LombokPost- Anggota Komisi II DPRD NTB Hulaemi mendorong pemerintah untuk dapat mengatasi persoalan penurunan harga jagung.
Apalagi hal ini tak hanya menjadi persoalan daerah, namun juga dinilai sudah menjadi penyakit nasional.
"Anjloknya harga jagung ini masalah nasional. Jadi walaupun harganya naik di Lombok, kemudian pemerintah provinsi mau sewa gudang milik swasta untuk menampung jagung itu, tetapi kalau pabrik tidak menerima dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), ya tetap nggak bisa naik juga. Percuma jadinya," kata Hulaemi.
Baca Juga: Dukung Pembatasan Kuota Pendakian Gunung Rinjani, Akademisi Unram Nilai Langkah Menjaga Alam
Anggota DPRD NTB dapil NTB III Lombok Timur itu menegaskan, masalah harga jagung harus dipahami sebagai masalah hukum pasar.
Di mana hukum pasar yang mendominasi itu adalah swasta termasuk juga pengelola produk jagung seperti pabrikan maupun ternakan.
Karena itu ia menyarankan pemerintah provinsi untuk mencari cara mendominasi pasar.
"Caranya ya pemerintah harus sedot semua daerah yang memiliki produksi jagung lalu kemudian pemasarannya tinggal diikat swasta ini. Misalnya pabrik harus terima atau beli dari bulog. Kalau tidak, ya ada konsekuensinya. Jadi itu satu-satunya cara yang bisa jadi solusi saat ini," tegasnya.
Lebih jauh, politisi PAN itu menerangkan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan ekspor dalam penjualan.
Karena ekspor juga belum tentu bisa jalan terus, malah sebaliknya pemerintah selama ini justru lebih dominan impor.
Ditambah produksi jagung di luar negeri juga sangat tinggi.
Baca Juga: Berdalih Terlilit Utang, Juru Parkir Curi Motor Mahasiswa di Mataram
"Kalau saya pribadi selaku pelaku usaha juga, maka saya akan sedot atau beli barang petani dan mendominasi swasta lalu kemudian pemasarannya mengikat para pengusaha pabrikan yang bahan bakunya membutuhkan jagung untuk belanja di bulog," terangnya. (tih/r2)
Editor : Kimda Farida