Jannus TH Siahaan
Pengajar, Peneliti, konsultan Komunikasi, dan Doktor sosiologi dari Universitas Padjadjaran
Mandalika berhasil menempatkan Nusa Tenggara Barat di panggung olahraga dunia. Setiap kali MotoGP digelar, perhatian internasional tertuju pada sirkuit di Lombok Tengah, disertai arus penonton, aktivitas pariwisata, dan promosi yang nilainya menjangkau jauh melampaui lintasan balap.
Namun, keberhasilan menggelar event kelas dunia belum otomatis menjawab pertanyaan yang jauh lebih fundamental: apakah olahraga NTB sendiri tumbuh semakin kuat?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah Mohan Roliskana terpilih sebagai Ketua KONI NTB periode 2026–2030. Wali Kota Mataram tersebut memperoleh 45 suara, mengungguli Mori Hanafi yang meraih 29 suara, sementara dua suara abstain. Kemenangan tersebut tentu bukan sekadar pergantian kepengurusan. Dengan PON 2028 semakin dekat, kepemimpinan baru memperoleh kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk menghubungkan ambisi besar NTB dengan kebutuhan atlet yang berlatih jauh dari sorotan kamera.
Data PON menunjukkan persoalan yang perlu dibaca secara jernih. Pada PON Papua 2021, NTB berada di peringkat kesembilan dengan 15 emas, 11 perak, dan 12 perunggu. Tiga tahun kemudian, di PON Aceh-Sumut 2024, NTB mengumpulkan 16 emas, 17 perak, dan 21 perunggu, tetapi turun ke peringkat ke-14. Jumlah medali total meningkat dari 38 menjadi 54 atau sekitar 42 persen. Dengan demikian, tidak akurat jika dikatakan semua aspek prestasi NTB merosot. Yang terjadi adalah peningkatan hasil absolut belum mampu mempertahankan daya saing relatif ketika provinsi lain bergerak lebih cepat.
Perbedaan ini sangat penting. Tabel medali adalah hasil akhir, bukan diagnosis. Untuk mengetahui penyebab perubahan peringkat, KONI perlu menelaah kontribusi setiap cabang olahraga, jumlah atlet yang dikirim, regenerasi atlet, kualitas pelatih, kesinambungan kompetisi, dan efektivitas anggaran. Pada PON 2024, NTB mengirim 250 atlet untuk bertanding di 44 cabang olahraga, sementara target 20 emas tidak tercapai. Angka-angka tersebut semestinya menjadi dasar evaluasi terbuka, bukan bahan untuk saling menyalahkan.
Baca Juga: Gubernur NTB Pastikan Pasokan Kebutuhan Pokok Tetap Terjaga
Di sinilah paradoks Mandalika perlu dibahas dengan lebih cermat. Bappenas pada September 2026 menyampaikan kajian yang memperkirakan dampak ekonomi MotoGP Mandalika 2025 mencapai Rp2,7 triliun hingga Rp4,7 triliun. Kajian tersebut juga mencatat nilai promosi global yang besar serta peluang bagi pariwisata, UMKM, transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif. Angka tersebut adalah estimasi dampak ekonomi, bukan pendapatan bersih pemerintah daerah atau dana yang otomatis tersedia untuk pembinaan atlet. Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan apakah Mandalika memberi manfaat, melainkan seberapa jauh manfaat dan jejaring bisnisnya terhubung secara kelembagaan dengan pembangunan olahraga lokal.
Dalam teori event leveraging yang dikembangkan Laurence Chalip, manfaat jangka panjang dari sebuah acara olahraga tidak muncul hanya karena acara itu diselenggarakan. Manfaat harus dirancang melalui kemitraan, program, dan mekanisme yang sengaja menghubungkan event dengan tujuan pembangunan. Bagi NTB, logikanya menjadi jelas: Mandalika tidak harus membiayai seluruh pembinaan olahraga, tetapi dapat menjadi pintu bagi kemitraan sponsor, beasiswa atlet, peningkatan kapasitas pelatih, kompetisi usia muda, dan layanan sport science. Tanpa strategi yang dirancang secara sengaja, event besar berisiko menjadi kegiatan ekonomi yang dampak lanjutannya tidak tersambung dengan kebutuhan atlet.
Persoalan berikutnya ialah membangun jalur pembinaan yang justru tidak dimulai menjelang PON. Kerangka Long-Term Athlete Development (LTAD) yang dikembangkan Istvan Balyi dan koleganya menekankan bahwa prestasi elite tumbuh melalui tahapan panjang, mulai dari pengenalan olahraga, pengembangan keterampilan, latihan terstruktur, hingga kompetisi dan spesialisasi. Karena itu, pemusatan latihan menjelang 2028 penting, tetapi tidak dapat menggantikan klub yang aktif, kompetisi rutin, pelatih berkualitas, dukungan nutrisi, pemulihan, dan regenerasi. Atlet tidak lahir dari seremoni; mereka tumbuh melalui sistem yang konsisten.
Porprov NTB 2026 memperlihatkan bahwa fondasi kompetisi daerah sebenarnya tersedia. Ajang tersebut mempertandingkan 51 cabang olahraga dan melibatkan lebih dari 4.860 atlet, 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri di enam kabupaten/kota. Skala ini menunjukkan adanya jaringan atlet dan penyelenggara yang bisa dikembangkan. Tantangannya ialah memastikan Porprov bukan sekadar kegiatan empat tahunan yang selesai ketika medali dibagikan. KONI perlu melacak berapa atlet yang masuk program pembinaan lanjutan, berapa klub yang aktif sepanjang tahun, dan berapa kompetisi usia muda yang berlangsung secara teratur.
