LombokPost--Catatan hasil kepemimpinan H Mohan Roliskana menjadi bahan pertimbangan PDI Perjuangan dalam menentukan peta koalisi menghadapi Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Mataram 2024. Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai, catatan kepemimpinan berjalan baik meskipun masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Made Slamet, pada Lombok Post mengatakan, partainya bisa saja mempertimbangkan koalisi dengan Golkar. Namun dengan catatan, Mohan Roliskana memutuskan kembali bertarung di Kota Mataram. “Kalau terbangun komunikasi yang ideal (antara PDI Perjuangan dan Golkar), ya bisa saja kan kami mengajukan kader terbaik untuk mendampinginya,” katanya, Jumat (19/4).
Mohan dinilai sebagai figur nasionalis. Kriteria ini sesuai dengan ketentuan partainya untuk calon kepala daerah. “Ya yang terpenting merah putih (baca: nasionalis),” tekannya.
Meski demikian, partainya juga terbuka pada figur nasionalis lainnya. Sesuai dengan karakteristik kepemimpinan yang dibutuhkan di kota yang majemuk.
Saat ini sesuai istruksi pusat, DPC PDI Perjungan Kota Mataram sudah mulai membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota. Pendaftar dibuka seluas-luasnya untuk kader dan figur luar partai.
“Sesuai perintah partai, kami membuka pendaftaran untuk internal dan eksternal,” terangnya.
Made mengatakan, aspek pembangunan ibu kota di bawah pemerintahan Mohan Roliskana sudah berjalan baik. “Kalau penataan kami melihat sudah bagus dan mulai tertata di sana-sini,” ucapnya.
Pihaknya melihat inovasi perlu ditingkatkan pada aspek ekonomi. Di sisi ini, masih ada kesenjangan support pemerintah pada sektor usaha besar (baca: investor besar) dengan usaha mikro.
“Kalau usaha-usaha besar, sudah sangat banyak dan kuat. Tapi kami melihat sentuhan ekonomi kecil dan mikro masih kurang,” bandingnya.
Oleh karenanya, jika figur yang diusung PDI Perjuangan sukses terpilih dalam Pilwali Kota Mataram 2024, maka pembangunan ekonomi mikro akan menjadi fokus. “Kalau kita ibaratkan ekonomi seperti bangunan, maka fondasinya saat ini terlihat rapuh. Ada gempa saja, bangunannya bisa ambruk,” analoginya.
Politisi Udayana (baca: DPRD NTB) ini mengatakan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berdenyut di tengah masyarakat, memegang peranan vital. Oleh karenanya, suport permodalan dan pendampingan oleh pemerintah dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kalau dikatakan tidak ada sentuhan, tentu tidak tepat juga. Sudah ada, tapi kami melihat perlu dimaksimalkan lagi, agar bangunan ekonomi kita semakin kuat,” pungkasnya. (zad)
Editor : Hidayatul Wathoni