LombokPost - Sejumlah guru di Kota Mataram mulai mempertanyakan kebijakan kenaikan iuran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain itu muncul sejumlah pungutan lain yang dinilai belum dijelaskan secara transparan kepada anggota.
Ketua Forum Guru Sekolah Dasar Nusa Tenggara Barat (SD NTB) Jumawal yang mewakili aspirasi sejumlah guru, mengungkapkan iuran PGRI yang sebelumnya sekitar Rp 60 ribu kini naik menjadi lebih dari Rp100 ribu per anggota. Kenaikan tersebut memicu pertanyaan karena dinilai belum disertai penjelasan rinci mengenai penggunaan dana yang dihimpun.
“Kami meminta transparansi. Kalau memang ada kenaikan, harus dijelaskan rinciannya untuk apa saja. Jangan sampai anggota hanya diminta membayar tanpa mengetahui peruntukannya,” ungkapnya pada Lombok Post, Jumat (12/6).
Menurut dia, kondisi ekonomi saat ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi organisasi profesi sebelum menambah beban anggota. Guru, kata dia, justru membutuhkan dukungan di tengah meningkatnya biaya hidup bukan malah diperas.
“Ekonomi sedang tidak mudah. Seharusnya anggota diberikan perhatian, bukan malah dibebani dengan kenaikan iuran tanpa penjelasan yang memadai,” katanya.
Selain persoalan iuran PGRI, para guru juga menyoroti adanya iuran yang dikenal dengan nama Arkom atau Arena Komunikasi Muslim yang diberlakukan di wilayah Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya. Para guru mempertanyakan dasar dan penggunaan dana yang dihimpun melalui iuran tersebut.
Sebab, sejauh yang diketahui anggota, kegiatan yang pernah dijelaskan hanya untuk pelaksanaan halal bihalal. “Yang kami tahu hanya untuk kegiatan halal bihalal. Kalau dihitung-hitung, biaya kegiatan seperti itu tidak sebesar jumlah dana yang terkumpul. Karena itu kami meminta penjelasan yang terbuka,” ujarnya.
Keluhan lainnya muncul karena sebagian guru mengaku pernah membayar iuran PGRI melalui pemotongan langsung dari gaji. Namun kemudian kembali diminta melakukan pembayaran secara manual melalui sekolah masing-masing.
Baca Juga: Sapu Bersih Seri Kedua, Nadeem Rustombi Rajai MFoS 2026
Menurutnya, perubahan mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan guru. Terutama terkait alasan penghentian sistem pemotongan sebelumnya dan dasar penerapan sistem baru.
“Dulu dipotong langsung melalui sistem penggajian. Sekarang dilakukan secara manual ke sekolah-sekolah. Ini yang membuat banyak teman-teman bertanya-tanya,” katanya.
Ia mengaku telah menerima banyak laporan dan keluhan dari kepala sekolah maupun guru yang merasa keberatan dengan berbagai pungutan tersebut. Karena itu, pihaknya berencana meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait dan membuka ruang dialog agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada seluruh anggota.
“Kami tidak sedang menolak organisasi. Yang kami minta adalah keterbukaan dan akuntabilitas,” ucapnya.
Forum Guru Sekolah Dasar Nusa Tenggara Barat juga berencana meminta klarifikasi dari pengurus terkait. Guna memperoleh penjelasan mengenai dasar kenaikan iuran PGRI maupun pengelolaan dana Arkom yang selama ini menjadi pertanyaan para guru.
“Guru berhak mengetahui penggunaan setiap dana yang dihimpun dari anggota,” tegasnya.