LombokPost- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menekankan pentingnya kampus aman dan responsif gender saat berkunjung ke Universitas Mataram, Sabtu (18/4). Isu ini menjadi sorotan dalam pertemuan bersama sivitas akademika sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan.
Rektor Universitas Mataram Prof Dr Sukardi mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan kampus aman dan responsif gender melalui penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Berbagai langkah dilakukan, mulai dari peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV, penerangan, hingga kanal pengaduan “Lapor Rektor”.
“Kami memastikan kampus aman dan responsif gender benar-benar berjalan. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual,” tegas Prof Sukardi.
Baca Juga: Siswi MAN Lobar Raih Beasiswa 72,5 Persen di President University
Selain itu, Unram mengintegrasikan edukasi pencegahan kekerasan dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) serta memperkuat kurikulum berbasis kesadaran gender. Pendampingan korban juga diperkuat melalui layanan Bimbingan Konseling dan Pembinaan Karir (BKPK), klinik, hingga dukungan psikolog.
Dalam kesempatan tersebut, deklarasi anti kekerasan dibacakan Ketua Satgas PPKS Unram dan diikuti seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan, perlindungan perempuan merupakan amanat konstitusi. Ia merujuk Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin rasa aman bagi setiap warga negara.
Baca Juga: Persiapan SNBT SMAN 8 Mataram Digeber, Target Lolos PTN Meningkat
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Sementara data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) 2025 mencatat lebih dari 35 ribu kasus, mayoritas menimpa perempuan.
“Kasus kekerasan ini ibarat fenomena gunung es. Banyak yang tidak dilaporkan,” ujarnya.
Dalam konteks perguruan tinggi, ia menekankan pentingnya peran Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai ujung tombak. Regulasi terbaru melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memperluas cakupan penanganan, tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga perundungan, kekerasan fisik, verbal, hingga intoleransi.
Baca Juga: PGRI Mataram Satukan Guru tanpa Sekat, Gelar Halalbihalal dan Pelepasan Guru Calon Haji
Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari rendahnya keberanian korban melapor, relasi kuasa, hingga kapasitas satgas yang perlu diperkuat.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi memperkuat koordinasi lintas sektor serta menghadirkan layanan pendampingan komprehensif agar kampus aman dan responsif gender benar-benar dirasakan mahasiswa.
Selain itu, konsep Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) juga harus diimplementasikan secara menyeluruh, mulai dari kebijakan, kurikulum, hingga layanan kampus.
Baca Juga: SMKN 1 Lingsar Sulap Oli Bekas Jadi Listrik, Hemat Energi 50 Persen
“Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Editor : Akbar Sirinawa