Narasi mendorong penundaan beragam. Dari ancaman Pandemi Covid-19 sampai belum terangnya siapa yang akan hadir dari DPP. Padahal syarat utama sahnya digelar Musda bila dihadiri unsur DPP.
Andai Musda benar ditunda sampai batas waktu 31 Juli, lantas siapa Pelaksana Tugas (Plt)? Mengingat sesuai surat instruksi DPP Partai Golkar bernomor 02/SI/VII/DPP Golkar perpanjangan kepengurusan H Suhaili FT berakhir ditanggal itu.
“Sari (Yulianti) memiliki peluang sebagai kader yang netral,” kata Pengamat Politik UIN Mataram Dr Kadri, Senin (20/7).
Selain Sari Yuliati, ada beberapa nama lain berpeluang. Diantaranya Suhaili, H Ahyar Abduh, hingga Hj Baiq Isvie Rupaeda.
Selain itu beberapa figur luar ikut muncul. Antara lain Hj Rohmi Djalilah dan Lale Prayatni. Tetapi dua figur ini membutuhkan diskresi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebelum dapat duduk sebagai Plt.
Kadri melihat peluang Sari jadi Plt sangat besar. Hal ini karena figur lain terganjal netralitas dan chemistry dengan partai. “(Rohmi) Gak mungkin. Karena akan pimpin partai lain,” ujarnya.
Namun Kadri enggan menyebut partai mana yang akan dipimpin Wakil Gubernur NTB itu. Menurutnya hal ini masih terlalu dini dibicarakkan saat ini.
Berikutnya, Ahyar dan Suhaili terganjal netralitas. Seperti diketahui dua nama ini tengah bersaing ketat berebut kursi ketua DPD Golkar NTB.
Begitu pula Isvie yang dianggap dekat dengan salah satu kandidat. Jika DPP menunjuk salah satu diantara mereka, DPP bisa dinilai tidak netral. “Golkar tentu ingin menunjukkan pertarungan calon ketua Golkar NTB tanpa intervensi,” ulasnya.
Lalu bagaimana dengan Lale Prayatni? “Sangat jauh chemistry-nya,” cetusnya.
Pertarungan Ahyar melawan Suhaili dianggap menarik. Dua kandidat calon ketua itu telah mengeluarkan jurus terbaiknya merebut kursi DPD Golkar Provinsi NTB.
Tetapi kans Ahyar dinilai lebih terbuka menduduki kursi ketua. “Lebih besar Ahyar,” nilainya.
Sekalipun Suhaili telah menempatkan orang-orangnya di Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) tetapi bukan jaminan dapat mendikte jalannya acara untuk pemenangan calon tertentu.
Kadri yakin sebenarnya keinginan DPP sudah selaras dengan DPD kabupaten/kota. Yakni ada pergantian nakhoda baru. “Ini dengan asumsi bahwa Ahyar diinginkan DPP,” ujarnya.
Pertemuan Suhaili dengan Airlangga beberapa waktu lalu, dianggap tidak mewakili kepentingan politik perebutan kursi ketua. “Kalau Suhaili ketemu Airlangga biasalah. Sebagai ketua DPD provinsi dan sebagai tamu harus diterima,” pungkasnya.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Antar Lembaga DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hasan Masat mengatakan Musda tetap akan digelar Rabu 22 Juli, besok. “Ndak, tetap tanggal 22 Juli,” katanya.
Semalam persiapan Musda dimantapkan di rumah dinas Ketua SC sekaligus Sekretaris DPD Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda. “Malam ini (kemarin malam, Red) rapat di rumah ketua DPRD Provinsi,” terangnya.
Namun, perwakilan DPP yang akan hadir belum bisa dipastikan. “Belum tahu,” ujarnya.
Undangan rapat Musda NTB pun sudah disebar ke ketua DPD kabupaten/kota. Ketua DPD Golkar Kota Mataram H Mohan Roliskana misalnya telah menerima undangan itu. “Undangan ada,” katanya.
Selain itu, undangan pun telah disebar ke organisasi sayap partai. Ketua AMPG Golkar Provinsi NTB HL Satriawandi telah menarima undangan Musda. “Undangan sih sudah beredar,” katanya.
Tetapi Satriawandi belum tahu siapa unsur DPP yang dapat hadir dalam Musda. “Nah sampai malam ini belum ada (informasi) tapi kami mau dengar penjelasan di dalam rapat malam ini (kemarin malam, Red),” pungkasnya. (zad/r2) Editor : Administrator