Rinambora: Ketika Pertahanan Harus Mengikuti Ekonomi

Jannus TH Siahaan (Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, Dosen, Peneliti Sosial dan Kebijakan Publik, dan Konsultan Komunikasi). (Dok. Pribadi)

Oleh: Jannus TH Siahaan

Pembentukan Kodam XXX/Rinambora menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pertahanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada peringatan HUT ke-81 TNI, 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk enam Kodam baru di berbagai wilayah Indonesia. NTB kini memiliki struktur komando kewilayahan sendiri, dengan Mayjen TNI Edi Saputra sebagai Pangdam pertamanya.

Namun, setelah seremoni selesai, pertanyaan penting justru baru dimulai. Mengapa NTB membutuhkan Kodam sendiri sekarang, dan apa sebenarnya yang harus dikawal oleh Kodam baru tersebut? Pertanyaan ini penting karena NTB sedang berubah. Selama bertahun-tahun, wajah NTB di mata publik lebih sering direpresentasikan oleh pariwisata, terutama Lombok dan Mandalika.

Padahal, di balik industri pariwisata terdapat struktur ekonomi yang jauh lebih kompleks. Pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, perdagangan dan konektivitas antarpulau membentuk denyut ekonomi NTB yang sesungguhnya.

Data BPS menunjukkan, pada 2025 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menghasilkan nilai tambah sekitar Rp24,15 triliun berdasarkan harga konstan.

Pertanian, peternakan dan jasa pertanian sendiri mencapai sekitar Rp19,39 triliun. Bahkan subsektor peternakan menyumbang lebih dari Rp4,16 triliun.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 mencapai 7,41 persen secara tahunan. Yang menarik, pertambangan dan penggalian menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 30,57 persen. Ekspor barang dan jasa juga tumbuh 49,42 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa mesin ekonomi Bumi Gora tidak bergerak hanya karena hotel, restoran dan destinasi wisata. Karena itu, cara membaca keamanan NTB pun perlu diperbarui.

NTB tentu bukan hanya dua pulau besar yang dipisahkan laut. Provinsi ini memiliki luas daratan sekitar 19.675,89 kilometer persegi dan 403 pulau.

Kabupaten Sumbawa memiliki 65 pulau, Bima 98 pulau, Lombok Barat 126 pulau, sedangkan Dompu memiliki 23 pulau. Geografi semacam ini menghadirkan persoalan strategis tersendiri.

Ada wilayah daratan yang luas, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, jalur laut, pelabuhan, kawasan pertanian, pertambangan, energi dan pariwisata.

Semua terhubung, tetapi tidak selalu mudah dikendalikan atau dilindungi dengan pendekatan keamanan secara seragam.

Dalam konteks itulah latar belakang Pangdam NTB pertama menjadi menarik.

Mayjen TNI Edi Saputra sebelumnya pernah bertugas sebagai pengkaji bidang geografi di Lemhannas dan memiliki pengalaman dalam komando kewilayahan serta lingkungan Garnisun Ibukota negara di Jakarta.

Pengalaman tersebut relevan dengan tantangan NTB yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh geografi.

Tugas strategis Kodam XXX/Rinambora karena itu tidak berhenti pada menjaga stabilitas teritorial. Tantangannya adalah membangun arsitektur keamanan yang mengikuti geografi ekonomi NTB.

Salah satu contoh paling jelas terdapat di Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa. Dompu sedang memperoleh posisi baru dalam peta ekonomi nasional melalui pengembangan kawasan tebu, per 2025 Pekat di Dompu di tetapkan sebagai Kawasan Tebu Nasional.

Pemerintah pada 2026 menargetkan pengembangan kawasan tebu nasional mencapai 97.970 hektare di 11 provinsi sebagai bagian dari agenda hilirisasi perkebunan.

Pada saat yang sama, kehadiran satuan militer baru sudah mulai terlihat di Pekat. Yonif TP 875/Satya Yudha Perkasa beraktivitas di Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Pertemuan antara kawasan pangan dan kehadiran satuan pertahanan tersebut seharusnya tidak dilihat sebagai dua perkembangan yang berdiri sendiri.

Dompu memperlihatkan bagaimana lanskap ekonomi baru akan menciptakan kebutuhan keamanan baru. Kawasan pertanian membutuhkan kepastian ruang. Infrastruktur produksi membutuhkan perlindungan.

Pelabuhan dan jalur distribusi membutuhkan keamanan. Kawasan pertambangan membutuhkan stabilitas sosial. Laut membutuhkan pengawasan.

Dan ketika semua sektor tersebut semakin terhubung dengan rantai pasok nasional, gangguan di satu titik bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih luas.

Dengan kata lain, keamanan NTB tidak lagi cukup dipahami sebagai persoalan menjaga wilayah dari ancaman militer konvensional.

