LombokPost-Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mengukuhkan 375 Kader Pelopor Desa Demokrasi.
Setelah memberikan bekal yang cukup dalam kurun waktu satu bulan, para kader yang berasal dari 15 desa/kelurahan di NTB itu dikukuhkan secara serentak di Hotel Merumatta, Senggigi, Lombok Barat, Senin malam (4/11) lalu.
Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos yang menyempatkan diri hadir dalam acara tersebut dalam sambutannya mengapresiasi KPU NTB.
Terutama atas inisiatif menghidupkan kembali perwakilan masyarakat yang menjadi pembantu penyelenggara dalam mensukseskan tahapan Pilkada serentak 2024.
“Dulu namanya relawan demokrasi, kemudian relawan desa, sekarang ada pelopor desa demokrasi. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan karena ini nilainya sangat bagus untuk NTB,” kata Betty.
Sesuai laporan yang ia terima, kader pelopor desa demokrasi telah dibekali pengetahuan dan pemahaman mendasar tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
Selain itu mereka juga dibekali dengan pengetahuan terkiat pemetaan wilayah rawan konflik dan juga mentoring.
“Bapak/ibu ini adalah pelopor. Adalah pilihan untuk menjadi orang yang paling dekat dengan wilayah masing-maisng untuk mengintegrasi, untuk mengingatkan pentingnya menggunakan hak pilih nanti. Bapak/ibu ini bebas nilai, netral, tidak terafiliasi dengan paslon manapun,” pesannya.
Tentunya, KPU akan sangat terbantu dengan kehadiran kader pelopor desa demokrasi.
Terutama dalam memastikan tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS.
Betty berharap setelah dikukuhkan, 375 kader pelopor desa demokrasi dapat memberikan kontribusi dalam meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dengan kesadaran penuh menggunakan hak pilihnya.
“Ini kerja kita bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU NTB M Khuwailid dalam sambutannya berharap, keberadaan kader pelopor desa demokrasi dapat meningkatkan kualitas demokrasi di NTB, terutama yang berbasis di desa.
Khuawailid berharap pengukuhan tersebut tidak hanya menjadi acara seremonial belaka.
“Kita harap para kader ini bisa menjadi aktor di tingkat desa melakukan demokratisasi. Kita memberikan penghargaan, memberikan ruang yang sama kepada setiap kelompok dan elemen masyarakat. Penghargaan yang sama akan menjadi nilai baik yang harus kita perjuangan,” papar Khuawailid. (tih/r2)
Editor : Marthadi