ketua KONI NTB periode 2026–2030 tetap berorientasi pada kepentingan pembinaan olahraga.
Menurut dia, ketua KONI semestinya dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, kemampuan membangun organisasi, serta dukungan dari cabang olahraga dan anggota KONI.
“Ketua KONI harus lahir dari kapasitas, pengalaman, dan dukungan organisasi. Bukan karena siapa yang paling dekat dengan kekuasaan,” tegasnya.
Baca Juga: Lebih Teruji, KONI Sumbawa Mantap Dukung Mori Hanafi Pimpin KONI NTB Lagi
Ia juga mengingatkan agar keterlibatan pejabat publik dalam dinamika olahraga tidak berkembang menjadi hubungan transaksional.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” pungkas Didu.
Dengan peta pencalonan yang masih berkembang, kontestasi Ketua KONI NTB 2026–2030 diperkirakan tetap menarik perhatian. Publik kini menunggu siapa figur yang akhirnya memperoleh dukungan mayoritas sekaligus mampu membawa agenda pembinaan olahraga NTB ke depan.
Editor : Rury Anjas Andita