Diduga Main Mata dengan Caleg, Oknum Panwascam Selaparang Dilaporkan!

Miq Ade • Dipublikasikan Sabtu, 2 Maret 2024 | 08:05 WIB
Kuasa Hukum Arif Rahman Fajar, Suhardi (kanan) menyerahkan laporan dan bukti dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Kota Mataram.
Kuasa Hukum Arif Rahman Fajar, Suhardi (kanan) menyerahkan laporan dan bukti dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik ke Bawaslu Kota Mataram.

LombokPost--Seorang Panwaslu Kecamatan (panwascam) Selaparang dilaporkan karena dugaan pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Laporan itu sampaikan langsung pada Bawaslu Kota Mataram dengan nomor 007/LP/PL/Kota-Mataram/18.01/III/2024.

Pelapor adalah Arif Rahman Fajar Setiawan yang diketahui Sekretaris Bappilu Partai Nasdem Provinsi NTB. “Ya betul kami melaporkan karena kami menduga dia (terlapor) menggerakkan struktur secara berjenjang,” kata Arif, Jumat (1/3).

Arif menunjuk kuasa hukum D. A. Malik S.H M.H untuk mengawal persoalan tersebut. Dalam keterangan yang disampaikan terkait dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik disebutkan telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu 2024 oleh R (inisial, Red) selaku panwascam Selaparang.

“Yang juga melibatkan anggota penyelenggara pemilu lainnya yakni oknum panitia pengawas tingkat kelurahan atau desa (PKD),” tulis DA Malik. 

Terlapor D diduga melakukan permufakatan atau kerja sama untuk mendukung salah satu calon anggota legislatif Dapil 4 Selaparang atas nama SFB (Inisial, Red). “Bahwa terlapor telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai ketua Panwaslu Kecamatan Selaparang dengan mengarahkan dan memerintahkan anggota pengawas Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk membantu calon anggota legislatif SFB memperoleh suara di seluruh TPS yang ada di kecamatan Selaparang,” paparnya.

Tindakan itu dianggap melanggar kode etik sebagaimana yang diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DA Malik menduga hal ini terjadi karena proses rekrutmen anggota Adhoc yang tidak profesional. 

“Kami punya rekaman video sebagai bukti lampiran,” tekannya.

Pihaknya meminta agar Bawaslu Kota Mataram menindaklanjuti laporan tersebut. “Kemudian mengusut dugaan tindak pelanggaran pemilu dan pelanggaran kode etik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Hanya saja, Yusril belum dapat memberikan respons lebih lanjut karena harus mempelajari terlebih dahulu.

“Benar ada (laporan masuk) tapi sedang dikaji divisi terkait,” katanya.

Ia menekankan pada dasarnya setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur yang ada. “Kami belum tahu (apakah laporan itu sudah melewati batas waktu atau masih dapat di proses). Kami masih menunggu hasil kajian divisi terkait. Saat ini kami juga tengah konsentrasi mempersiapkan data untuk menghadapi rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota besok (hari ini, Red),” ucapnya. (zad)

 

Editor : Hidayatul Wathoni
Kota Mataram kode etik Pemilu Bawaslu pelanggaran panwaslu