LombokPost – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rencana keberlanjutan program Pelopor Desa Demokrasi kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Usulan tersebut diutarakan saat menyerahkan sisa dana hibah Pilgub NTB di Kantor Gubernur NTB, Rabu (9/4).
Program tersebut dijelaskan sangat penting dengan tujuan membangun kualitas demokrasi masyarakat dari tingkat desa. Dalam kesempatan yang sama, Khuwailid menuturkan program tersebut sudah digagas di 15 Desa di 9 Kabupaten/Kota pada Pilgub NTB 2024.
“Kami berharap program ini dapat terus berjalan dan dikembangkan dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, DPRD, serta pihak-pihak terkait lainnya. Demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang membangun budaya berdemokrasi,” kata Khuwailid.
Mendengar usulan tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal komitmennya dalam mendukung program tersebut.
“Sudah waktunya kita mulai memikirkan lima tahun ke depan, supaya penyelenggaraannya juga lebih baik. Terutama dengan pembelajaran dari penyelenggaraan sebelumnya,” kata Iqbal.
Pihaknya juga menegaskan akan segera memikirkan skema pendanaan program tersebut. “Kita akan mengkaji skema pendanaan serta kolaborasi untuk menyukseskan Program Pelopor Desa Demokrasi,” kata politisi partai Gerindra itu.
Di saat yang sama, Iqbal menyampaikan apresiasinya atas kesuksesan KPU NTB dalam menyelenggarakan dua agenda demokrasi besar, yakni Pemilu dan Pilkada 2024.
Karena itu ia menilai, kerjasama dan sinergitas antara KPU dengan pemerintah daerah harus tetap terjalin. Baik di dalam tahapan pemili, maupun di luar tahapan.
“Penting menjaga kesinambungan kerja sama antara KPU dan pemerintah daerah untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.
Komisioner KPU NTB Agus Hilman sebelumnya menuturkan akan melaksanakan program desa pelopor demokrasi tahun ini. Di mana pada tahapan Pilkada serentak 2024 lalu, KPU NTB melatih 375 pemuda pelopor desa demokrasi yang terdiri dari 15 Desa/kelurahan di 9 Kabupaten/Kota.
Itulah mengapa, tahun ini pihaknya sudah melakukan audiensi dengan legislatif dan eksekutif terkait kebutuhan program pendidikan demokrasi di masa non tahapan pemilu.
Hilman menuturkan pihaknya menargetkan seribu lebih desa dan kelurahan di NTB bisa menjadi desa pelopor demokrasi. Di mulai dari tahun 2025 dengan target seratus atau dua ratus desa, dan dilanjutkan pada 2026 dan 2027. Sehingga pada masa pra pemilihan sekitar tahun 2027 pihaknya sudah memiliki perangkat kerja yang terdiri dari pemuda desa.
Hal itu penting mengingat sejumlah catatan kesadaran penggunaan hak suara masyarakat pada Pilkada serentak 2024 yang dinilai masih sangat minim. Tidak hanya soal partisipasi, kesadaran berdemokrasi juga mencakupi pendidikan politik. Beberapa di antaranya mengenai pelanggaran pemilu danpengetahuan lainnya dalam demokrasi.
Menurutnya, pemuda pelopor desa demokrasi akan mencakup demokrasi secara keseluruhan. Tidak hanya demokrasi elektoral seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada, tetapi juga aspek demokrasi elektoral secara keseluruhan.
“Dan yang terpenting ini harus menjadi agenda kita bersama,” tegasnya. (tih/r2)
Editor : Prihadi Zoldic