PPS menjadi hal yang kerap disampaikan warga di sebagian besar titik kegiatan reses masa sidang III DPRD NTB yang dilaksanakan.
“Memang ini yang kerap muncul. Dari 14 titik, warga megatensi sosal PPS ini di 10 sampai 12 titik. PPS dalam hal ini terejawantahkan dalam keinginan warga dalam mengharapkan kesetaraan pembangunan dan pelayanan,” kata Akhiansyah pada Lombok Post, Senin (9/6).
Baca Juga: Bukan Bahas PPS, Fahri Hamzah Temui Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa Bahas Ini
Politisi PKB itu menjelaskan, soal PPS merupakan hal yang sudah pasti akan terbentuk.
Hanya tinggal menunggu waktu pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat.
Di mana secara syarat, sudah diselesaikan sejak era TGB Zainul Majdi di 2010.
Kata Akhdiansyah, tinggal masyarakat bersabar menunggu kebijakan pemerintah pusat, sembari memastikan langkah pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pemerataan pelayanan dan pembangunan.
“Semestinya gubernur dan wakil gubernur sudah memiliki jawabannya. Kalau di sini kurang infrastruktur, maka bantu masyarakat pulau Sumbawa untuk merasakan pemerataan pembangunan tersebut. Saya menyarankan agar membangun kantor perwakilan di pulau Sumbawa,” jelasnya.
Kantor perwakilan Pemprov NTB menjadi penting di tengah kebutuhan masyarakat untuk lebih dekat dengan pemimpin daerah.
Ia mengemukakan hal itu menjadi satu dari dua hal utama yang menjadi alasan dirinya mendorong adanya kantor perwakilan.
Keinginan masyarakat menurutnya sangat sederhana. Wacana PPS bisa jadi terlalu tinggi.
Namun di balik itu, yang lebih diharapkan warga menurutnya adalah keinginan untuk dapat merasakan secara langsung kebijakan dari pemimpin daerah.
“Kalau bisa pimpinan daerah ngantor di pulau Sumbawa. Dalam seminggu, ngantor di pulau Sumbawa. Bisa tukar-tukaran antara pak Iqbal dengan bu Dinda. Ini kesenjangan masyarakat pulau Sumbawa kan merasa jauh dari pemimpinnya. Kita bisa melihat secara objektif,” paparnya.
Menurutnya, kantor perwakilan Pemprov NTB di pulau Sumbawa dapat menjawab dua hal, pertama kehadiran pemerintah provinsi untuk mendengarkan langsung apa yang diharapkan masyarakat.
“Kedua bagaimana memastikan kondisi objektif di lapangan sehingga PPS memang harus terealisasi. Agar bisa mengetahui kenapa isu PPS ini akan selalu muncul. Karena sekali lagi, PPS ini menurut saya sudah final. Sekarang ini tinggal pemerintah pusat saja,” jelasnya.
Terpisah, anggota DPRD NTB Dapil V (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) Sambirang Ahmadi justru menerangkan jika isu PPS merupakan wacana elit yang tidak terdengar dari masyarakat di bawah.
Dalam reses masa sidang III, ia justru lebih mendengar permintaan atas pemenuhan kebutuhan mendasar.
“Ya PPS ini isu elit. Tidak ada di masyarakat di bawah. Saya lebih mendengar keinginan mereka akan subsidi pupuk, bantuan peralatan pertanian, dan bagaimana agar harga hasil panen menguntungkan bagi petani,” terang Sambirang.
Kebutuhan mendasar lainnya yang diserap Politisi PKS itu adalah harapan warga atas isu mendasar lainnya seperti jalan usah tani, irigasi, dan hal-hal lain yang berkorelasi dengan kebutuhan mendasarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai petani.
“Tentu ada kita dengarkan keinginan atas pemerataan pembangunan dan pelayanan, tapi hal itu tidak menjadi fokus utama. Melainkan lebih pada hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelasnya. (tih)
Editor : Kimda Farida