Saat bersama Cawapres Hatta Rajasa pada pemilu 2014, Prabowo Subianto meraih 1.884.178 suara atau 72,45 persen dibanding pasangan lawannya saat itu Joko Widodo-Jusuf Kalla yang meraih 701.238 suara atau 27,55 persen.
Pada Pilpres 2019, perolehan suara untuk Prabowo bertambah. Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Salahudin Uno memeroleh 2.011.319 suara, sedangkan pesaingnya pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 951.242 suara. Baik Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo menang telak di 10 Kabupaten/Kota di NTB.
Berkaca dari fenomena politik selama satu dekade di NTB tersebut, sejumlah politikus di NTB, wabilkhusus partai Gerindra dan koalisinya saat ini cenderung percaya diri dan menilai kemungkinan kemenangan itu akan dengan mudah tercapai kembali pada Pilpres 2024. Akan tetapi sejumlah pengamat politik juga membaca perubahan fenomena dengan munculnya dua pesaing baru Ganjar dan Anies.
Pengamat Politik Muh Saleh, menuturkan kemungkinan adanya perubahan besar pada Pilpres 2024 mendatang. Terutama pada perolehan suara pemilih NTB. “Ada faktor yang memungkinkan terjadinya pergeseran tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan image Prabowo yang belakangan masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi,” kata Muh Saleh pada Lombok Post, kemarin (7/9).
Kendati memiliki peluang sebagai pemain lama, namun masuknya Prabowo ke kabinet memberikan gambaran dia sebagai sosok yang memiliki ambisi untuk berkuasa. Sikap politik tersebut dinilai Saleh sebagai langkah yang tanda kutip negatif terhadap identitas kepemimpinannya. Apalagi jika melihat fenomena pemilih dewasa ini yang cepat berubah.
Prabowo yang tidak konsisten dinilai menyebabkan berkurangnya simpatik pemilih. Beda halnya dengan konsistensi Prabowo selama kepemimpinan Jokowi-JK periode 2014-2019, yang membuatnya tetap mendapatkan perolehan suara terbanyak di NTB pada pemilu 2019.
Selain faktor internal tersebut, kehadiran dua sosok baru yang menjadi pembeda pada Pilpres kali ini juga patut diperhitungkan. “Fenomena Anies dan Ganjar saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo,” jelasnya.
Mantan Ketua KPU Lombok Timur itu mengatakan kepastian dari itu semua memang membutuhkan analisa akademis berupa survey. Namun saat ini, yang terpenting selain kekuatan mesin partai masing-masing calon adalah sosok itu sendiri. Terlepas dari siapa Cawapresnya, Saleh menilai sosok Pilpres tetap menjadi yang utama.
“Sosok wakil paling bisa mensuport 20 sampai 30 persen. Selanjutnya ketokohan Capresnya dan bagaimana mesin partai bekerja,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) Partai Demokrat NTB Erwin Afandi menerangkan sejumlah pengurus partai yang melihat keuntungan jika partai Demokrat memilih ke koalisi Prabowo Subianto.
Hal itu dikarenakan Prabowo pada dua kali Pilpres selalu menang telak di NTB. Sehingga jika menepi ke arah Koalisi Indonesia Maju (KIM), kerja konsolidasi ke bawah dibaca akan lebih mudah. Hal itu menjadi pertimbangan yang dirasa menarik dan cukup kuat bagi pengurus partai Demokrat NTB mengharapkan Demokrat berlabuh ke Prabowo.
Namun selain ke Prabowo, sejumlah anggota dan pengurus partai di NTB juga dikatakan menginginkan Demokrat menentukan arah ke Ganjar. Keuntungan masuk ke dalam koalisi PDI P, PPP, Perindo dan Hanura itu dinilai dari porsi yang akan lebih besar didapatkan Demokrat jika dibandingkan PPP, Perindo, dan Hanura.
“Dilihat secara nasional, tentu ini sangat menguntungkan. Meskipun kita akan sedikit kewalahan melakukan sosialisasi,” jelas Erwin yang juga sebagai Korwil Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Lombok Timur – Lombok Tengah. (tih/r2)
Editor : Marthadi