“BPR ini kami nilai sehat, sehingga kita akan mendorong pemerintah menambahkan modal supaya target deviden Rp 10 Miliar tercapai,” katanya, Kamis (6/4).
Diungkapkan dari laporan komisi yang diterima memang ada kekurangan yang dialami BPR. Salah satunya yang paling strategis yakni Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi dan teknologi. Sehingga disarankan membangun kerja sama dengan Bank NTB Syariah. “Ini kan sama-sama perusahaan daerah,” ujarnya.
Saat ini Direksi BPR NTB disebut tengah berbenah supaya bisa memberikan pelayanan terbaik pada nasabah. Disebutkan pula bahwa BPR NTB membutuhkan modal inti sebesar Rp 500 Miliar untuk bisa menjadi bank yang sehat.
Hanya saja, dari angka itu, yang sudah diberikan pemda sebesar Rp 140 Miliar. “Meskipun demikian, sudah mampu menyumbang deviden Rp 7,5 Miliar dari target Rp 10 Miliar tahun 2022,” paparnya.
Alasan lain Komisi III DPRD NTB mendorong pemerintah menambahkan modal, Karana keberadaan BPR di tengah masyarakat sangat strategis. Antara lain membantu pemerintah memberantas kemiskinan, dengan memutus rantai praktik rentenir. “Ini juga bagian upaya membantu pemerintah menurunkan angka kemiskinan di NTB," ujarnya.
Sementara itu, terkait wacana BPR menjadi Syariah, Wirajaya mengatakan masih terkendala modal inti dan SDM. Sehingga disarankan membangun kerja sama dengan Bank NTB Syariah. “Sama-sama perusahaan daerah hanya segmen saja yang beda,” ujarnya.
BPR diharapkan mampu berimprovisasi antara lain dengan membuat berbagi layanan bagi nasabah yang memudahkan. Seperti menyiapkan layanan M-Banking dan memperkuat promosi di pangsa pelajar di NTB.
“Setidaknya bisa menerbitkan rekening bagi pelajar, meskipun dibatasi,” sarannya.
Layanan itu akan bermanfaat antara lain saat pelajar mendapat transferan biaya pendidikan dari orang tuanya. “Setidaknya BPR bisa memberikan kemudahan itu,” pungkas politisi Gerindra ini. (zad/r2) Editor : Administrator