LombokPost – Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi alasan utama agar setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama termasuk dalam hal kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan desa sering kali berada dalam satu paradoks.
Di satu sisi, desa memiliki sumber daya alam, potensi pertanian, budaya, pariwisata, serta modal sosial yang besar.
Namun di sisi lain, sebagian masyarakat desa masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya produktivitas, dan minimnya akses terhadap pasar.
Karena itu, ketika Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan Program Desa Berdaya sebagai salah satu program unggulan, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apa programnya, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan dampak pada masyarakat desa benar-benar berdaya dan mandiri?
Baca Juga: 41 Apoteker Baru Unram Dilantik, Diingatkan Tak Berhenti Belajar
Pertanyaan tersebut penting karena ukuran keberhasilan pembangunan tidak semestinya berhenti pada berapa banyak desa menerima program atau berapa besar anggaran yang disalurkan.
Ukuran yang lebih substansial adalah apakah program mampu mengubah kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan Desa Berdaya dalam tiga fokus utama, yaitu pengentasan kemiskinan, kemandirian pangan, dan pengembangan desa wisata.
Sistem resmi Desa Berdaya juga mencatat 1.166 desa/kelurahan dalam basis data program serta menyediakan 161 menu kegiatan yang dapat diajukan desa.
Secara konsep, arah tersebut cukup penting.
Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai penerima pembangunan, tetapi diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah juga membedakan pendekatan transformatif, yang menyasar kemiskinan, dengan pendekatan tematik, yang mengembangkan potensi ekonomi dan keunggulan masing-masing desa.
Namun, di sinilah kritik perlu dimulai.
Jangan Sampai Desa Berdaya Hanya Menjadi Desa Penerima Bantuan
Desa Berdaya perlu dijaga agar tidak berubah menjadi pola lama: pemerintah memberikan anggaran, desa melaksanakan kegiatan, kemudian program dianggap berhasil setelah kegiatan selesai.
Baca Juga: Kasus Influenza A Meningkat, Dikes Mataram Minta Masyarakat Jaga Imunitas
Jika ukuran keberhasilannya hanya berupa anggaran terserap, kegiatan terlaksana, fasilitas dibangun, atau kelompok masyarakat terbentuk, maka kita baru berbicara tentang output.
Belum tentu kita sudah berbicara tentang perubahan kehidupan masyarakat.
Tantangan Besar: Dari Potensi Desa Menjadi Nilai Ekonomi
Memiliki potensi tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan.
Masalahnya sering berada pada rantai nilai.
Seperti misalnya Petani menghasilkan komoditas, tetapi menjualnya dalam bentuk mentah.
Pengrajin menghasilkan produk, tetapi kesulitan branding dan pemasaran.
Desa memiliki objek wisata, tetapi masyarakat sekitar belum mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal.
Karena itu, Desa Berdaya perlu bergerak dari sekadar mengembangkan potensi menjadi membangun ekosistem ekonomi desa.
Dalam konteks ini, keterlibatan dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, koperasi, BUMDes, dan pemerintah daerah menjadi penting.
Bukan sekadar sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang membuat usaha masyarakat dapat bertahan.
Baca Juga: Helikopter Chinook Jepang Jatuhkan 220 Ton Air Selama Operasi Karhutla di Kalimantan
Data Harus Menjadi Dasar, Bukan Sekadar Pelengkap
Hal lain yang menentukan keberhasilan Desa Berdaya adalah akurasi data.
Program yang menyasar kemiskinan harus mengetahui siapa yang miskin, apa persoalannya, aset apa yang dimiliki, apa pekerjaan mereka, serta jenis intervensi apa yang paling sesuai.
Pendekatan satu program untuk semua desa justru berisiko mengabaikan karakteristik lokal.
Desa pertanian tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan desa pesisir.
Desa yang memiliki potensi wisata membutuhkan strategi berbeda dengan desa yang memiliki potensi peternakan.
Karena itu, pendekatan berbasis data yang saat ini dikembangkan melalui sistem informasi Desa Berdaya merupakan fondasi yang penting.
Platform tersebut dirancang untuk pengajuan, verifikasi, monitoring, dan pemetaan kegiatan desa.
Namun, digitalisasi data harus diikuti dengan kualitas data di lapangan.
Ukuran Keberhasilan Harus Diubah
Menurut saya, inilah agenda paling penting dalam pelaksanaan Desa Berdaya.
Pemerintah perlu menggeser ukuran keberhasilan dari “berapa kegiatan terlaksana” menjadi “berapa perubahan terjadi.”
Setidaknya ada lima indikator yang dapat digunakan.
Baca Juga: Tim Debat MAN 1 Mataram Borong Juara di English Festival 2026
Pertama, pendapatan masyarakat. Apakah pendapatan keluarga sasaran meningkat?
Kedua, kesempatan kerja. Apakah program menciptakan pekerjaan atau hanya membagikan bantuan?
Ketiga, produktivitas desa. Apakah potensi lokal menghasilkan nilai tambah?
Keempat, kemandirian. Apakah kelompok masyarakat tetap berjalan ketika dukungan pemerintah berkurang?
Kelima, keberlanjutan. Apakah manfaat program masih dapat dirasakan beberapa tahun setelah intervensi dilakukan?
Desa Berdaya seharusnya tidak dipahami hanya sebagai sebuah program pemerintah dengan anggaran dan daftar kegiatan.
Ia harus diposisikan sebagai strategi transformasi desa.
Jika orientasinya hanya program, maka keberhasilannya akan sangat bergantung pada anggaran pemerintah.
Tetapi jika orientasinya adalah transformasi, maka yang dibangun adalah kemampuan masyarakat: kemampuan menghasilkan, mengelola, bekerja sama, mengakses pasar, mengembangkan inovasi, dan mengambil keputusan atas masa depan desanya sendiri.
Inilah perbedaan antara desa yang menerima pembangunan dengan desa yang mampu menggerakkan pembangunan.
Maka, Desa Berdaya perlu diuji dengan pertanyaan yang sederhana tetapi fundamental.
Baca Juga: Kerugian Penipuan Online Tembus Rp 9,1 Triliun, Kemenko Polkam Dorong Respons Terpadu
Apakah masyarakat menjadi lebih mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri setelah program berjalan?
Jika jawabannya iya, maka Desa Berdaya bukan sekadar program pembangunan desa.
Ia dapat menjadi jalan menuju transformasi ekonomi masyarakat NTB.
Namun jika masyarakat tetap bergantung pada bantuan setiap kali program hadir, maka kita perlu berani melakukan evaluasi.
Sebab desa yang benar-benar berdaya bukanlah desa yang paling banyak mendapatkan bantuan, melainkan desa yang semakin mampu menentukan, mengelola, dan mengembangkan masa depannya sendiri.
Oleh: Muhammad Adnin Anugrah
(Kabid KP PW KAMMI NTB)
Editor : Pujo Nugroho