Politisi PKS itu menilai, publik saat ini sebagian besar sudah cerdas dalam menilai kinerja politisi. Menempatkan ukuran kinerja berdasarkan pada apa yang dikerjakan, bukan apa yang diceritakan.
“Masyarakat lebih percaya apa yang dilihat daripada apa yang didengar,” katanya.
Ia lantas berseloroh kalau Fahri menyebut ada 10 anggota DPR RI dari NTB yang hanya kerjanya membawa Bansos, itu artinya ada satu anggota dewan -- yang dalam pandangan Fahri -- bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Karena anggota DPR RI ini kan jumlahnya 11 orang dan semoga 1 orang yang benar-benar bekerja itu adalah saya, kan semua orang bebas menilai ucapannya,” celetuknya sembari tersenyum.
SJP melanjutkan, namun kalau Fahri menganggap jumlah keseluruhan anggota DPR RI dari NTB totalnya 10 orang, hal itu menunjukkan bahwa Fahri lemah dari sisi akurasi informasi. Seharusnya pengetahuan mengenai jumlah anggota DPR RI dari NTB adalah hal yang umum dan aneh bila politisi tidak hafal.
“Jangan-jangan tidak pernah baca berita dan tidak tahu apa-apa,” sentilnya.
Selanjutnya, jika bansos yang dimaksud adalah mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dibawa anggota dewan pada Dapil-nya, SJP menganggap pemahaman Fahri terlalu sempit.
Dewan memiliki tiga fungsi utama yakni Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan. Kemampuan dewan untuk membawa program ke daerah, bukanlah bentuk dewan sebagai “jongos” pemerintah.
“Tetapi itu bentuk kemampuan dewan dalam budgeting, sehingga mampu memperjuangkan Dapil-nya agar dapat program pemberdayaan dari pemerintah,” ujarnya.
Mengartikan dewan sebagai juru awas dan tukang kritik mengerdilkan fungsi yang dimiliki dewan. Sebab, ada fungsi yang lain yang memungkinkan dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil-nya. “Dewan juga dapat mengadvokasi masyarakat yang tidak mampu agar pemerintah pusat memperhatikan mereka dengan serius,” tekannya.
Pembelaan ini ditegaskan SJP, bukan berarti dirinya menafikan bahwa dewan dapat menjadi juru bicara rakyat yang kritis. “Tapi kalau dalam istilah saya mengkritik itu memang salah satu tugas dewan, tapi bukan itu satu-satunya. Itu baru pengantar saja, ada yang lebih substantif yakni memperjuangkan hak-hak rakyat,” tegasnya.
Dewan dapat melakukan advokasi juga diplomasi untuk memperjuangkan hak rakyat. Oleh karenanya berbagai kemampuan itu harus dioptimalkan dalam rangka memberi dampak sebesar-besarnya kebaikan bagi rakyat.
“Kita bawa program ke Dapil itu kan bagian dari fungsi Budgeting,” tekannya sekali lagi.
Dalam praktiknya ada dewan yang memang getol menyuarkan dan mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi ada pula yang fokus melakukan kerja-kerja nyata agar pemberdayaan pemerintah optimal sampai ke daerah. “Tidak ada yang salah, itu bagus semua. Tapi jangan menyalahkan fungsi yang lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengritik anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok dan Sumbawa. Mantan politisi PKS itu secara spesifik menyebut 10 anggota dewan tidak punya taring dan ide gagasan yang berpihak pada publik.
“Anggota DPR RI dari NTB hanya menjadi penyalur bansos, pelayan eksekutif. Tidak ada yang berteriak atas kezaliman yang terjadi. DPR RI Dapil NTB tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Para wakil rakyat NTB itu hanya sibuk sebagai penyalur bansos yang dijadikan ajang pencitraan saja,” kritiknya, saat melakukan konsolidasi kader Gelora di NTB beberapa waktu lalu. (zad/r2) Editor : Administrator