Hal ini disampaikan Cak Imin dihadapan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Rabu (6/9/2023).
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA ) Muhaimin Iskandar mengatakan di masa lampau kaum santri dan para Aktivis dan Mahasiswa telah banyak berperan menjaga kedamaian dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pada era modernisasi seperti saat ini, para santri dan Mahasiswa diharapkan dapat merefleksikan perjuangan-perjuangan di masa lalu dengan menangkal berbagai potensi ancaman yang dapat menggangu keutuhan Bangsa Indonesia dan NKRI.
"Terkait dengan kegiatan ini adalah agar ke depan nanti pada 2024 bangsa kita tidak terpecah belah. Terus kemudian menjadikan proses pemilu ini damai, adil, jujur," ucap Cak imin.
Cak Imin menyebut santri dan Mahasiswa juga sepatutnya menjadi pionir perdamaian yang berorientasi pada spirit moderasi beragama pada kehidupan bermasyarakat.
Dengan intelektual dan wawasan keagamaan serta jiwa sosialnya, kaum santri mampu menciptakan toleransi dan kerukunan beragama dalam skala nasional dan global.
Demi mewujudkan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra ini itu berkomitmen memberi ruang serta menambah wawasan para santri dengan berbagai kegiatan positif.
"Ada juga kegiatan pelatihan, ada juga kegiatan sablon, pembinaan kebangsaan, moderasi beragama itu kami kemas dan kami lakukan kegiatan-kegiatan di wilayah Jawa Timur khususnya pada sektor santri, pesantren, lembaga pendidikan dan majelis taklim," ungkap dia.
Cak Imin berpesan agar santri dan Mahasiswa senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia terlebih dalam menghadapi pemilu 2024.
"Dengan dasar itu kami selaku perwakilan santri tidak ingin adanya pemilihan ini menjadi terpecah belah. Jadi, kita tetap bersatu seiring berjalannya waktuini santri punya komitmen bersatu untuk satu keutuhan NKRI," kata Wakil Ketua DPR RI yang Juga Ketua Umum PKB tersebut.
Lanjut Cak Imin, Salah satu anugerah bagi Indonesia adalah keragaman suku, budaya dan bahasa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.
Meski tiap daerah memiliki bahasa yang berbeda dan terpisah oleh pulau dan lautan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Oleh karena itu sudah semestinya, perbedaan pilihan saat politik tidak menjadikan kita berpecah-belah. Justru pemilu harus menjadi momentum untuk menjaga persatuan.
Narasi perpecahan yang berakibat pada polarisasi tentu saja harus dihindari. Seluruh elite politik dan masyarakat sipil harus bersama-sama menjaga persatuan bangsa pada pemilu 2024 yang akan datang.
Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga persatuan adalah Deklarasi Damai Umat Beragama yang digaungkan oleh berbagai tokoh agama di Indonesia, deklarasi tersebut tentu saja menjadi langkah positif untuk merajut kembali persatuan bangsa yang dulu sempat terkoyak akibat polarisasi pada pemilu 2019.
Jangan sampai pengalaman 2019 lalu di mana masyarakat terpolarisasi hingga memunculkan luka yang bahkan belum kering hingga kini.
Politisi PKB ini menuturkan, sudah semestinya dan sudah seharusnya tokoh agama mengambil peran dalam menjaga kondusifitas jelang pemilu 2024, salah satunya yakni melakukan tugasnya untuk mengajak umat beragama untuk taat pada Undang-undang, sekaligus juga taat pada aturan agama.
Apalagi aturan agama juga melarang untuk memecah belah bangsa. Justru Agama juga menganjurkan untuk menjaga negara ini agar aman, damai dan tenteram.
Ia juga mengatakan Deklarsi Damai Umat Beragama menjadi momentum untuk menggandeng semua pihak. Bukan hanya tokoh agama untuk terus menjaga kerukunan di tengah perbedaan, termasuk perbedaan pandangan politik.
Ia berujar, bahwa ke depan anak bangsa harus solid dalam konteks menjaga persatuan bangsa. Karena tugas menjaga persatuan bukan hanya tugas tokoh agama, tetapi juga tugas seluruh masyarakat Indonesia.
Cak Imin menuturkan bahwa persatuan yang mengikat kita menjadi sebuah bangsa yang utuh dan diakui, tidak boleh dicederai kompetisi politik.
Momentum menjelang pemilu ini dirasa menjadi saat yang tepat untuk saling bergandengan dan menjaga nilai-nilai yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia.
Nilai persatuan menurut Wakil Ketua Bidang Kokesra ini merupakan sesuatu yang fundamental dan tidak bisa dikorbankan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara, yakni kekuasaan.
Dirinya juga berharap agar mayoritas dan minoritas dapat saling merangkul, mengingatkan kembali bahwa fondasi kebangsaan Indonesia sudah ke arah yang benar.
Bahkan menurutnya, banyak bangsa lain di dunia yang belajar pada bangsa Indonesia.
Ia mengungkapkan, jangan sampai pemilu yang digelar lima tahunan tersebut justru memecah belah masyarakat. Padahal Indonesia sudah melewati berbagai rangkaian pemilu serta pergantian pimpinan.
Sementara itu, Tokoh lintas agama berharap agar pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa menimbulkan dampak negatif, seperti merusak persaudaraan sesama warga negara hanya karena perbedaan pilihan politik. Jangan sampai pemilu 2024 justru berujung pada tercabiknya persaudaraan yang telah terbangun.
Pemilu yang berkualitas tentu mutlak diperlukan guna membangun peradaban demokrasi di Indonesia agar makin maju. Dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat harus dapat menyikapi perbedaan dalam politik. Termasuk juga harus paham kapan waktu bertanding dan kapan waktunya untuk bersanding.
Ditempat Terpisah Ketua DPR Puan Maharani menilai bahwa tahun politik di Indonesia sudah datang lebih awal. Menurut Puan, hal tersebut terlihat dari perbincangan suksesi kepemimpinan nasional yang menjadi topik di media sosial hingga warung-warung kopi di penjuru Indonesia.
Dirinya juga mengaku gembira melihat hal tersebut karena memperlihatkan masyarakat Indonesia yang sudah dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan politik.
Puan juga mengajak kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk membangun komitmen bersama untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai, bersuka ria dan tanpa memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bertalian dengan itu, Puan juga mengatakan bahwa partisipasi rakyat di dalam negara demokratis harus dibuka yang seluas-luasnya.
Menurutnya, negara harus memastikan ruang partisipasi rakyat tersebut dapat terselenggara dengan baik dan tidak terbatas, termasuk memberikan ruang artikulasi kaum perempuan dalam segala bidang.
Puan menilai bahwa penyertaan perempuan dalam setiap jabatan tidak boleh hanya sekadar kebijakan afirmatif belaka, tetapi harus dilakukan dengan kesadaran atas penghargaam harkat dan martabat manusia.
Pemilu merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai keberadaan hajat 5 tahunan tersebut justru dapat memancing debat kusir hanya gara-gara pilihan yang berbeda.
Di sisi lain, politik SARA juga harus dihindari, karena dilihat dari sudut pandang manapun, penebaran isu sara dan agama merupakan hal yang tidak elegan, karena politisasi SARA merupakan hal yang berpotensi memecah belah persatuan.(*)
Editor : Redaksi Lombok Post