Rohmi yang dikonfirmasi terkait program itu menunjukkan ekspresi gerah. Politisi NasDem itu mengatakan telah berulang kali menjelaskan program ini. “Saya sendiri males ya bicara ini terus,” katanya di hadapan awak media, Kamis (19/5).
Dikatakannya antara ketersediaan anggaran dengan tuntutan hasil yang diinginkan, tidak imbang. Pertanyaan mengapa masih banyak sampah di sekitar, karena anggaran dinilai belum mencukupi mengatasi produksi sampah setiap harinya. “Anggaran lingkungan kita terlalu sedikit,” cetusnya.
Dia lantas membandingkan dengan anggaran di daerah lain yang nilainya sangat besar untuk upaya pemulihan lingkungan. “Kalau kita bicara ideal, belum ideal. Anggaran kita cuma berapa belas M (miliar, Red), bandingkan dengan Surabaya hampir ratusan miliar untuk lingkungan, terus itu dibilang berlebihan?” keluhnya.
Anggaran zero waste yang selama ini dipertanyakan hasilnya, telah diarahkan untuk kegiatan yang nyata dan dapat dievaluasi hasilnya. “Satu, Kebon Kongoq di sana kita lakukan perluasan landfill. Kalau kita tidak lakukan perluasan landfill itu bisa jadi bencana (karena tidak ada tempat buang sampah akhir),” ujarnya.
Persoalan TPA Kebon Kongoq dinilai sudah sangat akut. Sehingga harus segera ditangani agar masalah sampah yang sudah sangat pelik tidak semakin menjadi-jadi.
Rohmi yakin, perluasan landfill nantinya akan berdampak luas pada penanganan sampah. Khususnya bagi dua daerah, yakni Mataram dan Lombok Barat yang saat ini memanfaatkan lokasi itu sebagai tempat pembuangan akhir.
“Memang tidak semudah membalik telapak tangan (menangani sampah),” ujarnya.
Kedua, anggaran juga diarahkan untuk pembangunan jalan di Desa Lemer, Lombok Barat. “Di (Desa) Lemer itu sudah ada pembangunan pabrik untuk pengolahan Limbah B3, kita termasuk daerah yang beruntung karena dipilih oleh pusat, karena tidak semua provinsi yang dapat,” ujarnya.
Hanya saja persoalannya jalan penghubung ke pabrik itu tidak ada. Sehingga melalui kerangka besar program zero waste maka pemprov berinisiatif membuat jalan. “Jalannya nggak ada, apa pabriknya mau dibongkar? Makanya males jawab (kritikan),” katanya lagi.
Selanjutnya, sampai saat ini pemprov hanya mampu merekrut 13 personel satgas zero waste untuk melakukan pengawasan pada lingkungan. “Jumlah ini sangat kurang sekali, karena idealnya (untuk mengawasi seluruh NTB) kita butuh minimal 75 personil,” jelasnya.
Namun sekali lagi karena keterbatasan anggaran, satgas belum bisa ditingkatkan jumlahnya. “Jadi kita sedang menjerit (karena anggaran kurang),” katanya.
Rohmi juga mengungkapkan kebingungannya menyusul tudingan program zero waste dianggap tempat pencucian uang.
“Ya saya juga bingung, dibilang pencucian uang. Yang namanya pencucian uang itu (sumbernya) hasil kejahatan,” sesalnya.
Sedangkan zero waste telah melalui pembahasan yang sah di dalam penyusunan anggaran. Baik oleh eksekutif maupun legislatif. “Jadi inti pemberitaan (zero waste) gak ada (substansinya), ini hanya (pemberitaan) ribut-ribut (untuk kepentingan) politik saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD NTB Raihan Anwar juga balik mengritik tudingan zero waste sebagai tempat pencucian uang. “Itu pernyataan yang memalukan,” sesal Raihan.
Tudingan program zero waste sebagai tempat pencucian uang tidak diterima oleh fraksi NasDem. “Yang namanya terminologi pencucian uang yang diserap dari bahasa Inggris Money Loundering umumnya dari sumber yang ilegal,” kata politisi asal Bima itu.
Sedangkan program zero waste, ditegaskannya bersumber dari penganggaran yang sah. “Mulai dari penyusunan KUA-PPAS, bahkan jauh sebelum itu mulai penyusun RKPD, semua melalui mekanisme yang resmi,” ujarnya. (zad/r2)
Editor : Administrator