LombokPost- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB mulai mematangkan pemetaan kebutuhan formasi guru dan tenaga kependidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kekurangan tenaga pengajar dan staf sekolah terdata secara menyeluruh.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dikpora NTB Muazam mengatakan, pemetaan sementara menunjukkan masih terdapat kekurangan tenaga pengajar di sejumlah bidang. Salah satu yang paling krusial yakni guru produktif di SMK. Kekurangan juga terjadi pada guru Pendidikan Luar Biasa (PLB). Selain tenaga pengajar, sejumlah sekolah melaporkan keterbatasan tenaga tata usaha (TU).
“Melalui program reskilling, guru akan diberikan keterampilan tambahan agar dapat mengajar bidang studi yang dibutuhkan dan jam pembelajarannya sah diakui di sistem Dapodik,” ucap Muazam.
Baca Juga: 15 Mahasiswa Unram Dapat Beasiswa Rp 111,6 Juta dari Bank NTB Syariah
Kondisi itu menjadi perhatian dalam penyusunan kebutuhan formasi guru dan tenaga kependidikan NTB. Dikpora tidak hanya menghitung kebutuhan guru berdasarkan jumlah sekolah, tetapi juga melihat bidang keahlian yang masih mengalami kekurangan. Terutama untuk guru produktif, kebutuhan dinilai cukup mendesak. Guru produktif memiliki peran penting dalam pembelajaran kejuruan karena berkaitan langsung dengan kompetensi dan keterampilan yang harus dikuasai siswa SMK.
Selain mendorong pembukaan formasi baru, Muazam juga mempertimbangkan skema reskilling. Guru yang sudah tersedia dapat diberikan pembekalan keahlian tambahan sehingga mampu mengampu bidang studi yang dibutuhkan sekolah.
Skema itu diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan sebaran guru produktif. Di sisi lain, kebutuhan guru PLB dan tenaga kependidikan juga akan dimasukkan dalam pemetaan agar persoalan kekurangan tenaga tidak hanya dilihat dari satu jenis formasi.
Baca Juga: SMPN 16 Mataram Biasakan Siswa Baca Buku Fiksi Tiap Rabu
Muazam mengatakan, draf usulan formasi guru memang belum diserahkan secara resmi. Namun, proses perancangan data kebutuhan dipastikan terus dimatangkan. Pendataan ditargetkan rampung sebelum pemerintah pusat membuka pendaftaran formasi. Dengan begitu, Dikpora memiliki basis data yang lebih siap untuk mengusulkan kebutuhan tenaga pendidikan sesuai kondisi riil di sekolah.
Pemetaan itu sekaligus menjadi langkah antisipasi terhadap wacana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PNS. Regulasi turunan terkait kebijakan itu masih ditunggu.
Menurut Muazam, kesiapan data dinilai penting agar setiap peluang pembukaan formasi guru dan tenaga kependidikan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Usulan yang disampaikan nantinya diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.
Baca Juga: Empat Pemuda NTB Bawa Nama Daerah ke Wirasena Youth Camp
Dengan pemetaan yang lebih rinci, Dikpora menargetkan persoalan kekurangan guru produktif dapat ditangani secara bertahap. Tidak hanya melalui penambahan formasi, tetapi juga dengan mengoptimalkan kompetensi guru yang sudah tersedia.
“Kami berharap distribusi guru dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah NTB semakin sesuai kebutuhan. Kekurangan guru produktif, guru PLB, dan tenaga kependidikan dapat ditekan melalui kebijakan berbasis data,” pungkasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post