Keamanan juga menyangkut perlindungan terhadap sumber daya, infrastruktur vital, pangan, energi, laut dan kemampuan masyarakat menghadapi gangguan.

Dalam perspektif seperti itu, Kodam baru membutuhkan setidaknya lima agenda strategis.

Pertama, keamanan maritim. Dengan 403 pulau, NTB harus dipandang sebagai provinsi maritim.

Pengawasan laut, keamanan pelabuhan, perlindungan kawasan pesisir, pencegahan penyelundupan dan kejahatan lintas wilayah harus menjadi bagian dari pemetaan ancaman.

Kedua, keamanan sumber daya. Tambang, energi, kawasan industri, air, pangan dan infrastruktur strategis semakin memiliki nilai ekonomi sekaligus strategis.

Pertumbuhan pertambangan NTB yang sangat tinggi pada 2026 memperlihatkan betapa pentingnya perubahan tersebut.

Ketiga, ketahanan pangan. Dompu bisa menjadi salah satu laboratorium penting. Kehadiran satuan TNI di Pekat semestinya memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam membangun ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana dan ketahanan sosial.

Peran tersebut tentu bukan menggantikan tugas pemerintah sipil, tapi memperkuat kemampuan negara ketika terjadi gangguan.

Keempat, keamanan bencana. NTB berada di kawasan yang menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, kekeringan dan berbagai bencana hidrometeorologi.

Dalam situasi seperti itu, kemampuan TNI mengerahkan personel, logistik, transportasi, komunikasi dan rekayasa lapangan dapat menjadi bagian penting dari ketahanan wilayah.

Dan kelima, yang tidak kalah penting, keamanan manusia.

NTB memang sedang bergerak maju. IPM 2025 meningkat menjadi 73,97, naik 0,87 poin dari tahun sebelumnya.

Namun, pada Maret 2026 masih terdapat sekitar 628.500 penduduk miskin atau 11,17 persen dari populasi.

Angka tersebut tidak berarti NTB gagal berkembang. Sebaliknya, angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus terus berjalan beriringan.

Kemajuan ekonomi tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang lebih tangguh.

Ketahanan sebuah wilayah pada akhirnya juga ditentukan oleh kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, disiplin sosial, kepatuhan hukum dan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan.

Di sinilah tantangan NTB sesungguhnya menjadi lebih dalam.

Modal sosial, religiusitas dan tradisi gotong royong merupakan kekuatan penting.

Namun, semua modal tersebut perlu diterjemahkan menjadi produktivitas, disiplin, etos kerja, toleransi, kepatuhan hukum dan budaya hidup bersama yang semakin maju.

Bagi Kodam baru, pembangunan ketahanan manusia tentu bukan berarti mengambil alih fungsi pemerintah sipil.

Peran yang lebih tepat adalah membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, organisasi masyarakat, dunia usaha dan komunitas pemuda untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana, ketahanan sosial, wawasan kebangsaan dan daya tahan masyarakat menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.

Pada titik inilah parameter keberhasilan Kodam XXX/Rinambora seharusnya diletakkan.

Bukan hanya pada bertambahnya satuan, markas atau jumlah personel.

Parameternya adalah seberapa jauh keberadaan sebuah Kodam mampu memperkuat rasa aman yang memungkinkan petani berproduksi, nelayan melaut, industri tumbuh, investasi berjalan, wisatawan terus berdatangan, sumber daya dikelola secara tertib dan masyarakat menghadapi bencana dengan lebih siap.

Pendeknya, NTB sedang memasuki babak baru.

Pariwisata tetap penting, tetapi masa depan provinsi Bumi Gora ini akan ditentukan pula oleh pangan, mineral, energi, laut, industri dan kualitas manusia. Karena itu, Kodam XXX/Rinambora datang pada momentum yang tepat.

Tantangannya bukan hanya menjaga NTB agar tetap aman, tapi memastikan bahwa perubahan ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung tidak menciptakan kerentanan baru.

NTB tentu membutuhkan pertahanan yang mengikuti perubahan ekonominya, dan keamanan yang mengikuti geografinya. Dari pertahanan teritorial menuju ketahanan wilayah.

Dari menjaga batas menuju menjaga fondasi masa depan. Di situlah tantangan pertama Pangdam pertama Kodam XXX/Rinambora sesungguhnya dimulai.

Jika tidak, Rinambora hanya akan menjadi penanda baru di peta komando — luas secara administratif, tapi tipis secara substansi.

Jika ya, maka 5 Oktober 2026 bukan sekadar hari pembentukan satuan baru, melainkan hari ketika NTB mulai memiliki arsitektur keamanan yang akhirnya sesuai dengan geografi dan ekonominya sendiri.

Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post

Rinambora: Ketika Pertahanan Harus Mengikuti Ekonomi

Artikel Terkait

Berita Terkini