Dalam debat perdana ini ada tiga isu utama yang menjadi pokok bahasan. Ketiga isu ini, pokok-pokok persoalannya telah digali oleh panelis yang ditunjuk dari kalangan akademisi.
“Siapa orang-orangnya (akademisi yang ditunjuk, Red) dirahasiakan untuk menjaga orisinalitas pertanyaan,” terangnya.
Edy mengungkapkan, tiga isu utama yang dibahas yakni mengenai Ekonomi, Lingkungan, dan Kesehatan. Tiga persoalan ini memiliki urgensi penting terhadap persoalan kemasyarakatan yang muncul saat ini dan pengembangan Kota Mataram di masa yang akan datang.
“Saat ini materi sedang disusun, semua oleh kalangan akademisi. Tidak ada (praktisi). Debat ini akan disiarkan secara live,” ucapnya.
Salah satu larangan dalam debat nanti, paslon dilarang melontarkan pertanyaan menjebak ke paslon lain. Pertanyaan menjebak itu seperti pertanyaan yang secara sengaja disampaikan untuk membuat paslon lain sulit memahami maksudnya.
“Jangan hanya memunculkan pertanyaan singkatan atau istilah luar,” katanya mencontohkan.
Edy mengecualikan, jika pertanyaan itu dijelaskan maksudnya secara lebih terang oleh paslon penannya. “Boleh menggunakan singkatan, atau istilah asing, tapi jelaskan maksudnya, supaya paslon yang ditanya paham dan dapat memberikan jawabannya,” paparnya.
Pihaknya merencanakan debat diselenggarakan sebanyak dua kali. Formatnya dengan mengadirkan kedua paslon dalam satu podium debat.
“Debat yang kedua, tanggalnya belum ditentukan. Baru debat pertama saja,” ujarnya.
Debat perdana ini diadakan di salah satu hotel di Kota Mataram. Pendukung di luar paslon yang boleh masuk ke arena diatur maksimal 60 orang.
“Akan ada aparat keamanan yang melakukan penjagaan selama acara berlangsung baik di dalam maupun di luar arena,” ucapnya.
Edy menekankan, agar dialektika debat yang dibangun kedua paslon mengedapankan narasi konstruktif. Tidak membawa isu-isu SARA, menyerang paslon lain dengan kampanye hitam, dan berdebat dengan cara yang beradab.
“Penekanannya adalah dialektika konstruktif,” pungkasnya.
AQUR dan HARUM Mulai Persiapkan Diri
Sekretaris Tim Koalisi Pemenangan H Lalu Aria Dharma BS-H Weis Arqurnain (AQUR) Zia Urrahman sangat yakin paslonnya dapat melontarkan pertanyaan ataupun menyampaikan ide serta jawaban atas tiga persoalan tersebut. “Saya kira, tiga isu utama ini sudah dikuasai dengan baik oleh pasangan kami. Baik Miq Arya ataupun Ustad Qurnain dalam dua bulan terkahir, terus turun bersilaturahmi dan mendengar langsung persoalan mendasar masyarakat terkait tiga isu ini,” ucapnya.
Selain itu, tim juga akan memberikan masukan-masukan pada Aria-Qurnain mengenai sejumlah isu yang sulit ditangani pemerintah kota selama ini. “Banyak sekali persoalan pembangunan yang muncul di tengah masyarakat, kami akan menyeleksi persoalan itu untuk menjadikannya sebagai pertanyaan pamungkas dalam debat,” ucapnya.
Paslonnya, terutama calon wali kota yakni Aria Dharma punya keunggulan karena pernah menjadi bagian dalam pemerintahan ini. Sehingga apa yang menjadi kelemahan permintahan selama ini diketahui dengan baik.
“Kalau ditanya, calon kami kenapa tidak menyelesaikan persoalan itu selama menjadi bagian dalam pemerintahan, tentu saja jawabannya sederhana karena calon kami seorang birokrat bukan pembuat kebijakan atau dalam hal ini kepala daerah. Wilayah kerja beliau terbatas. Tunggu saja akan banyak kejutan dalam debat nanti,” ucap Ketua DPC PPP Kota Mataram ini.
Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Pemenangan Dr H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman Abd Rahman juga mengatakan, tengah mempersiapkan pasangannya mengadapi debat. Salah satunya, mengenai jawaban untuk program HARUM di periode pertama yang sangat mungkin dikuliti paslon lawan.
“Mengenai 10 Asa Menuju Mataram HARUM (kalau dipertanyakan), kami akan sampaikan yang telah berjalan,” katanya.
Rahman tak menampik ada yang belum optimal, tetapi ia menekankan jangan mengkesampingkan pula yang sudah berjalan baik. “Kalau ada yang belum berjalan optimal, hal itu karena masa kepemimpinan HARUM relatif stabil hanya berjalan sekitar sekitar 1,5 tahun. Selebihnya terpotong oleh Pandemi Covid-19 dan masa kepemimpinan yang tidak penuh selama lima tahun, karena pemberlakukan Undang-Undang nomor 10/2016 tentang Pilkada Serentak,” ucapnya.
Undang-Undang dimaksud, telah memangkas masa jabatan HARUM yang seharusnya disusun lima tahun, tetapi efektif kepemimpinan menjadi 3,5 tahun. “Jadi informasi harus proporsional, sehingga masyarakat paham situasi daerah selama kepemimpinan HARUM, baik itu capaian-capaian dan prestasinya dan tantangan yang dihadapi,” pungkas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram ini. (zad/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post