LombokPost - Puluhan jabatan kepala SD dan SMP di Kota Mataram hingga kini belum terisi pejabat definitif. Kondisi ini menuai sorotan tajam lantaran terdapat satuan pendidikan yang dipimpin pelaksana tugas (Plt) hingga tiga tahun lamanya.
Data terakhir menunjukkan lebih dari 50 jabatan kepala sekolah (kasek) lowong. Penundaan pengisian yang berlarut-larut memunculkan spekulasi serta kekhawatiran terkait dampaknya terhadap mutu pendidikan, terutama menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Akademisi Universitas Mataram (Unram) Lalu Sirajul Hadi menilai kekosongan kasek definitif berpotensi mengganggu persiapan dan hasil TKA. Menurutnya, ketiadaan pimpinan tetap berpengaruh langsung pada manajemen sekolah dan kesiapan teknis menghadapi ujian.
“Pengisian kasek kosong yang terus ditunda dari tahun ke tahun tentu memunculkan spekulasi. Ada apa sebenarnya sampai belum juga didefinitifkan?” ujar Sirajul.
Ia berkaca pada pengalaman TKA jenjang SMA/SMK tahun lalu yang menunjukkan hasil mata pelajaran wajib serta tingkat partisipasi yang rendah. Kondisi tersebut diharapkan tidak terulang pada jenjang pendidikan dasar di ibu kota provinsi ini.
Sirajul mengaku tidak mengetahui alasan pasti Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram belum melakukan pelantikan kasek definitif, padahal tahapan TKA sudah dimulai. “Sekarang ini sudah masuk proses pendaftaran TKA. Idealnya, kepala sekolah sudah fokus menyiapkan simulasi dan pengayaan,” kata Sirajul.
Ia juga menyayangkan banyaknya guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah (CKS) dan mengantongi sertifikat namun belum diberikan penugasan. Sebaliknya, posisi pimpinan justru masih diisi Plt yang secara fokus dinilai tidak akan maksimal.
“Kalau dijabat Plt, fokusnya tidak maksimal. Apalagi ada Plt yang ikut CKS tapi tidak lulus, ini bisa menjadi beban moral,” ujarnya.
Sirajul menegaskan, pendidikan tidak bisa dikelola sebagai pekerjaan sampingan. Kepala sekolah harus bekerja penuh guna memastikan agenda pendidikan berjalan optimal. Terlebih, proses TKA sudah dimulai sejak Januari dan pelaksanaannya dijadwalkan pada April mendatang.
“Dalam waktu dekat ada agenda nasional TKA. Prosesnya dimulai Januari dan pelaksanaannya April. Semua kepala SD dan SMP harus siap,” kata Sirajul.
Ia memperingatkan bahwa penundaan pengisian jabatan definitif yang terlalu lama hanya akan merugikan peserta didik.
“Jangan sampai pengisian kasek yang berlarut-larut ini justru merugikan peserta didik,” pungkas Sirajul.
Editor : Prihadi Zoldic