LombokPost - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengevaluasi tahapan pengawasan jajaran di Pilkada serentak 2024. Evaluasi tersebut digelar bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Hotel Lombok Plaza.
Dalam evaluasi tersebut, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri menekankan beberapa hal penting. Mulai dari anggaran, inovasi pencegahan dan pengawasan, sampai dengan rencana penguatan demokrasi untuk Pilkada 2030.
“Pertama kami mengevaluasi soal minimnya porsi anggaran pencegahan yang tidak sebesar Pilkada sebelumnya. Tapi kami memahami kemampuan masing-masing daerah yang berbeda-berbeda,” kata Hasan pada awak media.
Selain soal anggaran, Bawaslu NTB juga mengevaluasi inovasi pencegahan yang dilakukan di tengah minimnya anggaran. Menurutnya, inovasi tersebut masih minim. Salah satu yang cukup terlihat adalah Bawaslu Kota Mataram.
“Salah satu yang kami tekankan dalam evaluasi ini adalah soal masih minimnya inovasi pencegahan yang dilakukan oleh rekan-rekan di Kabupaten/kota. Kita mengapresiasi inovasi teman-teman Bawaslu Kota Mataram yang mendaur ulang APK dan BK,” jelasnya.
Model inovasi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota diharapkan dapat lebih banyak di Pilkada berikutnya.
Mengenai hal itu, Hasan juga meminta pada jajaran Bawaslu Kabupaten/kota untuk tetap menjaga integritas dan profesionalitas. Kata dia, berakhirnya Pilkada bukan berarti mengakhiri juga integritas dan profesionalitas jajaran pengawas.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan menuturkan jika ia mendorong jajaran Bawaslu Kabupaten/kota untuk menggelar pertemuan dengan KPU dan pemerintah. Pertemuan diharapkan berisi agenda penyusunan rencana penguatan demokrasi 2025.
“Untuk apa pertemuan itu, untuk menyusun outlook penguatan demokrasi tahun 2025. Saya sudah minta, begitu dilantik kepala daerah, jajaran Bawaslu bisa berkunjung untuk menyampaikan secara langsung hasil laporan pengawasan yang telah dilakukan. Misalnya peta rawan pada saat Pilkada 2024,” jelasnya.
Hasan menakankan, penguatan demokrasi tidak dilakukan hanya pada saat pemilu. Justru hal itu harus disiapkan jauh hari sebelumnya.
“Sehingga ada keberlanjutan. Dan untuk teman-teman Humas, saya tekankan agar tetap menyampaikan informasi kegiatan Bawaslu. Kalau bisa satu hari satu berita,” pungkasnya. (tih/r2)
Editor : Rury Anjas Andita