Terutama mengenai kepesertaan. Hal itu dinilai penting mengingat dari 99,97 persen warga NTB yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, yang aktif masih sebesar 67 persen.
“Sisanya sudah ikut asuransi, tapi tidak pernah bayar iuran. Ini yang perlu disosialisasikan lebih aktif kembali pada masyarakat untuk mengaktifkan kepesertaannya,” kata Muazzim saat dihubungi Lombok Post, Kamis (13/2).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai keberadaan BPJS sangat penting dalam membantu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Ia menjelaskan, sistem aktifitasi kepesertaan bagi masyarakat yang nunggak bayar saat ini telah dilonggarkan.
“Bagi yang nunggak 10 tahun, cukup bayar dua tahun saja plus pembayaran hari itu. Berapa bayarnya, kelas tiga Rp 34 ribu, kelas 2 Rp 100 ribu, dan kelas 1 Rp 150 ribu. Ini penting untuk disosialisasikan,” jelasnya.
Baca Juga: Dikbud NTB juga Keluarkan Larangan Siswa SMA Bawa HP
Ketua DPW PAN NTB itu juga menegaskan, pihaknya di Komisi IX DPR RI terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan.
Menurutnya, semua faskes harus dapat memberikan pelayanan terbaik. Begitu juga dengan jaminan kesehatannya.
“Saya tidak ingin mendengar ada masyarakat yang tidak dilayani karena kepesertaannya tidak aktif. Kalau masyarakat tidak mampu bayar iuran, sampaikan ke kami, agar kami menyampaikan ke Kementerian sosial. Kalau benar-benar tidak mampu tentu akan kami bantu. Pemerintah pusat akan membayarkannya. Tidak usah khawatir soal itu,” jelasnya.
Baca Juga: Siswa MTsN 1 Mataram Boleh Bawa HP Jika Seizin Guru Mapel
Lebih jauh tentang Faskes, sejumlah rumah sakit di NTB juga sudah ditingkatnya tipenya dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi.
Begitu juga dengan alat-alat kesehatan di rumah sakit yang ada di NTB.
Beberapa yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat juga sudah dipenuhi.
“Alkes yang dibutuhkan rumah sakit saya kawal terus. Silahkan disampaikan juga ke kami apa yang dibutuhkan,” pungkasnya. (tih)
Editor : Kimda Farida