LombokPost – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merilis hasil rekapitulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 untuk jenjang SMA/SMK sederajat.
Hasilnya, pelajar asal NTB hanya memperoleh skor nilai rata-rata sebesar 36,80. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 46,70.
"Ini menempatkan NTB berada pada peringkat lima besar terbawah secara nasional," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil NTB 2 (Pulau Lombok) itu menilai capaian tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Khususnya di Pemprov NTB.
Ia pun mendorong pemerintah daerah serta pelaku kepentingan pendidikan dasar menengah di NTB untuk bekerja lebih serius, terukur, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
"Tentu ini peringatan untuk pelaku pendidikan khususnya OPD terkait seperti Dikbud NTB. Agar hasil TKA ini menjadi pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB," ujar Miq Ari, sapaan karib Lalu Hadrian Irfani.
Disampaikan, Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan instrumen evaluasi pendidikan nasional yang dirancang untuk mengukur penguasaan kompetensi akademik peserta didik.
TKA menguji mata pelajaran yang berbeda-beda berdasarkan jenjang pendidikan.
Untuk siswa SMA/MA/SMK diujikan tiga mata pelajaran wajib. Yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris.
Serta dua mata pelajaran pilihan yang dipilih siswa dari daftar yang tersedia, seperti Fisika, Kimia, Ekonomi, atau Bahasa Asing.
"TKA ini adalah pertama kali dilaksanakan tahun ini. Ini menjadi dasar pemerintah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pembelajaran dan capaian akademik siswa," papar Miq Ari.
Menurut Lalu hadrian, rendahnya skor TKA NTB mencerminkan masih lemahnya penguasaan kompetensi dasar peserta didik.
Hal ini bisa berdampak pada rendahnya daya saing sumber daya manusia NTB ke depan. Karena itu, ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap remeh dan nilai TKA menjadi angin lalu.
"Hasil TKA siswa kita yang terbilang rendah ini jadi tanggung jawab semua pihak.
Ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan respons kebijakan yang kuat dan berkelanjutan dari Pemda," paparnya.
Pemprov NTB, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) harus menjadikan hasil TKA ini sebagai bahan evaluasi serius.
Mulai dari perbaikan kualitas dan pemerataan kualitas guru. Penguatan sarana dan prasarana pendidikan, hingga penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih efektif dan kontekstual dengan kebutuhan daerah.
Sebagai pimpinan Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian mendorong langkah afirmatif dan pendampingan khusus bagi daerah dengan capaian TKA rendah.
Termasuk Provinsi NTB. Pendampingan khusus ini penting agar pelajaran di NTB tidak semakin tertinggal.
Komisi X DPR RI, sambung dia, akan terus mengawal kebijakan pendidikan nasional agar lebih berkeadilan, berbasis data, dan berpihak pada percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah.
"Ini momentum kita untuk berbenah. Pendidikan adalah kunci kemajuan daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bergerak cepat, terukur, dan berkelanjutan agar kualitas pendidikan di NTB dapat segera ditingkatkan," pungkas Lalu Hadrian.
Editor : Marthadi