LombokPost - Para bakal calon pemimpin NTB di Pilgub 2024 dinilai memiliki kapasitas dan gagasanyang mumpuni untuk maju.
Sayangnya yang menentukan keterpilihannya nanti tidak sepenuhnya berdasarkan gagasan.
Melainkan juga faktor lain yang dinilai justru paling menentukan, yakni modal kapital.
Pengamat politik NTB Dr Alfisahrin menyoroti tentang sejauh mana gagasan para bakal calon pemimpin mampu membawanya mendapatkan kemenangan.
Bahkan jika ditarik mundur, bagaimana gagasan dan kapasitas tersebut yang menentukan rekomendasi partai.
“Secara ideal, demokrasi itu menghendaki pemimpin dengan kualitas dan kapasitas terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks. Namun saat ini, politik uang masih menjadi wabah yang terus berulang dari pemilu ke pemilu,” kata Alfisahrin pada Lombok Post, Kamis (13/6).
Apakah gagasan yang diusung untuk membawa NTB menjadi lebih baik lima tahun ke depan lebih besar pengaruhnya dari modal kapital yang dimiliki?
Pertanyaan itu bagi Alfisahrin mesti dikembalikan pada karakteristik kelompok pemilih di NTB.
Sayangnya, gagasan nampaknya hanya berlaku pada kelompok pemilih rasional.
Di mana jumlah kelompok pemilih ini tidak banyak dibanding dengan kelompok pemilih irasional.
“Kadang-kadang gagasan tidak berlaku bagi kelompok marginal, seperti petani, pedagang, yang kita tahu dominan di NTB,” terangnya.
Berbicara tentang politik uang, Alfisahrin menegaskan masyarakat tidak bisa disalahkan.
Melanggengnya praktek politik uang menurut dia disebabkan oleh sejumlah faktor.
Pertama, karena selama ini tidak ada pemimpin yang dinilai masyarakat berhasil menunaikan amanat mensejahterakan masyarakat.
“Tidak ada pemimpin yang mampu menunaikan janji-janji politiknya. Tidak ada cerita sukses. Sehingga dari pada mengharapkan janji yang tak pasti, masyarakat lebih memilih mendapatkan bayaran di awal,” ujar Alfi.
Alasan lain politik uang sulit untuk dihilangkan menurut dia bisa jadi karena praktik tersebut dijadikan masyarakat sebagai hukuman etikal bagi para calon pemimpin.
“Jadi ini salah pemimpin juga yang tidak mampu merealisasikan janji-janji politiknya ke masyarakat,” tambahnya.
Realisasi janji politik dinilai sulit untuk benar-benar terwujud karena besarnya biaya politik.
Kata Alfi, ketika jadi, bukannya pemimpin terpilih merealisasikan janji-janji politik, tapi justru lebih banyak menggunakan jabatannya untuk mengembalikan modal dan biaya politik.
Dari uraian tersebut, menurut Alfi setidaknya publik berharap besar pada partai politik.
Terutama dalam tahapan dalam memberikan rekomendasi untuk meloloskan para bakal calon.
Kata dia, tentu publik berharap partai politik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menentukan para calon pemimpin terbaik untuk dipilih.
“Kita berharap partai politik menghasilkan calon kepala daerah yang benar-benar memiliki gagasan untuk memecahkan masalah-masalah NTB lima tahun ke depan,” tegasnya. (tih)
Editor : Kimda Farida