LombokPost – Anggota Komisi III DPRD NTB M Nashib Ikroman mengungkap sejumlah proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2024 yang belum dibayarkan Pemprov NTB. Persoalan tersebut menjadi catatan Komisi III dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar dengan OPD mitra.
“Jika BPKAD belum melakukan pembayaran hingga tenggat waktu 31 Desember 2024, artinya realisasi fisik DAK belum tuntas,” kata Nashib atau yang akrab disapa Acip pada awak media.
Acip menuturkan jumlah yang dibelum dibayarkan mencapai Rp 50 miliar lebih. Politisi partai Perindo itu menerangkan, sebaran paket proyek DAK yang pembayarannya belum tuntas tersebut terdapat di Dinas Kominfotik, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Baca Juga: Tak Bisa Penuhi Syarat Luas Lahan Minimal Satu Hekatare, Revitalisasi Pasar Sengkol Gagal
Dari sejumlah OPD tersebut, angka terbesar berada di Dinas Dikbud NTB. Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan kritik pada pernyataan Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad di media yang meyakini Pemprov NTB akan terbebas dari hutang pada APBD tahun ini.
Kata dia, hal itu tentu tidak benar mengingat APBD 2025 yang mesti menanggung hutang proyek yang belum tuntas tahun lalu.
“Jika ada proyek 2024 dibayarkan di tahun 2025, ini menjadi salah satu tanda APBD 2025 memang tidak berkualitas. Jadi aneh ada pejabat pemprov yang berani sebar hoaks ke publik,” tegasnya.
Acip juga menyoroti penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dikelola Pemprov NTB. Ia menuding jika anggaran tersebut tidak banyak dinikmati oleh petani tembakau.
Baca Juga: Tak Bisa Penuhi Syarat Luas Lahan Minimal Satu Hekatare, Revitalisasi Pasar Sengkol Gagal
“DBHCHT ini berasal dari keringat petani tembakau. Tapi saat sudah terealisasi, tidak banyak dari mereka yang bisa menikmatinya,” pungkasnya.
Mengenai DBHCHT, sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Megawati Lestari juga mempertanyakan hal itu pada Distan NTB. Ia mempertanyakan realisasi DBHCHT 2024 dalam bentuk pembangunan jalan usaha tani justru ditemukan lebih banyak terfokus di pulau Sumbawa.
“Ini ada apa. Jangan-jangan apa harga material di Sumbawa lebih murah. Atau ada apa sebenarnya. Padahal jumlah petani tembakau terbanyak di NTB ada di pulau Lombok. Dan itu di Lombok Tengah dan Lombok Timur,” tegas Megawati. (tih/r2)
Editor : Rury Anjas Andita