Metropolis Nasional Ekonomi Bisnis Politika Hukrim Astra Honda NTB Sportivo Newstainment Pendidikan Video Dunia Teknologi Kesehatan Gaya Hidup Kuliner Lapsus Lifestyle Opini Aneka

Nurhidayah-Imam Kafali Janjikan Birokrasi Bersih di Lombok Barat

Sanchia Vaneka • Senin, 18 November 2024 | 17:24 WIB

 

ADU ARGUMEN : Paslon Nurhidayah-Imam Kafali saat debat dan menunjukkan buku pariwisata tulisannya, kemarin (19/10) Senggigi.
ADU ARGUMEN : Paslon Nurhidayah-Imam Kafali saat debat dan menunjukkan buku pariwisata tulisannya, kemarin (19/10) Senggigi.

LombokPost-Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) nomor urut 02 Nurhidayah-Imam Kafali menjanjikan birokrasi bersih. Hal tersebut disampaikan saat sesi closing statement pada debat publik beberapa waktu lalu. 

“Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami memiliki jalan baru tata kelola pemerintahan," kata Nurhidayah. 

Jika terpilih menjadi bupati-wakil bupati Lobar, paslon ini akan melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih yang ditunjukkan dalam visi misi Jalan Baru untuk rakyat Lobar. 

Dalam sesi debat tersebut, paslon dengan tagline jalan baru ini mengatakan uang rakyat harus kembali untuk rakyat. Kata-kata itu juga kerap disampaikan oleh paslon 02 yang ingin menghadirkan pemerintahan bersih yang melayani. Pasangan ini memiliki akronim BARU, bersih, adil, ramah, dan unggul. 

Menurut Dayah, tata kelola pemerintah yang dimaksud bukan hanya wilayah kabupaten saja, hal serupa juga akan dilakukan di tingkat pemerintah desa (pemdes). 

"Pemerintahan ini, bukan hanya kabupaten, tetapi desa juga sebagai ujung tombak pemerintahan juga harus terkelola secara bersih," terangnya. 

Pasangan Jalan Baru akan akan melakukan pendampingan kepada kepala desa dan perangkat desa bagaimana mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan regulasi. Selain itu, pihaknya juga akan mengevaluasi peraturan desa (perdes) yang dikeluarkan oleh kepala desa agar aturan yang dikeluarkan itu singkron dan selaras dengan pemerintah daerah. 

"Tidak ada kebijakan yang diambil (kepala desa) yang bisa membuat teman-teman kepala desa tersangkut hukum. Kami juga akan memberikan pendampingan hukum kepada teman-teman kepala desa," tegasnya.

Nurhidayah tegas menyampaikan, tak mau nantinya ketika diberi kepercayaan menjadi kepala daerah, ada yang terlibat persoalan hukum. Sedari awal ia meminta supaya uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. (chi/r2)

Editor : Redaksi Lombok Post
#paslon #jalan baru #debat #Lobar #hukum #pendampingan