Akan tetapi rencana awal itu masih ada peluang berubah. Apalagi belakangan muncul kritik dari beberapa pihak.
"Satu bulan lalu kita sepakati sekali. Tetapi itu tentatif, bisa berubah. Namanya juga perencanaan," kata KPU Loteng Hendri Harliawan kepada Lombok Post, Kamis (24/10).
Hendri mengatakan, pihaknya memberikan ruang kepada para calon untuk memberikan masukan.
Jika mereka tidak setuju dengan debat yang hanya sekali, bisa disampaikan ke KPU.
"Kita beri kesempatan diskusi, untuk merumuskan kemudian jadi bahan pertimbangan kita," jelasnya.
Hendri menerangkan, sejauh ini ada beberapa paslon yang tidak setuju dengan pelaksanaan debat yang hanya sekali.
Masukan dari paslon itu akan menjadi pertimbangan KPU.
"Kita sudah rapatkan, dan segera diputuskan," imbuhnya.
Yang perlu dipahami, tidak hanya KPU Loteng yang membuat perencanaan debat. Tetapi ada juga daerah lain di Provinsi NTB yang demikian. Yaitu KPU Kabupaten Bima.
"Yang pasti untuk debat pertama kita jadwalkan tanggal 6 November. Kalau ada debat lagi, tentu akan kita tentukan jadwalnya," tutupnya.
Salah satu paslon yang tidak setuju pelaksanaan debat hanya sekali adalah Legewarman.
Calon wakil bupati yang berpasangan dengan H. Achmad Fuaddi itu mencurigai ada bentuk intervensi untuk kepentingan tertentu dari unsur penyelenggara itu.
Sebab, di kabupaten/kota lain melaksanakan debat tiga kali. Sementara KPU Loteng malah mengagendakan hanya satu kali.
"Sangat kita sayangkan, Lombok Tengah ini memang beda," kata Legewarman. (bib/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post