Anggota DPRD NTB ini menilai, pemecatan dirinya merupakan hal kecil. Sehingga pihaknya belum bisa mengomentari pemecatan dengan nomor 02-011/A/MK-GERINDRA/2023 berisi tentang amar putusan dari sidang etik yang dilakukan kepada Mori Hanafi.
"Rekan-rekan media yang terhormat, banyak sekali rekan-rekan wartawan yang bertanya pada saya terkait surat mahkamah partai saya di atas. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya belum bisa mengomentari persoalan kecil ini," ucapnya pada wartawan, Rabu (22/3/2023).
Ia beralasan, tengah fokus mengawal pelaksanaan Porprov XI NTB tahun 2023 yang baru saja dilakukan open ceremony. Artinya, ini jauh lebih penting dan strategis karena menyangkut masa depan olahraga di NTB serta persiapan NTB menjadi tuan rumah PON 2028.
"Issue yang menarik dari Porprov kali ini adalah dana cuma setengah, tapi kuantitas dan kualitas jauh lebih baik. Mudah-mudahan setelah Porprov ini selesai baru saya akan bicara persoalan kecil terkait surat Mahkamah Partai saya," ungkap Mori.
Sebagai informasi, Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra telah mengeluarkan keputusan terhadap kadernya di NTB yakni Mori Hanafi. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta Ketua Harian DPP Partai Gerindra. (ewi/r10) Editor : Baiq Farida