Seperti pada baliho Ketua TPD Ganjar-Mahfud NTB H Muzihir yang terpasang di sejumlah lokasi di Mataram. Salah satu yang terpantau Lombok Post berada di jalan Dakota, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang.
Tak jauh dari baliho Muzihir, terdapat baliho Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud TGB Zainul Majdi yang juga terlihat tanpa foto Ganjar-Mahfud. Muzihir sendiri merupakan Caleg DPRD NTB Dapil 1 Kota Mataram dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan TGB Zainul Majdi merupakan Caleg DPR RI Dapil II Pulau Lombok dari Partai Perindo.
Pengamat politik NTB Darwan Samurdja mengomentari hal tersebut dengan tanda tanya. Menurutnya ada yang tak lazim dari kedua baliho Muzihir dan TGB dalam melihat posisinya sebagai bagian penting dari tim pemenangan Ganjar-Mahfud di tingkat nasional dan daerah.
“Artinya hal ini tidak berbanding lurus dengan komitmen mereka sebagai tim pemenangan,” kata Darwan pada Lombok Post, kemarin (14/12).
Direktur Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (Presisi) itu juga menjelaskan jika bisa jadi hal itu disebabkan juga oleh elektabilitas Ganjar-Mahfud yang paling rendah di NTB. Sehingga ada ketakutan jika memasang Ganjar-Mahfud di balihonya, suara TGB dan Muzihir akan tergerus di pencalonannya.
“Ada kemungkinan mereka takut akan dapat menggerus suara mereka di caleg,” jelas Darwan.
Selebihnya, Darwan menyatakan pertanyaan-pertanyaan serupa pada kondisi tersebut. Ia menuturkan alasan-alasan spesifik tentu hanya akan bisa dijawab oleh yang bersangkutan. “Karena kalau kita lihat, baliho-baliho Caleg PDIP seperti pak Rachmat Hidayat memampang foto Ganjar-Mahfud,” jelasnya.
Dihubungi Lombok Post, Muzihir menerangkan jika timnya segera memasang sejumlah baliho yang juga memajang foto Ganjar-Mahfud bersamanya. Ia tak ingin menjelaskan alasan tidak memasang gambar Ganjar-Mahfud di sejumlah baliho yang terpasang di seputaran Kota Mataram.
“Ya, kita masih menunggu. Nanti kita pasang juga semuanya itu,” kata Muzihir.
Beberapa pekan lalu, Lombok Post mempertanyakan tentang pemasangan baliho Caleg Perindo yang mencantumkan Ganjar-Mahfud pada Wakil Ketua TPN TGB Zainul Majdi. Saat itu, TGB menerangkan telah meminta DPD Partai Perindo NTB untuk memperbanyak baliho Caleg dengan foto Ganjar-Mahfud.
Mengenai sosialisasi melalui Alat Peraga Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye (APS-
APK) Ganjar-Mahfud yang sejauh ini belum dibuat oleh pengurus Perindo NTB menurut TGB
saat itu sedang dalam persiapan.
“Kemarin baru pengundian nomor urut, jadi APK sekalian ada nomor urut, sehingga lebih mudah untuk sosialisasikan,” kata TGB.
Melalui pesan Whatsapp, kemarin (14/12), TGB menampik tudingan baliho dirinya yang tanpa Ganjar-Mahfud dengan mengirimkan sebuah baliho berukuran besar yang memajang fotonya bersama Ganjar-Mahfud. Selain gambar baliho yang terlihat terpasang di Lombok Timur itu, TGB juga mengirim poster yang bertuliskan NWDI Bersama TGB siap menangkan Ganjar-Mahfud.
Potensi Caleg Bermain Dua Kaki Cukup Besar
Sebelumnya, Lombok Post menulis pandangan Pengamat politik NTB Dr Agus tentang kemungkinan Caleg bermain dua kaki yang cukup besar di NTB. Dr Agus menerangkan, memang sudah semestinya seorang Caleg konsisten dan tegak lurus dengan Capres-Cawapres yang diusung partainya. Namun dalam hal ini, Caleg tidak serta merta bisa mematuhi begitu saja pilihan partainya.
“Ini akibat dari sistem pemilu kita. Sistem proporsional terbuka ini menekankan orang
memilih orang, bukan orang memilih partai. Ketika memilih orang, seringkali calon presiden
yang diusung parpol tertentu tidak diterima oleh publik yang menjadi komunitas caleg
tersebut,” kata Agus.
Dalam kondisi seperti itu caleg bersangkutan tidak bisa memaksakan kehendak partainya.
Karena hal itu akan berdampak pada suaranya pribadi. Rasionalitas politik semacam itulah
yang menyebabkan tidak selarasnya suara Capres dengan Caleg.
“Ada problem teoritik di saat pemilu eksekutif digabung dengan legislatif. Harapan elektoral capres-cawapres tertentu berdampak bagi caleg di daerah nyatanya lebih banyak tidak terjadi,” jelas Agus.
Apa yang disampaikan tersebut berdasarkan kajian penilitian dari Pemilu serentak 2019 lalu.
Kata Agus, besar kemungkinan hal serupa juga terjadi pada Pemilu 2024 mendatang.
Memang ada juga yang caleg yang konstituennya juga memilih capres-cawapres yang
diusung oleh partainya. Namun ada banyak juga yang menemukan kondisi sebaliknya.
“Demokrasi elektoral kita ini adalah demokrasi yang asimetris. Tidak sesuai dengan pilihan
pusat dengan di daerah. Maka sangat terbuka hal-hal seperti itu (caleg mendua) terjadi.
Apalagi rasionalitas elit politik kita hari ini tidak ada yang ideologis. Tapi pragmatis semua.
Maka wajar jika seorang caleg mendahulukan kepentingannya untuk mendapatkan suara.
Bagaimanapun caranya,” jelasnya.
Linieritas bisa saja terjadi dalam pemilu serentak. Apabila calon presiden mendanai
kampanye caleg di daerah. Kata Agus, namun justru yang biaya politik didanai sendiri-
sendiri. “Belum lagi bagaimana mereka bersaing di internalnya,” sambungnya. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post