LombokPost--Banyaknya kasus korupsi dalam proyek fisik pemerintah dinilai tidak lepas dari kepentingan politis.
Untuk itu, disinilah peran anggota DPRD Provinsi maupun kabupaten kota diminta melakukan pengawasan secara ketat.
Tidak hanya dalam proses pelaksanaan proyek tetapi justru dalam proses perencanaan hingga proses lelang penentuan pemenang proyek.
Dalam beberapa proses tersebut, kepentingan politis sangat berpengaruh menyebabkan terjadinya korupsi pada pelaksanaan proyek pemerintah daerah.
”Dewan kalau berbicara proyek jangan hanya melihat dan mengawasi tahap pelaksanaan. Apalagi bicara bangunan harus bermuatan lokal. Yang dibicarakan juga seharusnya pada tahap perencanaan dan pelelangan,” ungkap anggota Gapensi NTB H Salman kepada Lombok Post, Sabtu (3/5).
Dia mengingatkan anggota dewan jangan sampai jalan sendiri atau merasa tahu terhadap semua hal. Misalnya dalam menentukan sipak pemutusan kontrak terhadap proyek yang dianggap tidak beres.
Tetapi jauh lebih penting mencari tahu apa penyebab proyek tersebut bermasalah dan bagaimana menanggulanginya.
”Ada dewan yang dikibuli dengan alasan kadis PU masih Plt sehingga menjadi hambatan (proyek tuntas). Ini kan artinya dewan tidak paham aturan tentang proyek,” sindirnya.
Maka, dewan seharusnya melakukan tugas pengawasan khususnya terhadap proyek pemerintah harus mulai dari titik nol saat perencanaan.
Sehingga mereka tahu bentuk, sumber dan jumlah penganggaran dalam proyek fisik tersebut.
”Yang paling penting dilakukan justru mengawasi perencanaannya supaya tahu bentuk dan manfaat dan material bangunan yang dibangun,” sambung pria yang juga menjadi advokat tersebut.
Mengawasi semua tahapan proses lelang sejak perencanaan sangat penting untuk mengetahui apakah lelang sesuai aturan pengadaan.
Dewan juga bisa dengan mudah mengetahui jika ada permainan dan tahu siapa yang bermain dalam proses lelang.
Mereka juga bisa mengetahui kontraktor yang menang dan yang bekerja apakah sudah sesuai atau tidak.
”Awasi pelaksanaannya melibatkan pihak lain yang ahli supaya tahu permasalahannya. Baik dari sisi mutu, dan waktunya supaya hasilnya baik,” sarannya.
Pria yang pernah maju menjadi calon Wali Kota Mataram tersebut menegaskan tender proyek sekarang ini hampir seluruhnya bermuatan politis.
Mulai dari penyusunan persyaratan lelang hingga penentuan kontraktor pemenangnya.
Aturan lelang disebut Salman sudah dibuat sedemikian rupa. Kemudian pokja-nya akan pasang badan memenangkan kontraktor yang sudah ditentukan tersebut.
”Sehingga kalau hasilnya kurang bagus itu wajar saja karena itu hasil permainan politik juga dalam proses lelang,” beber kontraktor senior ini.
Banyak wacana jika kontraktor dituntut profesional oleh pemerintah.
Padahal, itu menurutnya hanya tatanan basa-basi.
Pemerintah daerah saat ini lebih banyak tersandera oleh kondisi politik. Dampaknya mereka mengabaikan kontraktor profesional.
Untuk itu, jika terjadi sebuah kasus korupsi dalam proyek fisik pemerintah daerah, pihak yang seharusnya pertama diperiksa oleh aparat penegak hukum menurutnya adalah pemimpin tertingginya dalam hal ini kepala daerah.
Baik itu Gubernur, bupati, maupun wali kota.
”Bukan PPK (pejabat pembuat komitmen), kontraktor dan konsultan pengawas saja yang harus dikorbankan dan dipenjara, zalim itu,” tegasnya.
Untuk itu, anggota dewan diharapkan tidak jalan sendirian dalam bekerja tapi menggandeng sejumlah pihak terkait seperti pengusaha, media, tim ahli, maupun unsur masyarakat.
Baik saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) atau kunjungan kerja.
Bahkan Salman menilai dewan perlu mengundang pihak profesional berdiskusi atau dialog di Kantor DPRD untuk ajang menyerap informasi yang terjadi saat ini.
”Tidak hanya reses di kampung saja untuk dijadikan sarana menyerap aspirasi,” tandasnya. (ton)
Editor : Kimda Farida