PON 2028 seharusnya dimaknai sebagai momentum reformasi sistem pembinaan, bukan sekadar agenda penyelenggaraan event.
Dalam rencana anggaran yang diberitakan per Juli 2026, NTB mengalokasikan Rp70 miliar untuk persiapan PON, dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai Rp100 miliar.
Baca Juga: Baru Direhab, Plafon SDN 3 Semaya Ambruk
Pemerintah provinsi juga mengajukan dukungan pusat untuk revitalisasi sejumlah venue. Angka-angka yang beredar saat ini - baik alokasi Rp70 miliar maupun estimasi kebutuhan Rp100 miliar - perlu dibaca sebagai rencana awal, bukan realisasi final. Namun angka itu sudah cukup untuk mengingatkan satu prinsip tentang pentingnya disiplin fiskal. Setiap rupiah untuk venue harus disertai dengan rencana yang jelas tentang pemanfaatannya setelah PON, termasuk siapa yang mengelola dan berapa biaya operasional serta pemeliharaannya.
Karena itu, keberhasilan menjadi tuan rumah memiliki dua parameter. Pertama, pertandingan berlangsung aman, tertib, dan efisien. Kedua, setelah PON selesai, NTB memiliki fasilitas yang lebih fungsional, pelatih yang lebih siap, kompetisi yang lebih teratur, dan atlet yang lebih kompetitif. Ukuran kedua sering kalah oleh gemerlap seremoni pembukaan dan pembangunan fisik, padahal justru di situlah warisan jangka panjang ditentukan. Membangun gedung tanpa anggaran pemeliharaan dan jadwal pemakaian hanya memindahkan beban ke masa depan.
Untuk itu, kepemimpinan baru perlu memulai dengan empat agenda yang terukur.
Pertama, membangun basis data tunggal atlet, pelatih, klub, prestasi, dan kebutuhan pembinaan setiap cabang.
Kedua, memperkuat sekolah dan klub melalui kompetisi berjenjang serta perbaikan fasilitas yang benar-benar digunakan, alih-alih mengutamakan bangunan baru tanpa kebutuhan yang jelas.
Ketiga, membentuk kemitraan olahraga dengan pengelola Mandalika, sponsor, perhotelan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, lengkap dengan sasaran dan laporan manfaat yang terbuka.
Keempat, menerbitkan indikator kinerja tahunan agar penggunaan anggaran, seleksi atlet, dan perkembangan program dapat dipantau publik.
Agenda tersebut juga memerlukan tata kelola yang baik. Kerangka good sports governance menempatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan pengendalian konflik kepentingan sebagai syarat organisasi olahraga yang dipercaya. Mohan merangkap jabatan sebagai Wali Kota Mataram dan Ketua KONI Provinsi NTB. Keadaan ini memang bukanlah bukti otomatis adanya konflik, tetapi menuntut pemisahan peran dan prosedur yang jelas. Keputusan tentang anggaran, atlet, fasilitas, dan prioritas cabang harus didasarkan pada kriteria yang dapat dijelaskan, bukan kedekatan politik atau asal daerah. Laporan keuangan dan capaian program pun perlu diumumkan secara berkala.
Kebaruan yang perlu ditawarkan kepada publik NTB ialah ukuran dividen pembangunan olahraga, yakni manfaat jangka panjang yang diterima atlet dan masyarakat dari investasi serta kegiatan olahraga. Ukuran ini dapat dilihat melalui empat hal, yaitu peningkatan prestasi, kapasitas pelatih dan fasilitas, akses pembinaan bagi sekolah serta kabupaten/kota, dan keberlanjutan program setelah event berakhir. Istilah ini bukan teori mapan yang harus diterima begitu saja, melainkan kerangka evaluasi yang dapat membantu NTB mengukur manfaat Mandalika dan PON secara lebih konkret.
Langkah pertama harus berupa audit dasar yang diumumkan kepada publik. KONI perlu memetakan cabang olahraga yang paling berpeluang meraih medali, biaya pembinaan per atlet, mutu fasilitas latihan, serta jarak antara target dan hasil pada setiap kompetisi. Data tersebut kemudian menjadi dasar alokasi anggaran dan evaluasi berkala, bukan hanya lampiran laporan tahunan. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sekolah, perguruan tinggi, dan dunia usaha juga perlu membagi peran secara jelas. Pendanaan tidak harus seluruhnya berasal dari APBD, tetapi setiap sumber dana harus memiliki aturan penggunaan, pelaporan, dan pengawasan.
Baca Juga: Panaskan Mesin, Demokrat Mataram Bidik Kursi Pimpinan DPRD
Dengan begitu, target prestasi tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan keputusan anggaran dan tanggung jawab kelembagaan. Tanpa ukuran awal, keberhasilan mudah diklaim, tetapi akan sulit dibuktikan.
Pendek kata, terpilihnya Mohan Roliskana bukan merupakan jawaban akhir, melainkan awal dari ujian yang terukur. NTB tidak perlu memilih antara Mandalika dan pembinaan atlet; keduanya justru harus saling menguatkan.
PON 2028 akan berlalu, sorotan kamera akan pindah, dan sirkuit akan kembali menunggu musim balap berikutnya. Warisan sejati bukan pada berapa lama lampu sorot itu menyala di Mataram dan Mandalika, melainkan pada apakah setelah lampunya padam, masih ada anak-anak NTB yang menemukan jalan menuju lapangan latihan, pelatih yang hidup sejahtera dari profesinya, dan sistem yang tetap bekerja tanpa harus menunggu seremoni. Itulah dividen yang sesungguhnya, dan itulah yang harus ditagih publik mulai hari ini. (*)
Editor : Kimda FaridaSumber : tulisan penulis