“Selama ini kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tim penganggaran dan perencanaan di Provinsi NTB. Dari sini ada dua hal yang kami pastikan, pertama pandangan terhadap penyesuaian program nasional dengan daerah, kedua penyesuaian dengan APBD yang telah disusun dengan visi dan misi Iqbal-Dinda,” kata Adhar pada Lombok Post, kemarin (7/2).
Sejauh ini, tim transisi sudah melakukan apa yang diharapkan oleh Iqbal-Dinda. Di mana dialog tentang persamaan pandangan atas visi dan misi Iqbal-Dinda dengan rencana dan alokasi anggaran yang ada.
“Sejauh ini memang yang menjadi patokan dalam setiap komunikasi yang kami bangun adalah konsep efisiensi anggaran. Mengenai hal itu, ada setidaknya lima poin yang ditekankan akan diefisiensi. Beberapa di antaranya seperti biaya perjalanan dinas, makan minum, dan riset,” jelasnya.
Dengan persiapan tersebut, secara umum tim transisi tidak lagi berbicara mengenai dampak dari kebijakan baru dalam hal ini rasionalisasi anggaran tersebut. Kata Adhar, hal itu merupakan wilayah eksekusi.
“Tim transisi sudah melukakan pembahasan dan persiapan pada skema fiskal. Sejauh ini hal itu sudah sama dalam satu pemahaman. Porsi kami melakukan pengamanan Iqbal-Dinda agar sesuai dengan visi dan misinya. Juga tentu dengan penyesuaian pada poin-poin efisiensi tadi,” jelasnya.
Selain itu, ada sejumlah proyek-proyek yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Ia menekankan, pihaknya tetap optimis dan meyakini 100 hari kerja Iqbal-Dinda akan berjalan mulus.
“Lagi pula APBN kita ini tidak sangat kaku. Tentunya pak Gubernur nantinya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran berupa DAU dan DAK,” pungkasnya. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post