LombokPost--Kekerasan fisik maupun verbal, masih marak terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan mengatakan dalam hal pencegahannya, kini ratusan SMA, SMK, SLB negeri maupun swasta, yang berada di bawah naungan Pemprov NTB, telah membentuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
“SMA, SMK, SLB negeri dan swasta di bawah nauangan pemprov itu ada 778 sekolah, sebagian besar sudah membentuk tim itu,” klaim Aidy, saat ditemui Rabu (14/8).
Mengacu Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, setiap sekolah diimbau membentuk TPPK.
Setelah menyusun keanggotaan TPPK, sekolah harus menginputnya ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek. “Sudah banyak sekolah-sekolah yang menyertakan ini dapodiknya.
Tugas TPPK untuk memastikan adanya tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan, dengan respons yang cepat ketika terjadi tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Bagaimana pun, ini bukanlah pekerjaan mudah. Butuh kerja sama dan koordinasi dari lintas sektor.
Terlebih, jumlah siswa SMA, SMK dan SLB se-NTB yang harus diberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan mencapai 54 ribu lebih anak.
“Pada setiap kesempatan saya ke sekolah, rapat koordinasi dengan teman-teman kepala sekolah, pencegahan kekerasan selalu saya selipkan, saya ingatkan mereka,” terang pria bergelar doktor tersebut.
Dirinya berharap setiap sekolah yang telah membentuk TPPK, jangan berdiam diri dan harus ada aksi nyata.
Sebab kekerasan fisik maupun verbal kerap terjadi saat jam istirahat dan pulang sekolah.
“Saya menekankan supaya mereka jangan piket di jam belajar, tapi di jam-jam istirahat dan di jam pulang sekolah, kita selalu khawatir itu terjadi di saat-saat seperti itu,” kata Aidy.
Di samping itu, pembentukan TPPK sebagai salah satu upaya sekolah menciptakan suasana atau iklim Sekolah Ramah Anak (SRA).
Diakuinya, belum semua SMA, SMK dan SLB di NTB berstatus SRA, karena harus memenuhi berbagai persyaratan dan juga membutuhkan waktu.
“Memang belum semua, tetapi menuju SRA itu, kita ciptakan dulu nih bagaimana iklim ramah anak, itu yang terus kami dorong,” tandasnya.
Pj Ketua TP PKK NTB Dessy Hassanudin mengajak seluruh pihak, untuk bersama-sama melawan apapun bentuk kekerasan terhadap anak, kemudian memenuhi hak yang seharusnya didapatkan anak-anak seperti rasa aman dan nyaman, pendidikan, bermain, berekreasi, dan hak mendasar lainnya.
“Untuk memberikan hak dan perlindungan kepada anak merupakan tanggungjawab semua pihak. Kita harus bekerja sama dari narkoba, kekerasan, pelecehan, eksploitasi anak hingga pernikahan anak,” tegasnya. (yun)
Editor : Kimda Farida