“Kasus di Lotim ini bukan yang pertama kali. Sudah banyak kita dengar pemberitaan serupa di daerah lain. Saya kira ini harus benar-benar dievalusi,” kata Made pada Lombok Post, kemarin (14/3).
Sejak awal uji coba MBG, politisi PDIP itu menilai besarnya ketidakpercayaan masyarakat. Ia mengatakan sejak awal masyarakat yang menolak sampai 80 persen.
“Kalau mau jujur, mungkin 80 persen masyarakat tidak setuju dengan program ini. Ini masalahnya kompleks. Mulai dari anggaran, kemudian juga tender proyeknya di daerah,” jelasnya.
Menghadirkan dapur umum yang ideal menurutnya tidak semudah itu dengan anggaran yang terbatas. Rp 10 ribu per anak dinilai cukuo beresiko untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga mau tidak mau, ia meyakini akan banyak persoalan pada kualitas.
Made menuding, dari Rp 10 ribu tersebut, paling yang bisa diakumulasikan untuk jatah per anak Rp 6 ribu. Itulah mengapa tidak heran jika muncul persoalan temuan belatung di salah satu menu MBG yang ditemukan di salah satu sekolah di Lombok Timur.
Selain itu, persoalan lainnya adalah mengenai sikap pemerintah daerah yang serba tanggung dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Di mana program tersebut sepenuhnya dari pusat.
“Pemerintah daerah ini simalakama juga. Biasanya sangat sulit mengevaluasi atau masuk ke program yang top down. Di sisi lain mereka juga harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya di daerah,” jelasnya.
Persoalan yang dipikirkan Made juga ada pada selera makan anak zaman sekarang yang tidak bisa disamaratakan. Menurutnya anak zaman sekarang tidak mudah untuk diminta mengkonsumsi makanan yang dipilihkan.
“Menu anak sekarang ini berbeda. Meskipun kita siapkan yang terbaik, mereka lebih memilih yang kekinian. Ini juga harus dipikirkan dan dievaluasi,” tuturnya.
Program MBG menurutnya bisa jadi boomerang bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika tidak segera dipikirkan dan diperbaiki dalam seluruh teknis pelaksanaannya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari menekankan pentingnya evaluasi pelaksanaan uji coba MBG. Evaluasi tersebut terfokus pada urusan teknis, dan juga anggaran.
“Selain itu kita juga mendorong agar program ini dilaksanakan secara merata. Jangan sampai uji cobanya hanya di beberapa titin tertentu saja,” kata Sitti Ari. (tih/r2)
Editor : Redaksi Lombok Post