Rencana Interpelasi ini kembali dimunculkan oleh Fraksi Gerindra beberapa waktu lalu.
Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman (IJU) kepada Lombok Post mengatakan belum menerima laporan resmi dari Fraksi tentang dinamika yang muncul di Udayana (Baca: DPRD NTB).
“Tentang Interpelasi saya belum dapat laporan resmi. Jadi belum bisa berpendapat banyak,” kata IJU, Selasa (24/5).
Secara umum, kembali mencuatnya rencana interpelasi dianggap sebagai dinamika politik di kursi wakil rakyat.
“Namun karena belum ada, fakta dan datanya, kami tidak bicara tentang isu,” imbuhnya.
Nantinya setelah ada laporan resmi dari Fraksi Demokrat di DPRD NTB barulah pernyataan interpelasi akan ditanggapi juga secara kepartaian.
“Apa alasannya, dasarnya apa, baru kita akan pertimbangkan posisi dan kebijakan politik Partai Demokrat,” tekannya.
Interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota dewan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan untuk menanyakan program dan kebijakan pemerintah.
Oleh karenanya hak Interpelasi sewajarnya dijaga marwahnya sebagai hak bertanya dengan basis fakta dan data yang akurat.
“Jangan hanya jadi selogan politik yang diteriak-teriakan pada publik tetapi harus punya dasar mengapa hak itu mau dilakukan, begitu juga dengan hak-hak dewan yang lain,” ulasnya.
IJU menegaskan, Partai Demokrat tidak anti pada hak Interpelasi. “Selama alasannya kuat, kami sangat terbuka,” katanya.
Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral sebagai partai pengusung pemerintahan Dr H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalillah.
“Kalau program yang ingin dikritik merugikan masyakat, partai yang paling pertama akan mengkritik, sebaliknya kalau membawa kemanfaatan bagi masyarakat, maka kami partai pertama yang pasang badan mengamankan kebijakan itu,” urainya.
Terhadap isu interpelasi yang tengah bergulir, IJU memberi arahan agar dewan dari partai Demokrat tidak ikut-ikutan. Sebelum memiliki basis fakta dan data yang akurat.
“Arahan saya fraksi mendalami semua data dan lain sebagainya supaya kita tidak hanya ikut-ikutan. Jangan jadi parpol yang latah, kita punya platform yang jelas sikap yang jelas,” tegasnya.
Sikap politik ini telah digariskan oleh partai dan menjadi sikap bersama yang harus dipatuhi dan ditaati semua kader di bawah.
“Itu yang ditekankan Ketum (Ketua Umum, Red),” tegasnya.
Wacana Interpelasi mengemuka untuk kesekian kalinya. Kali ini dihembuskan fraksi Gerindra.
Program yang dipertanyakan itu antara lain Irigasi Tetes di Sumbawa dan Lombok Utara; Beasiswa Pemprov NTB; Program yang tiba-tiba menjadi prioritas lewat direktif Gubernur; Zero Waste; Percepatan Pembangunan Jalan; hingga bantuan sosial Sapi.
Anggota Fraksi PAN DPRD NTB H Najamuddin Mustofa mengatakan proses penggalangan interpelasi masih berlangsung. Tujuannya untuk mempertanyakan program pemerintah provinsi yang diduga bermasalah.
Bahkan, Haji Najam, sapaan akrabnya, telah menyiapkan rencana berikutnya kalau interpelasi kembali gembos untuk kesekian kalinya nanti.
“Kita laporkan ke KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri,” serunya.
Penelusuran lebih lanjut pada sejumlah program yang diduga bermasalah itu dianggap penting untuk menemukan kebenarannya.
“Tapi saat ini kita masih perjuangan lewat Interpelasi itu, karena kita ingin tahu benang merah di balik program yang kita duga bermasalah,” ujarnya.
Dari syarat dukungan dia mengatakan, sudah terpenuhi karena mendapat dukungan dari fraksi-fraksi di DPRD NTB.
“Hanya fraksi NasDem, PKS, dan PPP yang tidak sepakat,” ujarnya.
Dikatakannya hal itu tidak menjadi soal. Mengingat syarat Interpelasi melekat pada anggota bukan pada fraksi. Selain itu minimal harus didukung dua fraksi, untuk memenuhi syarat 10 dukungan anggota dewan.
“Sudah bisa berjalan interpelasi karena syarat administrasi terpenuhi, jumlahnya dukungannya mencapai 20 orang, kita hanya menunggu waktu yang tepat,” ungkapnya. (zad)
Editor : Administrator