LombokPost - Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun dalam masa libur sekolah.
Kepala Regional NTB BGN Eko Prasetyo mengatakan, asupan gizi bagi anak sekolah maupun kelompok penerima manfaat lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD, tidak boleh terputus hanya karena aktivitas belajar-mengajar di sekolah sedang libur.
Program ini tetap dijalankan ke penerima manfaat.
“Program ini harus berkelanjutan,” katanya, Selasa (23/12).
Untuk menyiasati hari libur, BGN telah mengeluarkan pedoman khusus, dengan menerapkan mekanisme pengiriman dua kali dalam sepekan oleh SPPG, menggunakan sistem rapel atau penggabungan paket. “Pelaksanaannya tetap berjalan dengan pola pengiriman dua kali seminggu. Kami membaginya menjadi makanan basah dan makanan kering,” tegasnya.
Meski secara prinsip program tetap berjalan, Eko menekankan pihak SPPG memberikan fleksibilitas penuh kepada pihak sekolah. Artinya, penentuan apakah sekolah akan tetap menerima distribusi atau tidak, didasarkan pada hasil koordinasi antara kepala SPPG dan pihak kepala sekolah masing-masing.
“Kami memberikan kewenangan kepada tiap sekolah. Ada sekolah yang mungkin keberatan karena alasan teknis saat libur, itu kami hargai. Jadi, kuncinya adalah komunikasi. Jika sekolah setuju, anak-anak tetap diminta datang ke sekolah sebagai titik kumpul distribusi,” jelasnya.
Secara prinsip, pada masa libur, distribusi MBG tetap dilakukan. Eko menyadari, ada masalah yang telah diantisipasi dan akan muncul saat distrubusi MBG di masa libur sekolah.
Seperti siswa penerima manfaat tidak berada di rumah, karena bepergian ke luar kota saat liburan. Untuk itu, komunikasi menjadi kunci utama keberhasilan program ini. “Profil setiap sekolah berbeda sehingga mekanisme pelaksanaan tidak bisa disamaratakan,” kata dia.
“Jika siswa tidak bisa hadir secara langsung di sekolah untuk menerima makanan, pihak guru dapat berperan dalam menyimpan atau mendistribusikan makanan tersebut, sesuai koordinasi dengan pihak SPPG,” ujarnya.
Apabila ada siswa yang lama berada di luar kota, perlu ada konfirmasi dari pihak sekolah agar penyaluran lebih terorganisir. Misalnya, dari jumlah penerima manfaat sebanyak seratus siswa, terdapat sepuluh siswa yang sedang berada di luar kota hingga waktu yang cukup panjang.
Dalam kasus seperti ini, kata Eko, pihak sekolah wajib memberikan informasi kepada SPPG agar distribusi berjalan dengan baik sesuai kebutuhan.
“Makanya kunci sukses untuk pelaksanaan ini, sebenarnya komunikasi dan koordinasi antara SPPG dan pihak penerima manfaat sekolah,” tambah Eko.
Sebagai rekomendasi, titik kumpul utama untuk distribusi MBG, dari pihak BGN menyarankan sebaiknya tetap di sekolah, karena pengelolaan lebih terjangkau dibandingkan titik lain.
Anak-anak bisa datang ke sekolah untuk menerima makanan, berdasarkan jumlah yang telah dikonfirmasi oleh pihak sekolah kepada SPPG. Jika pihak sekolah memilih untuk tidak menerima distribusi selama libur sekolah, maka pengiriman tidak akan dilakukan.
Fleksibilitas ini menjadi bagian dari koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah. “Sekali lagi, jika sekolah dan siswa bersedia menerima, distribusi terus dilanjutkan. Namun, apabila sekolah tidak berkenan untuk menerima jatah selama liburan, distribusi dihentikan sementara,” bebernya.
Fokus pada Kelompok 3B
Untuk wilayah NTB sendiri, Eko mengatakan dari laporan kepala SPPG, sebagian besar sekolah masih melanjutkan penerimaan selama masa libur. Meskipun begitu, ada juga beberapa sekolah yang memilih untuk tidak menerima dan pihak program menghormati keputusan tersebut.
“Kita menyerahkan sepenuhnya ke sekolah dan menerima. Kalau menerima, kita distribusikan,” kata dia.
Selain siswa sekolah, sasaran utama program ini adalah kelompok 3B. Saat ada sekolah yang memutuskan untuk tidak menerima distribusi saat liburan, fokus akan dialihkan ke kelompok 3B.
Program ini harus tetap berlanjut meskipun terdapat kendala tertentu karena asupan gizi bagi penerima manfaat menjadi prioritas utama.
“Komitmen dari BGN pusat hingga SPPG adalah memastikan gizi yang layak tetap tersalurkan kepada penerima manfaat program meski terdapat kondisi khusus seperti masa libur sekolah,” jelas Eko.
Saat sekarang pola tersebut telah berjalan dan akan terus dievaluasi secara berkala oleh BGN Pusat.
Dirinya menjelaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap optimal, terutama menghadapi dinamika ke depan seperti masa libur sekolah dan tahun ajaran baru.
“Seluruh kegiatan akan terus dievaluasi secara berkala dari pusat. Jika ada kendala di lapangan, kami rutin melaporkannya kepada pimpinan,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan pelaksanaan program ke depan perlu diantisipasi sejak dini, termasuk saat anak-anak memasuki masa libur sekolah, sehingga mekanisme pemantauan dan pelaporan terus diperkuat.
Siapkan Call Center
Selama pelaksanaan program MBG di libur sekolah, BGN turut membuka ruang partisipasi masyarakat melalui layanan pengaduan. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun masukan melalui call center 127 yang diberi nama Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI).
“Apabila masyarakat menemukan makanan yang tidak sesuai atau ada hal lain yang perlu dilaporkan, silakan hubungi call center 127. Aduan yang masuk akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pengawasan atau tindakan lanjutan di lapangan,” jelasnya.
Dengan sistem aduan terpusat tersebut, seluruh laporan masyarakat dapat dipantau dan dicatat secara sistematis, sehingga respons terhadap permasalahan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
Sebab diakuinya, pengawasan langsung satu per satu di lapangan setiap hari tentu tidak mudah tanpa dukungan sistem pengaduan seperti ini.
Terkait jumlah SPPG yang beroperasi di NTB, Eko mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah dilakukan penempatan sekitar 530 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 450 unit sudah aktif beroperasi dan melayani masyarakat.
Harus Dapat Perhatian Serius
Pengamat pendidikan Aisah Jamili menilai, pelaksanaan MBG saat libur sekolah harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, pemberian makanan siap saji saat libur berpotensi tidak efektif. “Kalau tujuannya gizi, sebaiknya lebih fleksibel. Bisa diganti paket buah, telur, atau susu yang bisa diolah di rumah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kualitas makanan dari pihak katering yang kerap tidak segar akibat distribusi jarak jauh. Solusi jangka panjang yang diusulkan adalah pengelolaan MBG melalui dapur sekolah. “Dapur sekolah memastikan makanan lebih fresh, higienis, dan sesuai selera siswa. Ini sudah terbukti efektif di banyak negara maju,” pungkasnya.
Dengan skema yang lebih fleksibel dan evaluasi berkelanjutan, lanjutnya, MBG diharapkan tetap menjadi penopang utama gizi siswa meski berada di tengah masa libur sekolah. (yun/jay/r3)
Editor : Jelo Sangaji