Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB H Misbach Mulyadi membenarkan adanya surat masuk dari DPP. “Iya ada surat dari DPP ke DPD provinsi,” katanya, Jumat (3/7).
Dalam surat bernomor SI-2/GOLKAR/VII/2020 berisi instruksi ke 8 DPD provinsi se Indonesia. Termasuk di dalamnya DPD Partai Golkar NTB.
Instruksinya agar DPD provinsi segera merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan Musda Partai Golkar tingkat Provinsi. DPD provinsi harus sudah menyelesaikan agenda Musda paling lambat tanggal 31 Juli 2020.
Surat itu langsung ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jendral Lodewijk F. Paulus tanggal 1 Juli, kemarin.
Dalam surat itu pula, DPD Partai Golkar NTB bersama DPD provinsi lain diminta segera melaporkan persiapan Musda. “Setelah itu (surat masuk) kami di DPD akan rapat. Tapi kami belum tahu kapan rapatnya tergantung pak Ketua dan Ibu Sekretaris,” imbuhnya.
Sebelumnya, agenda Musda NTB dilambari drama politik seru perebutan kursi ketua antara petahana HM Suhaili FT dengan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Dua tokoh ini dikabarkan paling berpeluang sebagai ketua DPD Partai Golkar NTB.
Adanya kepastian pelaksanaan Musda membangkitkan lagi diaroma perebutan itu. Setelah beberapa waktu kemarin meredup karena Pandemi Covid-19.
Sekretaris DPD Partai Golkar NTB yang juga ketua panitia Musda NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi belum menanggapi tentang surat itu.
Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid melihat Musda Golkar NTB tidak hanya membuat kader partai beringin panas-dingin. Tetapi membuat para Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) yang tengah menantikan arah dukungan Golkar ikut berdebar-debar.
Bahkan beberapa partai secara terbuka mengungkapkan masih menunggu hasil Musda Golkar NTB. “Sebagai partai besar Golkar masih memegang kunci,” katanya.
Apalagi bila ketua DPD Golkar NTB benar-benar berganti. Peluang peta politik yang mengkristal di Kota Mataram dan Lombok Tengah misalnya berpeluang berubah.
Deal-deal politik antara Bapaslon dengan partai banyak yang belum terjadi karena menunggu kepastian peta. “Saya fikir banyak yang menahan keputusan politik menunggu momen ini tuntas dulu,” pungkasnya. (zad/r2)
Editor : Administrator